Jakarta, APGtimes.com — Komisi VIII DPR RI mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar mengelola dan menginvestasikan dana haji secara hati-hati. DPR meminta BPKH menjaga keberlanjutan keuangan haji sekaligus melindungi hak jemaah yang masih menunggu keberangkatan.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan peringatan tersebut dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
“Pemanfaatan tidak boleh menggerus kesinambungan keuangan haji dan hak jemaah dalam daftar tunggu,” kata Marwan.
Ia menilai besarnya kontribusi nilai manfaat dari pengelolaan dana haji menunjukkan peran penting BPKH dalam membiayai penyelenggaraan ibadah haji. Meski demikian, lembaga tersebut tetap harus memperhitungkan kemampuan keuangan haji untuk jangka panjang.
Nilai Manfaat Menanggung 44,50 Persen Biaya Haji 2027
Berdasarkan kesepakatan Komisi VIII DPR RI dan pemerintah pada 7 Oktober 2026, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah atau 2027 Masehi mencapai Rp98.466.000 per jemaah.
Dari total biaya tersebut, jemaah menanggung Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp54.648.825. Jumlah itu setara dengan sekitar 55 persen dari keseluruhan BPIH.
Sementara itu, nilai manfaat dari pengelolaan dana oleh BPKH mencapai Rp43.526.000 per jemaah atau sekitar 44,50 persen.
Marwan membandingkan angka tersebut dengan rata-rata BPIH 2026 yang mencapai Rp87 juta per jemaah. Artinya, biaya penyelenggaraan haji 2027 meningkat sekitar Rp11,6 juta.
“Sedangkan kontribusi nilai manfaat pengelolaan BPKH sebesar Rp43.526.000 atau setara dengan 44,50%. Dibandingkan BPIH tahun 2026 sebesar Rp87 juta, total BPIH meningkat Rp11,6 juta per jemaah, meskipun beban langsung jemaah diupayakan lebih rendah dari tahun sebelumnya,” ujar Marwan.
Ia mengakui hasil investasi dana haji membantu pemerintah membiayai penyelenggaraan ibadah haji. Namun, BPKH harus memastikan penggunaan nilai manfaat tidak mengurangi kemampuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan jemaah pada masa mendatang.
DPR Dorong Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji
Selain menjaga keberlanjutan dana, Komisi VIII DPR RI menilai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi kebutuhan strategis.
Marwan mengatakan pengelolaan dana haji menghadapi sejumlah tantangan. Tekanan biaya layanan di Arab Saudi, transportasi, akomodasi, konsumsi, serta perkembangan investasi syariah menuntut penguatan aturan dan strategi pengelolaan.
Melalui perubahan undang-undang tersebut, DPR berharap BPKH memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mengembangkan investasi produktif dan berorientasi jangka panjang.
Marwan juga mendorong BPKH memperluas investasi langsung pada sektor-sektor yang mendukung penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut dia, investasi dana haji tidak cukup hanya mengandalkan instrumen keuangan dalam ekosistem syariah. BPKH perlu mengoptimalkan peluang investasi pada sektor produktif yang berkaitan dengan kebutuhan layanan jemaah.
Dengan penguatan aturan tersebut, pengelolaan dana haji diharapkan mampu memberikan nilai manfaat secara berkelanjutan tanpa mengorbankan hak jemaah dalam daftar tunggu. (aw*)







