DPR Ingatkan BPKH soal Dana Haji, Investasi Harus Lindungi Hak Jemaah dalam Daftar Tunggu

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 16 November 2026 - 15:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi haji(Kompas.com/MOH.ANAS)

Ilustrasi haji(Kompas.com/MOH.ANAS)

Jakarta, APGtimes.com — Komisi VIII DPR RI mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar mengelola dan menginvestasikan dana haji secara hati-hati. DPR meminta BPKH menjaga keberlanjutan keuangan haji sekaligus melindungi hak jemaah yang masih menunggu keberangkatan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan peringatan tersebut dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

“Pemanfaatan tidak boleh menggerus kesinambungan keuangan haji dan hak jemaah dalam daftar tunggu,” kata Marwan.

Ia menilai besarnya kontribusi nilai manfaat dari pengelolaan dana haji menunjukkan peran penting BPKH dalam membiayai penyelenggaraan ibadah haji. Meski demikian, lembaga tersebut tetap harus memperhitungkan kemampuan keuangan haji untuk jangka panjang.

Nilai Manfaat Menanggung 44,50 Persen Biaya Haji 2027

Berdasarkan kesepakatan Komisi VIII DPR RI dan pemerintah pada 7 Oktober 2026, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah atau 2027 Masehi mencapai Rp98.466.000 per jemaah.

Baca Juga :  DPR Minta KPK Ajukan Rp 5 Triliun, Setyo Budiyanto Langsung Menolak

Dari total biaya tersebut, jemaah menanggung Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp54.648.825. Jumlah itu setara dengan sekitar 55 persen dari keseluruhan BPIH.

Sementara itu, nilai manfaat dari pengelolaan dana oleh BPKH mencapai Rp43.526.000 per jemaah atau sekitar 44,50 persen.

Marwan membandingkan angka tersebut dengan rata-rata BPIH 2026 yang mencapai Rp87 juta per jemaah. Artinya, biaya penyelenggaraan haji 2027 meningkat sekitar Rp11,6 juta.

“Sedangkan kontribusi nilai manfaat pengelolaan BPKH sebesar Rp43.526.000 atau setara dengan 44,50%. Dibandingkan BPIH tahun 2026 sebesar Rp87 juta, total BPIH meningkat Rp11,6 juta per jemaah, meskipun beban langsung jemaah diupayakan lebih rendah dari tahun sebelumnya,” ujar Marwan.

Ia mengakui hasil investasi dana haji membantu pemerintah membiayai penyelenggaraan ibadah haji. Namun, BPKH harus memastikan penggunaan nilai manfaat tidak mengurangi kemampuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan jemaah pada masa mendatang.

DPR Dorong Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji

Selain menjaga keberlanjutan dana, Komisi VIII DPR RI menilai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi kebutuhan strategis.

Baca Juga :  DPR Minta Pemerintah Ubah Sistem Mitigasi Bencana, Banjir Padang Jadi Alarm Perubahan Iklim

Marwan mengatakan pengelolaan dana haji menghadapi sejumlah tantangan. Tekanan biaya layanan di Arab Saudi, transportasi, akomodasi, konsumsi, serta perkembangan investasi syariah menuntut penguatan aturan dan strategi pengelolaan.

Melalui perubahan undang-undang tersebut, DPR berharap BPKH memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mengembangkan investasi produktif dan berorientasi jangka panjang.

Marwan juga mendorong BPKH memperluas investasi langsung pada sektor-sektor yang mendukung penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut dia, investasi dana haji tidak cukup hanya mengandalkan instrumen keuangan dalam ekosistem syariah. BPKH perlu mengoptimalkan peluang investasi pada sektor produktif yang berkaitan dengan kebutuhan layanan jemaah.

Dengan penguatan aturan tersebut, pengelolaan dana haji diharapkan mampu memberikan nilai manfaat secara berkelanjutan tanpa mengorbankan hak jemaah dalam daftar tunggu. (aw*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan
DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif, Ini Tahap Selanjutnya
BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat
Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo, Belum Ada Tersangka Baru
Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK
Stella Christie Ungkap 56 Persen Mahasiswa Indonesia Perempuan, tetapi Ada Masalah Saat Masuk Dunia Kerja
Yusril Serahkan 37 Rekomendasi ke 50 Kementerian, Ini Empat Bidang yang Jadi Prioritas
Prabowo Umumkan Program Energi Indonesia di KTT ASEAN-Jepang, Ada Biodiesel 50 Persen dan PLTS 100 GW
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:59 WIB

Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan

Selasa, 17 November 2026 - 23:09 WIB

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif, Ini Tahap Selanjutnya

Selasa, 17 November 2026 - 22:09 WIB

BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat

Selasa, 17 November 2026 - 21:09 WIB

Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo, Belum Ada Tersangka Baru

Selasa, 17 November 2026 - 20:09 WIB

Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK

Berita Terbaru