DPR Minta Pemerintah Ubah Sistem Mitigasi Bencana, Banjir Padang Jadi Alarm Perubahan Iklim

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 6 Agustus 2026 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi kahan pertanian warga yang berubah menjadi aliran sungai di Kuranji Kota Padang akibat banjir.(Rahmat Panji (Kompas.com))

Kondisi kahan pertanian warga yang berubah menjadi aliran sungai di Kuranji Kota Padang akibat banjir.(Rahmat Panji (Kompas.com))

Jakarta, APGtimes.com – Anggota DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah segera mengubah strategi mitigasi bencana agar tidak lagi bergantung pada pola musim. Menurutnya, perubahan iklim membuat cuaca semakin sulit diprediksi sehingga pemerintah harus menerapkan sistem perlindungan masyarakat yang lebih adaptif.

Alex menyampaikan pandangan tersebut setelah banjir melanda Kota Padang dan sejumlah wilayah di Sumatera Barat saat musim kemarau. Ia menilai peristiwa itu menjadi bukti bahwa perubahan iklim telah mengubah pola bencana di Indonesia.

DPR Dorong Tata Kelola Risiko Iklim Nasional

Alex menegaskan pemerintah harus membangun sistem mitigasi berbasis risiko iklim. Ia menilai pendekatan yang hanya mengacu pada kalender musim sudah tidak mampu menjawab tantangan cuaca ekstrem.

Menurutnya, hujan berintensitas tinggi kini dapat turun kapan saja. Karena itu, pemerintah perlu memperbarui kebijakan agar mampu melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana.

Baca Juga :  Sidang Tahunan DPR-DPD 14 Agustus 2026, Sultan Dorong Pembangunan Merata di Daerah

Alex juga mengusulkan pembentukan National Climate Risk Governance. Sistem tersebut akan menyatukan koordinasi BMKG, BNPB, kementerian teknis, pemerintah daerah, dan seluruh penyelenggara layanan publik dalam menghadapi risiko iklim.

Informasi Cuaca Harus Langsung Menjadi Aksi

Alex meminta pemerintah mengubah informasi cuaca menjadi dasar pengambilan keputusan. Pemerintah harus memakai data tersebut untuk menyiapkan infrastruktur, melindungi masyarakat, dan menjaga pelayanan publik tetap berjalan.

Ia menilai pemerintah perlu mengantisipasi risiko sebelum bencana muncul. Langkah itu akan memperkuat kesiapsiagaan nasional sekaligus mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat.

Alex juga menegaskan pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan kecepatan evakuasi saat bencana terjadi. Pemerintah harus memperkuat pencegahan agar kerugian dapat ditekan sejak awal.

Banjir Padang Jadi Momentum Evaluasi

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan banjir di Kota Padang tidak merusak rumah maupun fasilitas umum secara berat. Air juga tidak membawa lumpur sehingga dampaknya lebih ringan dibandingkan banjir besar sebelumnya.

Baca Juga :  OJK Awasi Ketat Pinjol Bermasalah, Kredit Macet Turun dan Pembiayaan Tembus Rp105 Triliun

Pemerintah daerah bersama BNPB, TNI, dan Polri langsung menyalurkan bantuan kepada warga serta mempercepat penanganan di lapangan. Pemerintah juga memperbaiki jaringan PDAM yang kembali terdampak banjir.

Hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak 3 Agustus 2026 menyebabkan banjir di 23 titik pada sembilan kecamatan. Kawasan bantaran Sungai Batang Kuranji dan Lubuk Minturun mengalami dampak paling besar.

Alex berharap pemerintah menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan memperkuat sistem mitigasi berbasis risiko iklim agar Indonesia lebih siap menghadapi cuaca ekstrem pada masa mendatang. (yp*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolri Kantongi Sejumlah Nama Terduga Pelaku Karhutla Kalimantan
Gempa NTT: Korban Meninggal Bertambah Jadi 83 Orang, 110.785 Warga Mengungsi
DP Haji 2027 Rp66,6 Miliar Diblokir Arab Saudi, DPR Desak Menhaj Turun Langsung
Guru PPPK 3T Diminta Jadi Prioritas PNS, NTT Dapat Perhatian Khusus
KPK Tambah 3 Mobil Tahanan Baru, Toyota Hilux Rangga Jadi Pilihan
Tito Minta Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera Dipercepat, Jalan Jadi Prioritas
Uang Umrah Capai Rp90 Triliun per Tahun, Pemerintah Soroti Penipuan Travel
FSGI Soroti 140.000 Guru Honorer, Tak Mau Larut dalam Euforia PPPK 2027
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Agustus 2026 - 22:09 WIB

Kapolri Kantongi Sejumlah Nama Terduga Pelaku Karhutla Kalimantan

Jumat, 21 Agustus 2026 - 21:09 WIB

Gempa NTT: Korban Meninggal Bertambah Jadi 83 Orang, 110.785 Warga Mengungsi

Jumat, 21 Agustus 2026 - 20:09 WIB

DP Haji 2027 Rp66,6 Miliar Diblokir Arab Saudi, DPR Desak Menhaj Turun Langsung

Jumat, 21 Agustus 2026 - 18:09 WIB

Guru PPPK 3T Diminta Jadi Prioritas PNS, NTT Dapat Perhatian Khusus

Jumat, 21 Agustus 2026 - 17:09 WIB

KPK Tambah 3 Mobil Tahanan Baru, Toyota Hilux Rangga Jadi Pilihan

Berita Terbaru

Ilustrasi bitcoin. (WIKIMEDIA COMMONS/JORGE FRANGANILLO)

Ekonomi & Bisnis

Bitcoin Tembus Rp1,27 Miliar, Harga BTC Naik Tajam ke 72.000 Dollar AS

Jumat, 21 Agu 2026 - 23:59 WIB

Salah satu booth milik Bank Syariah Indonesia (BSI) di Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).(KOMPAS.com/INTAN AFRIDA RAFNI)

Ekonomi & Bisnis

BSI Cetak Laba Rp4,15 Triliun, Bisnis Emas Tumbuh 80,52 Persen

Jumat, 21 Agu 2026 - 23:09 WIB