Jakarta, APGtimes.com — DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai usul inisiatif DPR. Keputusan tersebut muncul dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat sekaligus meminta persetujuan anggota sebelum mengambil keputusan.
“Kini tibalah saatnya menanyakan kepada sidang dewan terhormat apakah RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang usul inisiatif Baleg DPR RI dapat disetujui menjadi undang-undang?” kata Dasco.
Anggota dewan yang hadir menjawab serentak, “Setuju.”
Delapan Fraksi Sampaikan Pandangan Tertulis
Sebelum mengambil keputusan, pimpinan rapat memberi kesempatan kepada delapan fraksi untuk menyampaikan pandangan masing-masing. Namun, anggota rapat memilih menyampaikan pandangan secara tertulis demi menghemat waktu.
Dasco terlebih dahulu meminta persetujuan peserta rapat terkait mekanisme tersebut. Ia menawarkan waktu tujuh menit bagi setiap fraksi atau penyampaian pandangan secara tertulis kepada pimpinan DPR.
Anggota rapat menyetujui pilihan kedua.
Delapan perwakilan fraksi kemudian menyerahkan pandangan tertulis. Mereka terdiri atas Sofwan Dedy Ardyanto dari Fraksi PDI-P, Ferdiansyah dari Fraksi Golkar, dan La Tinro La Turning dari Fraksi Gerindra.
Selanjutnya, Arif Rahman mewakili Fraksi NasDem, Abdullah dari Fraksi PKB, Gamal dari Fraksi PKS, Edison Sitorus dari Fraksi PAN, serta Raja Faisal Manganju Sitorus dari Fraksi Partai Demokrat.
DPR Bahas Perpanjangan RUU Statistik
Rapat Paripurna ke-12 juga membahas agenda lain, yakni perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik.
Agenda utama rapat mencakup penyampaian pandangan fraksi terhadap RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Setelah itu, anggota dewan mengambil keputusan untuk menetapkannya sebagai RUU usul DPR.
Rapat mulai berlangsung pukul 10.00 WIB. Dasco memimpin sidang bersama tiga Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Persetujuan tersebut menjadi tahapan bagi DPR untuk melanjutkan proses pembahasan RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai bagian dari agenda legislasi parlemen. (de*)







