Jakarta, APGtimes.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah segera membahas besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Ia menargetkan seluruh gubernur menyelesaikan penetapan upah tersebut paling lambat 21 November 2026.
Tito menyampaikan target itu setelah bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah menyusun rumusan pengupahan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan perwakilan pengusaha. Karena itu, pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti pembahasan tersebut.
“Tanggal 21 sesuai arahan, sekarang sudah ditetapkan di tingkat nasional oleh Menteri Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan, kemudian serikat buruh, dan pengusaha, Apindo dan Kadin, sudah ada rumusannya,” kata Tito.
Pemda Harus Libatkan Buruh dan Pengusaha
Tito menyebut pemerintah memberikan tenggat hingga 21 November 2026 untuk menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara itu, pemerintah daerah memiliki waktu hingga 26 November 2026 untuk menyelesaikan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Untuk mengejar tenggat tersebut, Tito meminta kepala dinas tenaga kerja segera mengundang Dewan Pengupahan, perwakilan serikat buruh, dan kalangan pengusaha. Ia secara khusus menyebut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebagai pihak yang perlu terlibat.
Menurut Tito, pertemuan tersebut dapat mempertemukan kepentingan pekerja dan pemberi kerja. Melalui dialog, pemerintah daerah diharapkan menemukan angka upah yang dapat diterima berbagai pihak.
“Kita berharap semua daerah semua bisa melakukan mediasi, bertemu, dialog, ketemu apa namanya, angka yang tepat, dan setelah itu situasi landai, berjalan lagi, kita bekerja semua,” ujar Tito.
Gubernur Bisa Ambil Alih Penetapan UMK
Tito juga menjelaskan mekanisme penyelesaian jika pemerintah kabupaten atau kota gagal menetapkan UMK sesuai jadwal. Dalam kondisi tersebut, pemerintah provinsi dapat mengambil alih proses pembahasan dan penetapannya.
Dengan kewenangan itu, gubernur dapat membantu menyelesaikan persoalan pengupahan yang belum mencapai kesepakatan di tingkat kabupaten/kota.
Tito berharap seluruh kepala daerah segera menjalankan proses dialog dengan melibatkan pemerintah, buruh, dan pengusaha. Ia ingin setiap daerah menyelesaikan penetapan upah sesuai tenggat tanpa memicu ketegangan hubungan industrial.
Menurutnya, komunikasi terbuka antara seluruh pihak menjadi langkah penting agar pekerja dan pengusaha dapat kembali menjalankan aktivitas kerja secara kondusif. (ys*)







