Jakarta, APGtimes.com – Anggota DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah segera mengubah strategi mitigasi bencana agar tidak lagi bergantung pada pola musim. Menurutnya, perubahan iklim membuat cuaca semakin sulit diprediksi sehingga pemerintah harus menerapkan sistem perlindungan masyarakat yang lebih adaptif.
Alex menyampaikan pandangan tersebut setelah banjir melanda Kota Padang dan sejumlah wilayah di Sumatera Barat saat musim kemarau. Ia menilai peristiwa itu menjadi bukti bahwa perubahan iklim telah mengubah pola bencana di Indonesia.
DPR Dorong Tata Kelola Risiko Iklim Nasional
Alex menegaskan pemerintah harus membangun sistem mitigasi berbasis risiko iklim. Ia menilai pendekatan yang hanya mengacu pada kalender musim sudah tidak mampu menjawab tantangan cuaca ekstrem.
Menurutnya, hujan berintensitas tinggi kini dapat turun kapan saja. Karena itu, pemerintah perlu memperbarui kebijakan agar mampu melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana.
Alex juga mengusulkan pembentukan National Climate Risk Governance. Sistem tersebut akan menyatukan koordinasi BMKG, BNPB, kementerian teknis, pemerintah daerah, dan seluruh penyelenggara layanan publik dalam menghadapi risiko iklim.
Informasi Cuaca Harus Langsung Menjadi Aksi
Alex meminta pemerintah mengubah informasi cuaca menjadi dasar pengambilan keputusan. Pemerintah harus memakai data tersebut untuk menyiapkan infrastruktur, melindungi masyarakat, dan menjaga pelayanan publik tetap berjalan.
Ia menilai pemerintah perlu mengantisipasi risiko sebelum bencana muncul. Langkah itu akan memperkuat kesiapsiagaan nasional sekaligus mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat.
Alex juga menegaskan pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan kecepatan evakuasi saat bencana terjadi. Pemerintah harus memperkuat pencegahan agar kerugian dapat ditekan sejak awal.
Banjir Padang Jadi Momentum Evaluasi
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan banjir di Kota Padang tidak merusak rumah maupun fasilitas umum secara berat. Air juga tidak membawa lumpur sehingga dampaknya lebih ringan dibandingkan banjir besar sebelumnya.
Pemerintah daerah bersama BNPB, TNI, dan Polri langsung menyalurkan bantuan kepada warga serta mempercepat penanganan di lapangan. Pemerintah juga memperbaiki jaringan PDAM yang kembali terdampak banjir.
Hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak 3 Agustus 2026 menyebabkan banjir di 23 titik pada sembilan kecamatan. Kawasan bantaran Sungai Batang Kuranji dan Lubuk Minturun mengalami dampak paling besar.
Alex berharap pemerintah menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan memperkuat sistem mitigasi berbasis risiko iklim agar Indonesia lebih siap menghadapi cuaca ekstrem pada masa mendatang. (yp*)









