Jakarta, APGtimes.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada Selasa (17/11/2026).
Tim Kemenko Kumham Imipas menyusun seluruh rekomendasi melalui koordinasi lintas sektor. Mereka mencari hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, kemudian mengidentifikasi pihak yang berwenang menangani setiap persoalan.
“Kementerian Koordinator dibentuk untuk menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Kita harus mengetahui bagian mana dari suatu kebijakan yang belum berjalan, mengapa hal itu terjadi, siapa yang mempunyai kewenangan menyelesaikannya, dan keputusan apa yang diperlukan,” kata Yusril di Hotel Borobudur, Jakarta.
Yusril Minta Kementerian Benahi Regulasi
Yusril meminta seluruh anggota kabinet mengawal program pemerintah agar berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, kementerian terkait harus segera memperbaiki aturan yang saling bertentangan atau menghambat pelaksanaan program.
Selain itu, kementerian yang berbeda pandangan perlu mencari kesepakatan. Jika persoalan tertentu membutuhkan keputusan Presiden, pejabat terkait harus segera menghadap kepala negara. Mereka juga perlu membawa penjelasan lengkap beserta pilihan solusi.
“Menjaga Presiden berarti menjaga agar kebijakan yang dijalankan atas nama pemerintah mempunyai dasar hukum yang benar, prosedur yang tertib, dan pertimbangan yang matang. Jangan sampai Presiden harus menanggung akibat dari persoalan hukum atau kekeliruan administrasi yang sebenarnya dapat dicegah oleh para pembantunya,” ujarnya.
Yusril menekankan pentingnya kualitas setiap rekomendasi. Tim penyusun harus mengangkat persoalan nyata, memakai data yang dapat diperiksa, serta mengkaji aturan hukum yang berkaitan.
Selanjutnya, mereka perlu memetakan kewenangan setiap lembaga dan menyiapkan pilihan penyelesaian yang realistis. Dengan pendekatan tersebut, rekomendasi dapat membantu kementerian dan lembaga mengatasi persoalan secara langsung.
Empat Bidang Menjadi Fokus Koordinasi
Yusril belum merinci seluruh isi 37 rekomendasi. Namun, ia menyebut empat bidang utama yang menjadi fokus koordinasi kementeriannya.
Pertama, bidang hukum. Kementerian terkait perlu menyelaraskan peraturan, memperjelas prosedur, dan memastikan setiap lembaga bertanggung jawab atas kewenangannya.
Kedua, bidang hak asasi manusia (HAM). Pemerintah harus memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM melalui langkah nyata.
Ketiga, bidang keimigrasian. Pemerintah perlu mempercepat pelayanan sekaligus menjaga ketertiban dan kepastian prosedur. Di sisi lain, jajaran imigrasi harus memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan kepentingan nasional.
Keempat, bidang pemasyarakatan. Jajaran terkait perlu meningkatkan mutu pembinaan, pelayanan, dan keamanan. Mereka juga harus menjaga hak warga binaan serta mempersiapkan proses kembalinya warga binaan ke tengah masyarakat.
Yusril Minta Jajaran Awasi Pelaksanaan Rekomendasi
Yusril menginstruksikan jajaran Kemenko Kumham Imipas untuk terus menjalin komunikasi dengan seluruh penerima rekomendasi. Timnya juga harus meminta perkembangan pelaksanaan setiap usulan secara berkala.
Menurutnya, penyerahan rekomendasi tidak boleh sekadar menambah dokumen administrasi. Setiap usulan harus mendorong perubahan nyata dan membantu pemerintah menyelesaikan hambatan koordinasi.
Karena itu, Yusril meminta jajarannya mencatat rekomendasi yang sudah berjalan, mengidentifikasi bagian yang masih perlu perbaikan, serta membawa persoalan yang lebih rumit ke forum koordinasi tingkat tinggi.
“Jangan sampai rekomendasi itu hanya menambah arsip administrasi. Kita perlu mengetahui perkembangan tindak lanjutnya secara berkala, mana yang telah dilaksanakan, mana yang perlu disempurnakan, dan persoalan mana yang harus dibawa ke tingkat koordinasi yang lebih tinggi,” ucap Yusril. (de*)







