Jakarta, APGtimes.com — Komisi III DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan pada Senin (16/11/2026). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan agenda tersebut masuk dalam pembahasan hari ini.
“Ya (mulai dibahas hari ini),” kata Habiburokhman kepada Kompas.com, Senin (16/11/2026).
Untuk memulai pembahasan, Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Melalui pertemuan tersebut, para anggota dewan akan meminta masukan kepolisian mengenai materi RUU Penyadapan.
Selain menghimpun pandangan Polri, rapat ini menjadi bagian dari langkah awal DPR dalam menyusun regulasi tentang penyadapan.
DPR Sebelumnya Prioritaskan RUU Perampasan Aset
Sebelumnya, Habiburokhman menjelaskan bahwa Komisi III akan memprioritaskan pembahasan RUU Perampasan Aset sebelum masuk ke RUU Penyadapan.
Pada Kamis (5/11/2026), ia memperkirakan DPR dapat memulai pembahasan RUU Penyadapan pada Desember 2026. Perkiraan tersebut mengacu pada target penyelesaian RUU Perampasan Aset pada November 2026.
“Setelah Perampasan Aset ini. Jadi, enggak ini kan masih bulan apa, masih bulan November. Bisa di Desember bisa mulai tuh, ya. Jadi Perampasan Aset ini kita full, habis itu baru ya, tiga undang-undang itu kita gas,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Namun, Komisi III mulai memasukkan RUU Penyadapan dalam agenda rapat pada Senin (16/11/2026). Karena itu, DPR kini mulai mengumpulkan masukan dari kepolisian sebagai bahan pembahasan rancangan aturan tersebut.
Selanjutnya, masukan dari Kabaintelkam Polri diharapkan dapat memperkaya materi yang akan dibahas Komisi III dalam proses penyusunan RUU Penyadapan. (ys*)







