Jakarta, APGtimes.com — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah, terutama gubernur, mengawal proses penetapan upah minimum tahun 2027.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar menjaga komunikasi antara pekerja dan pengusaha supaya pembahasan berjalan lancar serta menghasilkan kesepakatan.
Tito menyampaikan arahan tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang sekaligus membahas Sosialisasi Penetapan Upah Minimum 2027 dan Perlindungan Sosial.
Kegiatan berlangsung secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Tito, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan penetapan upah minimum. Selanjutnya, pemerintah provinsi perlu menyesuaikan penerapannya dengan kondisi ekonomi dan karakteristik masing-masing daerah.
Ia juga meminta kepala daerah membuka ruang dialog tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha.
Melalui pembicaraan tersebut, pemerintah berharap setiap daerah dapat merumuskan kebijakan pengupahan yang memperhatikan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha.
“Sehingga kami harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Tidak semua akan senang, tapi majority,” ucap Tito dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Kemendagri Siapkan Pedoman Pengawasan
Tito menegaskan Kemendagri akan mendampingi pemerintah daerah selama proses penetapan upah minimum berlangsung. Koordinasi dengan jajaran pemda menjadi salah satu langkah untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai pedoman.
Ia juga meminta jajarannya menyiapkan surat edaran yang memuat petunjuk lebih terperinci. Dokumen tersebut akan menjadi acuan daerah dalam menjalankan tahapan penetapan, pemantauan, dan pengawasan.
Tito berharap seluruh proses penetapan upah minimum dapat rampung pada Desember 2026.
“Sehingga kami harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” jelasnya.
Berikut Jadwal Penetapan Upah Minimum 2027
Dalam rapat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memaparkan tenggat penetapan upah minimum untuk tahun 2027.
Pemerintah menargetkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) selesai paling lambat 21 November 2026. Lima hari berikutnya, pemerintah provinsi harus menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki tenggat paling lambat 25 November 2026. Lima hari setelahnya, pemerintah daerah menargetkan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.
Yassierli mengatakan Kemnaker juga akan menerbitkan surat edaran yang berisi rincian teknis dan data pendukung untuk membantu pemerintah daerah menentukan besaran upah minimum.
“Insyaallah, hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS),” tutur Yassierli.
Data statistik BPS tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengupahan 2027. (de*)







