DPR Minta Pemerintah Ubah Sistem Mitigasi Bencana, Banjir Padang Jadi Alarm Perubahan Iklim

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 6 Agustus 2026 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi kahan pertanian warga yang berubah menjadi aliran sungai di Kuranji Kota Padang akibat banjir.(Rahmat Panji (Kompas.com))

Kondisi kahan pertanian warga yang berubah menjadi aliran sungai di Kuranji Kota Padang akibat banjir.(Rahmat Panji (Kompas.com))

Jakarta, APGtimes.com – Anggota DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah segera mengubah strategi mitigasi bencana agar tidak lagi bergantung pada pola musim. Menurutnya, perubahan iklim membuat cuaca semakin sulit diprediksi sehingga pemerintah harus menerapkan sistem perlindungan masyarakat yang lebih adaptif.

Alex menyampaikan pandangan tersebut setelah banjir melanda Kota Padang dan sejumlah wilayah di Sumatera Barat saat musim kemarau. Ia menilai peristiwa itu menjadi bukti bahwa perubahan iklim telah mengubah pola bencana di Indonesia.

DPR Dorong Tata Kelola Risiko Iklim Nasional

Alex menegaskan pemerintah harus membangun sistem mitigasi berbasis risiko iklim. Ia menilai pendekatan yang hanya mengacu pada kalender musim sudah tidak mampu menjawab tantangan cuaca ekstrem.

Menurutnya, hujan berintensitas tinggi kini dapat turun kapan saja. Karena itu, pemerintah perlu memperbarui kebijakan agar mampu melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana.

Baca Juga :  Mulai 1 Oktober 2026, Seluruh SPBU di Indonesia Target Jual B50

Alex juga mengusulkan pembentukan National Climate Risk Governance. Sistem tersebut akan menyatukan koordinasi BMKG, BNPB, kementerian teknis, pemerintah daerah, dan seluruh penyelenggara layanan publik dalam menghadapi risiko iklim.

Informasi Cuaca Harus Langsung Menjadi Aksi

Alex meminta pemerintah mengubah informasi cuaca menjadi dasar pengambilan keputusan. Pemerintah harus memakai data tersebut untuk menyiapkan infrastruktur, melindungi masyarakat, dan menjaga pelayanan publik tetap berjalan.

Ia menilai pemerintah perlu mengantisipasi risiko sebelum bencana muncul. Langkah itu akan memperkuat kesiapsiagaan nasional sekaligus mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat.

Alex juga menegaskan pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan kecepatan evakuasi saat bencana terjadi. Pemerintah harus memperkuat pencegahan agar kerugian dapat ditekan sejak awal.

Banjir Padang Jadi Momentum Evaluasi

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan banjir di Kota Padang tidak merusak rumah maupun fasilitas umum secara berat. Air juga tidak membawa lumpur sehingga dampaknya lebih ringan dibandingkan banjir besar sebelumnya.

Baca Juga :  DPR Panggil Pertamina, Waspadai Lonjakan Konsumsi Pertalite Usai Pertamax Naik

Pemerintah daerah bersama BNPB, TNI, dan Polri langsung menyalurkan bantuan kepada warga serta mempercepat penanganan di lapangan. Pemerintah juga memperbaiki jaringan PDAM yang kembali terdampak banjir.

Hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak 3 Agustus 2026 menyebabkan banjir di 23 titik pada sembilan kecamatan. Kawasan bantaran Sungai Batang Kuranji dan Lubuk Minturun mengalami dampak paling besar.

Alex berharap pemerintah menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan memperkuat sistem mitigasi berbasis risiko iklim agar Indonesia lebih siap menghadapi cuaca ekstrem pada masa mendatang. (yp*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

ABK WNI Hilang Usai Serangan Drone di Yaman, Kemenlu Temui Keluarga
Maria Ulfah Anshor Minta Kasus Kekerasan Seksual Tak Lagi Ditutup-tutupi
Nadiem Makarim Sebut Transaksi Rp809 Miliar Murni Rekayasa dalam Sidang Banding
MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun tapi Rp28,93 Triliun
Warga Israel Bisa Tinggal dan Buka Usaha di Bali, Imigrasi Ungkap Alasannya
Mentan Amran Minta Telur Masuk Menu MBG 2-3 Kali Seminggu, Ini Alasannya
BPJS Aktif Belum Jadi Syarat Bikin Paspor, Imigrasi Beri Penjelasan
Tarif Visa on Arrival Indonesia Bakal Naik hingga Rp 1 Juta, Ini Rinciannya
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 13 Agustus 2026 - 16:09 WIB

ABK WNI Hilang Usai Serangan Drone di Yaman, Kemenlu Temui Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 - 15:09 WIB

Maria Ulfah Anshor Minta Kasus Kekerasan Seksual Tak Lagi Ditutup-tutupi

Rabu, 12 Agustus 2026 - 21:09 WIB

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun tapi Rp28,93 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 - 20:09 WIB

Warga Israel Bisa Tinggal dan Buka Usaha di Bali, Imigrasi Ungkap Alasannya

Rabu, 12 Agustus 2026 - 19:09 WIB

Mentan Amran Minta Telur Masuk Menu MBG 2-3 Kali Seminggu, Ini Alasannya

Berita Terbaru

UPDATE HARGA EMAS – Seorang karyawan menunjukkan emas batangan Galeri 24 ukuran 5 gram dan 10 gram. Harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian kompak naik hari ini. UBS melonjak paling tinggi hingga Rp111 ribu. (Tribun Jabar/nappisah)

Ekonomi & Bisnis

Harga Emas Pegadaian Hari Ini Naik, Antam Tembus Rp2,8 Juta per Gram

Kamis, 13 Agu 2026 - 14:09 WIB