Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo, Belum Ada Tersangka Baru

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 17 November 2026 - 21:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan juga menyadap KPK, gubernur dan aktivis. (DOK.Divisi Humas Polri)

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan juga menyadap KPK, gubernur dan aktivis. (DOK.Divisi Humas Polri)

Jakarta, APGtimes.com — Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyatakan Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar terkait penyadapan nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Suyudi menyampaikan hal itu di Mabes Polri, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

“Belum, belum. Masih dalam proses,” kata Suyudi.

Ia menjelaskan, penyidik masih mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Tim juga meneliti perangkat elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait ya, pengamanan, alat-alat gadget dan sebagainya itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” ucap Suyudi.

Bareskrim Kirim SPDP ke Kejaksaan

Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro turut menjelaskan perkembangan perkara. Ia menanggapi kabar pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan.

Susatyo menegaskan, Bareskrim wajib mengirim SPDP setelah penyidik menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar. Namun, ia belum menyampaikan perkembangan penetapan tersangka.

“Sejak terbit LP (soal dugaan makar), kami wajib mengirim SPDP. Untuk perkembangan penetapan tersangka akan kami sampaikan,” ucap Susatyo saat memberikan keterangan, Selasa.

Baca Juga :  Purbaya Tegaskan Indonesia Tak Kekurangan Dana, Panda Bond Jadi Andalan Baru

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengumumkan peningkatan status perkara. Penyidik kini menangani kasus tersebut pada tahap penyidikan setelah sebelumnya melakukan penyelidikan.

Isir juga menjelaskan bahwa Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan makar. Kepala Bareskrim memimpin langsung tim tersebut.

“Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” ungkap Isir di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Empat Eks Pejabat Polri Terseret Perkara Penyadapan

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo.

Mereka ialah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Baca Juga :  Penerbangan Jakarta di Bandara Minangkabau Kembali Normal Usai Erupsi Anak Krakatau

Penyidik juga menduga para pelaku menyadap nomor sejumlah pihak lain. Sasaran tersebut mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai dugaan peran masing-masing tersangka. Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana penyadapan. Pasal tersebut memuat ancaman penjara maksimal 10 tahun.

Kedua, penyidik menggunakan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Ketentuan ini mengatur dugaan penghilangan data elektronik dengan ancaman penjara maksimal delapan tahun.

Ketiga, penyidik menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP mengenai dugaan akses ilegal. Aturan tersebut memuat ancaman penjara maksimal enam atau tujuh tahun, sesuai ketentuan yang disangkakan.

Selain itu, penyidik menggunakan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP. Ketentuan ini mengatur dugaan keterlibatan dalam tindak pidana atau tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan. (aw*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan
DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif, Ini Tahap Selanjutnya
BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat
Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK
Stella Christie Ungkap 56 Persen Mahasiswa Indonesia Perempuan, tetapi Ada Masalah Saat Masuk Dunia Kerja
Yusril Serahkan 37 Rekomendasi ke 50 Kementerian, Ini Empat Bidang yang Jadi Prioritas
Prabowo Umumkan Program Energi Indonesia di KTT ASEAN-Jepang, Ada Biodiesel 50 Persen dan PLTS 100 GW
Dasco Buka Suara soal Petisi Ijazah Anggota DPR, 21 Ribu Orang Desak Transparansi
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:59 WIB

Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan

Selasa, 17 November 2026 - 23:09 WIB

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif, Ini Tahap Selanjutnya

Selasa, 17 November 2026 - 22:09 WIB

BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat

Selasa, 17 November 2026 - 21:09 WIB

Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo, Belum Ada Tersangka Baru

Selasa, 17 November 2026 - 20:09 WIB

Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK

Berita Terbaru