Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Penyadapan Hari Ini, Kabaintelkam Polri Diminta Beri Masukan

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 16 November 2026 - 10:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrohman dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Sabtu ((Nicholas Ryan/Kompas.com)

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrohman dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Sabtu ((Nicholas Ryan/Kompas.com)

Jakarta, APGtimes.com — Komisi III DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan pada Senin (16/11/2026). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan agenda tersebut masuk dalam pembahasan hari ini.

“Ya (mulai dibahas hari ini),” kata Habiburokhman kepada Kompas.com, Senin (16/11/2026).

Untuk memulai pembahasan, Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Melalui pertemuan tersebut, para anggota dewan akan meminta masukan kepolisian mengenai materi RUU Penyadapan.

Selain menghimpun pandangan Polri, rapat ini menjadi bagian dari langkah awal DPR dalam menyusun regulasi tentang penyadapan.

Baca Juga :  DPR Ingatkan BPKH soal Dana Haji, Investasi Harus Lindungi Hak Jemaah dalam Daftar Tunggu

DPR Sebelumnya Prioritaskan RUU Perampasan Aset

Sebelumnya, Habiburokhman menjelaskan bahwa Komisi III akan memprioritaskan pembahasan RUU Perampasan Aset sebelum masuk ke RUU Penyadapan.

Pada Kamis (5/11/2026), ia memperkirakan DPR dapat memulai pembahasan RUU Penyadapan pada Desember 2026. Perkiraan tersebut mengacu pada target penyelesaian RUU Perampasan Aset pada November 2026.

“Setelah Perampasan Aset ini. Jadi, enggak ini kan masih bulan apa, masih bulan November. Bisa di Desember bisa mulai tuh, ya. Jadi Perampasan Aset ini kita full, habis itu baru ya, tiga undang-undang itu kita gas,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Baca Juga :  RUU Perampasan Aset Disorot, DPR Ingin Korban Investasi Bodong Terima Uang Kembali

Namun, Komisi III mulai memasukkan RUU Penyadapan dalam agenda rapat pada Senin (16/11/2026). Karena itu, DPR kini mulai mengumpulkan masukan dari kepolisian sebagai bahan pembahasan rancangan aturan tersebut.

Selanjutnya, masukan dari Kabaintelkam Polri diharapkan dapat memperkaya materi yang akan dibahas Komisi III dalam proses penyusunan RUU Penyadapan. (ys*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan
DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif, Ini Tahap Selanjutnya
BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat
Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo, Belum Ada Tersangka Baru
Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK
Stella Christie Ungkap 56 Persen Mahasiswa Indonesia Perempuan, tetapi Ada Masalah Saat Masuk Dunia Kerja
Yusril Serahkan 37 Rekomendasi ke 50 Kementerian, Ini Empat Bidang yang Jadi Prioritas
Prabowo Umumkan Program Energi Indonesia di KTT ASEAN-Jepang, Ada Biodiesel 50 Persen dan PLTS 100 GW
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:59 WIB

Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan

Selasa, 17 November 2026 - 23:09 WIB

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif, Ini Tahap Selanjutnya

Selasa, 17 November 2026 - 22:09 WIB

BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat

Selasa, 17 November 2026 - 21:09 WIB

Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo, Belum Ada Tersangka Baru

Selasa, 17 November 2026 - 20:09 WIB

Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK

Berita Terbaru