Jakarta, APGtimes.com — Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyatakan Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar terkait penyadapan nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Suyudi menyampaikan hal itu di Mabes Polri, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
“Belum, belum. Masih dalam proses,” kata Suyudi.
Ia menjelaskan, penyidik masih mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Tim juga meneliti perangkat elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait ya, pengamanan, alat-alat gadget dan sebagainya itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” ucap Suyudi.
Bareskrim Kirim SPDP ke Kejaksaan
Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro turut menjelaskan perkembangan perkara. Ia menanggapi kabar pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan.
Susatyo menegaskan, Bareskrim wajib mengirim SPDP setelah penyidik menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar. Namun, ia belum menyampaikan perkembangan penetapan tersangka.
“Sejak terbit LP (soal dugaan makar), kami wajib mengirim SPDP. Untuk perkembangan penetapan tersangka akan kami sampaikan,” ucap Susatyo saat memberikan keterangan, Selasa.
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengumumkan peningkatan status perkara. Penyidik kini menangani kasus tersebut pada tahap penyidikan setelah sebelumnya melakukan penyelidikan.
Isir juga menjelaskan bahwa Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan makar. Kepala Bareskrim memimpin langsung tim tersebut.
“Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” ungkap Isir di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Empat Eks Pejabat Polri Terseret Perkara Penyadapan
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo.
Mereka ialah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Penyidik juga menduga para pelaku menyadap nomor sejumlah pihak lain. Sasaran tersebut mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai dugaan peran masing-masing tersangka. Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana penyadapan. Pasal tersebut memuat ancaman penjara maksimal 10 tahun.
Kedua, penyidik menggunakan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Ketentuan ini mengatur dugaan penghilangan data elektronik dengan ancaman penjara maksimal delapan tahun.
Ketiga, penyidik menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP mengenai dugaan akses ilegal. Aturan tersebut memuat ancaman penjara maksimal enam atau tujuh tahun, sesuai ketentuan yang disangkakan.
Selain itu, penyidik menggunakan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP. Ketentuan ini mengatur dugaan keterlibatan dalam tindak pidana atau tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan. (aw*)







