Jakarta, APGtimes.com — Pengendara yang terkena tilang pada masa mendatang berpotensi tidak perlu lagi menunjukkan surat izin mengemudi (SIM) kepada polisi.
Petugas dapat memanfaatkan teknologi pengenalan wajah atau face recognition untuk memeriksa identitas dan status SIM pengendara.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan gagasan tersebut saat membahas pemanfaatan teknologi identitas digital di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Rifqi, teknologi pengenalan wajah milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mampu mengidentifikasi masyarakat.
Karena itu, pemerintah dapat mengembangkan pemanfaatannya untuk mendukung berbagai layanan publik, termasuk pemeriksaan identitas saat penindakan pelanggaran lalu lintas.
“Ke depan, kalau polisi nilang teman-teman sekalian, enggak perlu lagi minta nunjukkin SIM. Cukup wajahnya di-scan, maka ketahuan SIM-nya masih aktif atau enggak. Karena face recognition yang sudah dimiliki Kemendagri itu sebetulnya bisa digunakan seluruh layanan publik. Untuk verified keberadaan kita sebagai penduduk, terlebih WNI,” ujar Rifqi.
Pengenalan Wajah Bisa Terhubung dengan Pembayaran
Rifqi juga melihat teknologi pengenalan wajah berpotensi mendukung sistem transaksi pembayaran. Ia mencontohkan praktik di China, ketika seseorang dapat membayar transaksi di restoran melalui pemindaian wajah yang terhubung dengan akun pribadi atau rekening.
“Tinggal kita digitalisasi. Tadi saya cerita di China, abis makan di restoran enggak perlu tunjukin kartu atau tunjukin mekanisme pembayaran tertentu. Cukup lihatin wajah, maka wajah kita terkoneksi dengan akun pribadi atau rekening kita,” kata dia.
Menurut Rifqi, integrasi teknologi tersebut dapat mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan tanpa harus berulang kali menunjukkan dokumen identitas fisik.
NIK Diusulkan Menjadi Identitas Tunggal
Selain pengenalan wajah, Rifqi menyoroti rencana penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas utama masyarakat dalam mengakses layanan publik.
Ia mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) oleh DPR dan pemerintah akan menjadi salah satu landasan pengaturan pemanfaatan data kependudukan tersebut.
Rifqi mendorong penerapan kebijakan satu pintu atau one gate system policy dengan NIK sebagai single ID number. Melalui konsep itu, satu nomor identitas dapat menjadi dasar verifikasi masyarakat dalam berbagai layanan.
“Kita ingin tetapkan pintu masuknya hanya boleh ada 1 pintu. Pintu masuk tunggal, one gate system policy. Apa pintu masuk itu? Yaitu single ID number, NIK kita. NIK kita akan menjadi pintu masuk satu-satunya bagi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk institusi swasta,” imbuh Rifqi.
Gagasan tersebut menempatkan NIK sebagai identitas utama dalam pelayanan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga institusi swasta. Namun, penerapannya tetap memerlukan pengaturan melalui kebijakan dan sistem yang mendukung integrasi data kependudukan. (de*)







