Fotokopi e-KTP Bakal Dilarang, DPR Siapkan Verifikasi Identitas Lewat Alat Digital

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 16 November 2026 - 20:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi KTP dan KK.(disdukcapil.patikab.go.id)

Ilustrasi KTP dan KK.(disdukcapil.patikab.go.id)

Jakarta, APGtimes.com — Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) akan mengatur larangan memfotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pemerintah dan DPR juga menyiapkan mekanisme verifikasi identitas menggunakan perangkat pembaca digital sebagai pengganti salinan dokumen fisik.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyampaikan ketentuan tersebut dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Adminduk bersama pemerintah, Senin (16/11/2026).

“Perlindungan data dan dokumen, termasuk larangan meminta fotokopi atau tangkapan gambar, diganti verifikasi dengan alat baca digital,” ujar Aria dalam rapat kerja tingkat I yang disiarkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen.

Ketentuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat. Melalui aturan baru tersebut, lembaga pelayanan publik nantinya tidak lagi mengandalkan fotokopi atau foto e-KTP untuk memeriksa identitas warga.

NIK Disiapkan sebagai Identitas Tunggal

Selain membatasi penggunaan salinan e-KTP, RUU Adminduk mengusung penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai single identity number (SIN) atau nomor identitas tunggal.

Aria menjelaskan, masyarakat selama ini menggunakan sejumlah nomor administrasi untuk mengakses berbagai layanan. Nomor tersebut antara lain NIK, nomor paspor, nomor kartu keluarga, hingga nomor surat izin mengemudi (SIM).

Baca Juga :  Dasco Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola PPPK, Cegah Penumpukan Honorer di Daerah

Melalui revisi ini, DPR ingin menjadikan NIK sebagai identitas utama dalam berbagai layanan publik. Penerapan NIK 16 digit sebagai pengganti NPWP orang pribadi dan penggunaan NIK sebagai nomor SIM menjadi contoh integrasi tersebut.

“Revisi ini menjadikan NIK sebagai basis SIN, single identity number, untuk seluruh pelayanan publik. Contohnya, sudah ada NIK 16 digit menggantikan NPWP orang pribadi. Nomor SIM kini sama dengan NIK,” jelas Aria.

Integrasi Data Antarlembaga

RUU Adminduk juga mengatur integrasi NIK melalui interoperabilitas sistem berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Mekanisme ini mencakup pengaturan hak akses serta kewajiban pertukaran data atau data balikan.

Aria menegaskan, pemerintah perlu menempatkan penduduk sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Karena itu, pembaruan regulasi tidak boleh sekadar berfokus pada pencatatan data.

Baca Juga :  Harga Bright Gas Resmi Turun, Pertamina Pangkas Tarif LPG 5,5 Kg dan 12 Kg

Ia menyebut prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi, kepastian hukum, kemanfaatan, akurasi, keterbukaan, dan akuntabilitas harus menjadi landasan pelayanan administrasi kependudukan.

“Dokumen kependudukan adalah basis data utama bagi perencanaan pembangunan, bantuan sosial, layanan pendidikan, dan kesehatan hingga hak pilih dalam pemilu,” ujar Aria.

Pemerintah Dorong Sistem Digital Terintegrasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai revisi UU Adminduk menjadi agenda penting untuk memperbarui landasan hukum administrasi kependudukan.

Menurut Tito, perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan integrasi data antarsektor menuntut penyesuaian aturan. Pemerintah ingin membangun sistem administrasi kependudukan yang terhubung secara digital sekaligus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Pembaruan administrasi kependudukan harus menghasilkan sistem yang terintegrasi, berbasis digital, tetapi tetap inklusif,” ujar Tito.

Melalui RUU tersebut, pemerintah dan DPR berharap pengelolaan data kependudukan semakin terintegrasi. Penguatan NIK sebagai identitas tunggal juga diharapkan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik sekaligus meningkatkan perlindungan dokumen pribadi. (aw*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan
DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif, Ini Tahap Selanjutnya
BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat
Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo, Belum Ada Tersangka Baru
Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK
Stella Christie Ungkap 56 Persen Mahasiswa Indonesia Perempuan, tetapi Ada Masalah Saat Masuk Dunia Kerja
Yusril Serahkan 37 Rekomendasi ke 50 Kementerian, Ini Empat Bidang yang Jadi Prioritas
Prabowo Umumkan Program Energi Indonesia di KTT ASEAN-Jepang, Ada Biodiesel 50 Persen dan PLTS 100 GW
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:59 WIB

Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan

Selasa, 17 November 2026 - 23:09 WIB

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif, Ini Tahap Selanjutnya

Selasa, 17 November 2026 - 22:09 WIB

BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat

Selasa, 17 November 2026 - 21:09 WIB

Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo, Belum Ada Tersangka Baru

Selasa, 17 November 2026 - 20:09 WIB

Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK

Berita Terbaru