UMP 2027 Ditetapkan 21 November, UMK Menyusul 25 November: Ini Jadwal Lengkapnya

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 16 November 2026 - 22:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).(Rahel Narda Chaterine)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).(Rahel Narda Chaterine)

Jakarta, APGtimes.com — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah, terutama gubernur, mengawal proses penetapan upah minimum tahun 2027.

Ia mengingatkan pemerintah daerah agar menjaga komunikasi antara pekerja dan pengusaha supaya pembahasan berjalan lancar serta menghasilkan kesepakatan.

Tito menyampaikan arahan tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang sekaligus membahas Sosialisasi Penetapan Upah Minimum 2027 dan Perlindungan Sosial.

Kegiatan berlangsung secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Tito, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan penetapan upah minimum. Selanjutnya, pemerintah provinsi perlu menyesuaikan penerapannya dengan kondisi ekonomi dan karakteristik masing-masing daerah.

Ia juga meminta kepala daerah membuka ruang dialog tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha.

Melalui pembicaraan tersebut, pemerintah berharap setiap daerah dapat merumuskan kebijakan pengupahan yang memperhatikan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha.

Baca Juga :  Indonesia Ekspor 1.000 Ton Beras ke Malaysia, Stok Aman hingga Mei 2027

“Sehingga kami harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Tidak semua akan senang, tapi majority,” ucap Tito dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

Kemendagri Siapkan Pedoman Pengawasan

Tito menegaskan Kemendagri akan mendampingi pemerintah daerah selama proses penetapan upah minimum berlangsung. Koordinasi dengan jajaran pemda menjadi salah satu langkah untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai pedoman.

Ia juga meminta jajarannya menyiapkan surat edaran yang memuat petunjuk lebih terperinci. Dokumen tersebut akan menjadi acuan daerah dalam menjalankan tahapan penetapan, pemantauan, dan pengawasan.

Tito berharap seluruh proses penetapan upah minimum dapat rampung pada Desember 2026.

“Sehingga kami harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” jelasnya.

Berikut Jadwal Penetapan Upah Minimum 2027

Dalam rapat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memaparkan tenggat penetapan upah minimum untuk tahun 2027.

Baca Juga :  63 Ribu Jemaah Haji Sudah Pulang ke Indonesia, Kemenhaj Sampaikan Kabar Terbaru

Pemerintah menargetkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) selesai paling lambat 21 November 2026. Lima hari berikutnya, pemerintah provinsi harus menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki tenggat paling lambat 25 November 2026. Lima hari setelahnya, pemerintah daerah menargetkan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.

Yassierli mengatakan Kemnaker juga akan menerbitkan surat edaran yang berisi rincian teknis dan data pendukung untuk membantu pemerintah daerah menentukan besaran upah minimum.

“Insyaallah, hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS),” tutur Yassierli.

Data statistik BPS tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengupahan 2027. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan
DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif, Ini Tahap Selanjutnya
BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat
Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo, Belum Ada Tersangka Baru
Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK
Stella Christie Ungkap 56 Persen Mahasiswa Indonesia Perempuan, tetapi Ada Masalah Saat Masuk Dunia Kerja
Yusril Serahkan 37 Rekomendasi ke 50 Kementerian, Ini Empat Bidang yang Jadi Prioritas
Prabowo Umumkan Program Energi Indonesia di KTT ASEAN-Jepang, Ada Biodiesel 50 Persen dan PLTS 100 GW
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:59 WIB

Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan

Selasa, 17 November 2026 - 23:09 WIB

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif, Ini Tahap Selanjutnya

Selasa, 17 November 2026 - 22:09 WIB

BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat

Selasa, 17 November 2026 - 21:09 WIB

Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo, Belum Ada Tersangka Baru

Selasa, 17 November 2026 - 20:09 WIB

Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK

Berita Terbaru