Yusril Serahkan 37 Rekomendasi ke 50 Kementerian, Ini Empat Bidang yang Jadi Prioritas

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 17 November 2026 - 18:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).(Adhyasta Dirgantara/KOMPAS.com)

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).(Adhyasta Dirgantara/KOMPAS.com)

Jakarta, APGtimes.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada Selasa (17/11/2026).

Tim Kemenko Kumham Imipas menyusun seluruh rekomendasi melalui koordinasi lintas sektor. Mereka mencari hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, kemudian mengidentifikasi pihak yang berwenang menangani setiap persoalan.

“Kementerian Koordinator dibentuk untuk menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Kita harus mengetahui bagian mana dari suatu kebijakan yang belum berjalan, mengapa hal itu terjadi, siapa yang mempunyai kewenangan menyelesaikannya, dan keputusan apa yang diperlukan,” kata Yusril di Hotel Borobudur, Jakarta.

Yusril Minta Kementerian Benahi Regulasi

Yusril meminta seluruh anggota kabinet mengawal program pemerintah agar berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, kementerian terkait harus segera memperbaiki aturan yang saling bertentangan atau menghambat pelaksanaan program.

Selain itu, kementerian yang berbeda pandangan perlu mencari kesepakatan. Jika persoalan tertentu membutuhkan keputusan Presiden, pejabat terkait harus segera menghadap kepala negara. Mereka juga perlu membawa penjelasan lengkap beserta pilihan solusi.

Baca Juga :  Anggota Polri Aktif di Jambi Bakal Dilaporkan ke Propam, Diduga Kelola Yayasan MBG

“Menjaga Presiden berarti menjaga agar kebijakan yang dijalankan atas nama pemerintah mempunyai dasar hukum yang benar, prosedur yang tertib, dan pertimbangan yang matang. Jangan sampai Presiden harus menanggung akibat dari persoalan hukum atau kekeliruan administrasi yang sebenarnya dapat dicegah oleh para pembantunya,” ujarnya.

Yusril menekankan pentingnya kualitas setiap rekomendasi. Tim penyusun harus mengangkat persoalan nyata, memakai data yang dapat diperiksa, serta mengkaji aturan hukum yang berkaitan.

Selanjutnya, mereka perlu memetakan kewenangan setiap lembaga dan menyiapkan pilihan penyelesaian yang realistis. Dengan pendekatan tersebut, rekomendasi dapat membantu kementerian dan lembaga mengatasi persoalan secara langsung.

Empat Bidang Menjadi Fokus Koordinasi

Yusril belum merinci seluruh isi 37 rekomendasi. Namun, ia menyebut empat bidang utama yang menjadi fokus koordinasi kementeriannya.

Pertama, bidang hukum. Kementerian terkait perlu menyelaraskan peraturan, memperjelas prosedur, dan memastikan setiap lembaga bertanggung jawab atas kewenangannya.

Kedua, bidang hak asasi manusia (HAM). Pemerintah harus memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM melalui langkah nyata.

Ketiga, bidang keimigrasian. Pemerintah perlu mempercepat pelayanan sekaligus menjaga ketertiban dan kepastian prosedur. Di sisi lain, jajaran imigrasi harus memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan kepentingan nasional.

Baca Juga :  MK Tolak Uji Materi KUHAP dan Anggaran MBG 2026

Keempat, bidang pemasyarakatan. Jajaran terkait perlu meningkatkan mutu pembinaan, pelayanan, dan keamanan. Mereka juga harus menjaga hak warga binaan serta mempersiapkan proses kembalinya warga binaan ke tengah masyarakat.

Yusril Minta Jajaran Awasi Pelaksanaan Rekomendasi

Yusril menginstruksikan jajaran Kemenko Kumham Imipas untuk terus menjalin komunikasi dengan seluruh penerima rekomendasi. Timnya juga harus meminta perkembangan pelaksanaan setiap usulan secara berkala.

Menurutnya, penyerahan rekomendasi tidak boleh sekadar menambah dokumen administrasi. Setiap usulan harus mendorong perubahan nyata dan membantu pemerintah menyelesaikan hambatan koordinasi.

Karena itu, Yusril meminta jajarannya mencatat rekomendasi yang sudah berjalan, mengidentifikasi bagian yang masih perlu perbaikan, serta membawa persoalan yang lebih rumit ke forum koordinasi tingkat tinggi.

“Jangan sampai rekomendasi itu hanya menambah arsip administrasi. Kita perlu mengetahui perkembangan tindak lanjutnya secara berkala, mana yang telah dilaksanakan, mana yang perlu disempurnakan, dan persoalan mana yang harus dibawa ke tingkat koordinasi yang lebih tinggi,” ucap Yusril. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan
DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif, Ini Tahap Selanjutnya
BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat
Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo, Belum Ada Tersangka Baru
Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK
Stella Christie Ungkap 56 Persen Mahasiswa Indonesia Perempuan, tetapi Ada Masalah Saat Masuk Dunia Kerja
Prabowo Umumkan Program Energi Indonesia di KTT ASEAN-Jepang, Ada Biodiesel 50 Persen dan PLTS 100 GW
Dasco Buka Suara soal Petisi Ijazah Anggota DPR, 21 Ribu Orang Desak Transparansi
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:59 WIB

Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan

Selasa, 17 November 2026 - 23:09 WIB

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif, Ini Tahap Selanjutnya

Selasa, 17 November 2026 - 22:09 WIB

BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat

Selasa, 17 November 2026 - 21:09 WIB

Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo, Belum Ada Tersangka Baru

Selasa, 17 November 2026 - 20:09 WIB

Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK

Berita Terbaru