Jakarta, APGtimes.com — Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui apel rutin harian yang melibatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola program dalam era MBG 2.0.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa seluruh SPPG mengikuti apel tersebut secara daring melalui platform Zoom. Pejabat BGN di tingkat pusat dan penanggung jawab wilayah turut memimpin kegiatan tersebut.
Menurut Tysa, penanggung jawab wilayah berasal dari pejabat eselon I dan eselon II BGN. Bahkan, Kepala BGN juga kerap memimpin apel secara langsung.
“Apel ini dilakukan setiap hari melalui Zoom dan dipimpin oleh Penanggung Jawab (PJ) wilayah masing-masing. PJ wilayah tersebut merupakan pejabat eselon I dan eselon II Badan Gizi Nasional. Bahkan, tidak jarang Kepala BGN turut serta memimpin apel harian,” ujar Tysa dalam keterangan pers, Kamis (19/11/2026).
BGN awasi seluruh tahapan operasional SPPG
Melalui kegiatan tersebut, BGN memantau pelaksanaan operasional SPPG sejak tahap awal hingga makanan sampai kepada penerima manfaat.
Pengawasan mencakup penerimaan dan pemeriksaan bahan baku, proses pengolahan makanan, serta pendistribusian. Setiap tahapan harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) agar pelayanan berjalan sesuai ketentuan.
Tysa menegaskan, kehadiran petugas yang bertanggung jawab pada setiap tahapan sangat penting. Pengawasan tersebut juga membantu BGN mengurangi risiko masalah, khususnya yang berkaitan dengan keamanan pangan.
“Kehadiran personel yang bertanggung jawab pada setiap tahapan tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai SOP, meminimalkan potensi permasalahan, terutama yang berkaitan dengan keamanan pangan,” kata Tysa.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa apel harian juga menjadi sarana koordinasi dan evaluasi. Melalui forum tersebut, pemerintah dapat memantau kesiapan serta kehadiran personel di lapangan.
Setiap SPPG juga memiliki kesempatan untuk melaporkan perkembangan program, menyampaikan kendala operasional, dan meminta tindak lanjut atas persoalan yang membutuhkan penanganan pemerintah pusat.
Sudaryono menegaskan, pengawasan yang lebih ketat bertujuan mencegah terjadinya masalah selama proses produksi makanan.
“Ini adalah upaya kita dalam memperketat pengawasan proses produksi MBG, utamanya dalam menekan kasus dalam hal keamanan pangan,” tutur Sudaryono.
Dua waktu krusial menjadi fokus pengawasan
BGN menetapkan dua rentang waktu penting untuk mengawasi aktivitas SPPG. Kedua periode tersebut berkaitan langsung dengan proses produksi, distribusi, serta pemeriksaan bahan baku.
Berikut dua waktu yang menjadi perhatian utama:
-
Pukul 02.00–08.00 waktu setempat: Petugas menjalankan proses produksi hingga mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat.
-
Pukul 17.00–19.30 waktu setempat: Petugas menerima dan memeriksa bahan baku sekaligus mencatat sisa makanan.
Pada kedua periode tersebut, Kepala SPPG dan Pengawas Gizi harus hadir untuk memastikan seluruh relawan serta petugas menjalankan tanggung jawab masing-masing.
“Pada kedua rentang waktu tersebut, kehadiran Kepala SPPG dan Pengawas Gizi menjadi penting untuk memastikan seluruh relawan dan petugas menjalankan tugas serta tanggung jawab sesuai ketentuan,” kata Sudaryono.
Dengan pengawasan langsung dan koordinasi rutin, BGN berharap seluruh SPPG mampu menjaga ketertiban operasional. Langkah ini juga diharapkan memperkuat penerapan SOP dan mencegah persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG. (aw*)









