Jakarta, APGtimes.com — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.
Namun, pemerintah belum memasukkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam perhitungan upah minimum tahun depan. Badan Pusat Statistik (BPS) belum dapat menjalankan survei tersebut karena undang-undang baru terbit pada November 2026 dan pemerintah belum menyiapkan anggarannya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa pemerintah tetap menggunakan formula pengupahan yang berlaku.
Formula tersebut mempertimbangkan tiga faktor utama, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1. Meski demikian, UU terbaru juga memasukkan survei KHL sebagai pertimbangan dalam penetapan upah minimum.
“Upah 2027 kita memakai undang-undang ini, tapi tanpa survei KHL BPS, karena belum bisa BPS melaksanakan survei tahun ini karena undang-undangnya baru turun November. Anggaran untuk survei KHL belum ada,” kata Indah dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan melalui kanal YouTube NgoPi SIK, Senin (16/11/2026).
UMP 2028 Mulai Gunakan Hasil Survei KHL
Berbeda dengan penetapan tahun 2027, pemerintah memastikan survei KHL akan menjadi salah satu dasar perhitungan UMP 2028.
Namun, BPS harus memperoleh persetujuan Dewan Perencanaan Nasional (Depenas) sebelum menjalankan survei di berbagai daerah. Persetujuan tersebut mencakup instrumen, perangkat, metodologi, serta variabel dan komponen KHL yang akan digunakan.
Indah menjelaskan bahwa undang-undang mengharuskan pembahasan seluruh perangkat survei bersama Depenas terlebih dahulu.
“Sebelum BPS turun ke daerah melaksanakan survei KHL instrumennya, perangkatnya, metodologinya, variabel-variabel atau komponen KHL-nya harus dibahas dulu di Depenas. Ini kata undang-undang,” sambungnya.
Setelah Depenas memberikan persetujuan, BPS dapat menyebarkan kuesioner ke seluruh wilayah Indonesia.
Indah menyebut petugas BPS akan mendatangi 516 kabupaten dan kota. Mereka akan mengumpulkan data dari lebih dari 300.000 rumah tangga atau RW.
Survei tersebut menggunakan komponen KHL yang telah disepakati berbagai unsur di Depenas, mulai dari serikat pekerja, pengusaha, akademisi hingga para pakar.
“(Petugas BPS) datangi 516 kabupaten kota lebih dari 300.000 rumah tangga atau RW/RW, dengan komponen-komponen KHL yang sudah disepakati oleh unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, akademisi pakar di Depenas,” jelas Indah.
Dewan Pengupahan Hitung UMP Berdasarkan Hasil Survei
Setelah menyelesaikan survei, BPS akan membagikan hasilnya kepada dewan pengupahan di seluruh Indonesia.
Selanjutnya, dewan pengupahan di setiap daerah akan menggunakan data tersebut untuk menghitung besaran upah minimum yang layak.
Dengan mekanisme ini, pemerintah berharap penetapan upah minimum dapat mempertimbangkan kondisi kebutuhan hidup pekerja di masing-masing wilayah.
Selain menjelaskan formula pengupahan, Indah juga mengingatkan pengusaha agar mematuhi ketentuan UMP yang gubernur tetapkan. Pengusaha yang membayar pekerja di bawah UMP dapat menghadapi sanksi pidana.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Memuat 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10/2026).
Pemerintah dan DPR menyusun revisi tersebut setelah serikat buruh mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pekerja menilai sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut merugikan buruh.
MK kemudian mengabulkan gugatan dan memerintahkan pemerintah bersama DPR untuk merevisi undang-undang ketenagakerjaan. MK menetapkan batas penyelesaian revisi pada Oktober 2026.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru memuat 23 bab dan 313 pasal. Materinya mencakup kesempatan kerja, perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan dan pemagangan, hingga penempatan tenaga kerja.
Selain itu, undang-undang tersebut mengatur penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, pelindungan pengupahan, kesejahteraan pekerja, hubungan industrial, dan pemutusan hubungan kerja.
Regulasi ini juga memuat ketentuan mengenai dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan, penyidikan, serta sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan. (de*)







