Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 17 November 2026 - 20:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).(Rahel Narda Chaterine)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).(Rahel Narda Chaterine)

Jakarta, APGtimes.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah segera membahas besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Ia menargetkan seluruh gubernur menyelesaikan penetapan upah tersebut paling lambat 21 November 2026.

Tito menyampaikan target itu setelah bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah menyusun rumusan pengupahan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan perwakilan pengusaha. Karena itu, pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti pembahasan tersebut.

“Tanggal 21 sesuai arahan, sekarang sudah ditetapkan di tingkat nasional oleh Menteri Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan, kemudian serikat buruh, dan pengusaha, Apindo dan Kadin, sudah ada rumusannya,” kata Tito.

Pemda Harus Libatkan Buruh dan Pengusaha

Tito menyebut pemerintah memberikan tenggat hingga 21 November 2026 untuk menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Baca Juga :  Viral di Medsos, Sapi 1,1 Ton dari Padang Terpilih Jadi Kurban Presiden

Sementara itu, pemerintah daerah memiliki waktu hingga 26 November 2026 untuk menyelesaikan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Untuk mengejar tenggat tersebut, Tito meminta kepala dinas tenaga kerja segera mengundang Dewan Pengupahan, perwakilan serikat buruh, dan kalangan pengusaha. Ia secara khusus menyebut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebagai pihak yang perlu terlibat.

Menurut Tito, pertemuan tersebut dapat mempertemukan kepentingan pekerja dan pemberi kerja. Melalui dialog, pemerintah daerah diharapkan menemukan angka upah yang dapat diterima berbagai pihak.

“Kita berharap semua daerah semua bisa melakukan mediasi, bertemu, dialog, ketemu apa namanya, angka yang tepat, dan setelah itu situasi landai, berjalan lagi, kita bekerja semua,” ujar Tito.

Baca Juga :  Anak Orang Kaya Berpotensi Tak Lagi Terima MBG, BGN Targetkan Kajian Rampung Sebulan

Gubernur Bisa Ambil Alih Penetapan UMK

Tito juga menjelaskan mekanisme penyelesaian jika pemerintah kabupaten atau kota gagal menetapkan UMK sesuai jadwal. Dalam kondisi tersebut, pemerintah provinsi dapat mengambil alih proses pembahasan dan penetapannya.

Dengan kewenangan itu, gubernur dapat membantu menyelesaikan persoalan pengupahan yang belum mencapai kesepakatan di tingkat kabupaten/kota.

Tito berharap seluruh kepala daerah segera menjalankan proses dialog dengan melibatkan pemerintah, buruh, dan pengusaha. Ia ingin setiap daerah menyelesaikan penetapan upah sesuai tenggat tanpa memicu ketegangan hubungan industrial.

Menurutnya, komunikasi terbuka antara seluruh pihak menjadi langkah penting agar pekerja dan pengusaha dapat kembali menjalankan aktivitas kerja secara kondusif. (ys*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan
DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif, Ini Tahap Selanjutnya
BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat
Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo, Belum Ada Tersangka Baru
Stella Christie Ungkap 56 Persen Mahasiswa Indonesia Perempuan, tetapi Ada Masalah Saat Masuk Dunia Kerja
Yusril Serahkan 37 Rekomendasi ke 50 Kementerian, Ini Empat Bidang yang Jadi Prioritas
Prabowo Umumkan Program Energi Indonesia di KTT ASEAN-Jepang, Ada Biodiesel 50 Persen dan PLTS 100 GW
Dasco Buka Suara soal Petisi Ijazah Anggota DPR, 21 Ribu Orang Desak Transparansi
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:59 WIB

Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan

Selasa, 17 November 2026 - 23:09 WIB

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif, Ini Tahap Selanjutnya

Selasa, 17 November 2026 - 22:09 WIB

BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat

Selasa, 17 November 2026 - 21:09 WIB

Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo, Belum Ada Tersangka Baru

Selasa, 17 November 2026 - 20:09 WIB

Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK

Berita Terbaru