Jakarta, APGtimes.com — Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) akan mengatur larangan memfotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pemerintah dan DPR juga menyiapkan mekanisme verifikasi identitas menggunakan perangkat pembaca digital sebagai pengganti salinan dokumen fisik.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyampaikan ketentuan tersebut dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Adminduk bersama pemerintah, Senin (16/11/2026).
“Perlindungan data dan dokumen, termasuk larangan meminta fotokopi atau tangkapan gambar, diganti verifikasi dengan alat baca digital,” ujar Aria dalam rapat kerja tingkat I yang disiarkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen.
Ketentuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat. Melalui aturan baru tersebut, lembaga pelayanan publik nantinya tidak lagi mengandalkan fotokopi atau foto e-KTP untuk memeriksa identitas warga.
NIK Disiapkan sebagai Identitas Tunggal
Selain membatasi penggunaan salinan e-KTP, RUU Adminduk mengusung penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai single identity number (SIN) atau nomor identitas tunggal.
Aria menjelaskan, masyarakat selama ini menggunakan sejumlah nomor administrasi untuk mengakses berbagai layanan. Nomor tersebut antara lain NIK, nomor paspor, nomor kartu keluarga, hingga nomor surat izin mengemudi (SIM).
Melalui revisi ini, DPR ingin menjadikan NIK sebagai identitas utama dalam berbagai layanan publik. Penerapan NIK 16 digit sebagai pengganti NPWP orang pribadi dan penggunaan NIK sebagai nomor SIM menjadi contoh integrasi tersebut.
“Revisi ini menjadikan NIK sebagai basis SIN, single identity number, untuk seluruh pelayanan publik. Contohnya, sudah ada NIK 16 digit menggantikan NPWP orang pribadi. Nomor SIM kini sama dengan NIK,” jelas Aria.
Integrasi Data Antarlembaga
RUU Adminduk juga mengatur integrasi NIK melalui interoperabilitas sistem berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Mekanisme ini mencakup pengaturan hak akses serta kewajiban pertukaran data atau data balikan.
Aria menegaskan, pemerintah perlu menempatkan penduduk sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Karena itu, pembaruan regulasi tidak boleh sekadar berfokus pada pencatatan data.
Ia menyebut prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi, kepastian hukum, kemanfaatan, akurasi, keterbukaan, dan akuntabilitas harus menjadi landasan pelayanan administrasi kependudukan.
“Dokumen kependudukan adalah basis data utama bagi perencanaan pembangunan, bantuan sosial, layanan pendidikan, dan kesehatan hingga hak pilih dalam pemilu,” ujar Aria.
Pemerintah Dorong Sistem Digital Terintegrasi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai revisi UU Adminduk menjadi agenda penting untuk memperbarui landasan hukum administrasi kependudukan.
Menurut Tito, perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan integrasi data antarsektor menuntut penyesuaian aturan. Pemerintah ingin membangun sistem administrasi kependudukan yang terhubung secara digital sekaligus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Pembaruan administrasi kependudukan harus menghasilkan sistem yang terintegrasi, berbasis digital, tetapi tetap inklusif,” ujar Tito.
Melalui RUU tersebut, pemerintah dan DPR berharap pengelolaan data kependudukan semakin terintegrasi. Penguatan NIK sebagai identitas tunggal juga diharapkan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik sekaligus meningkatkan perlindungan dokumen pribadi. (aw*)







