Hinca Panjaitan Desak Polri Telusuri Pihak yang Diuntungkan dari Dugaan Penyadapan Prabowo

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 4 November 2026 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Listyo Sigit Prabowo

Listyo Sigit Prabowo

Jakarta, APGtimes.com — Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mendesak Polri mengungkap siapa saja pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Hinca menilai, penjelasan Polri mengenai mekanisme penyadapan belum menjawab pertanyaan mendasar tentang motif di balik tindakan tersebut.

Menurutnya, penyidik perlu mencari tahu siapa yang memiliki kepentingan dan menikmati keuntungan dari dugaan penyadapan itu.

“Hari ini yang sudah terjawab adalah pertanyaan soal ‘bagaimana’. Namun, jawaban itu baru menerangkan gerak, belum menjelaskan kehendak,” kata Hinca kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2026).

Selanjutnya, politikus Partai Demokrat itu mengutip ungkapan Latin yang menekankan pentingnya menelusuri pihak yang mendapat keuntungan dari suatu kejahatan.

“Selanjutnya kita harus menebak. Siapa sesungguhnya yang memetik untung dari langkah para bidak? ‘Cui prodest scelus, is fecit’. Siapa yang diuntungkan oleh suatu kejahatan, dialah yang melakukannya,” ujarnya.

Karena itu, Hinca meminta Bareskrim Polri mengusut perkara tersebut secara transparan. Ia juga mendesak kepolisian membuka keterlibatan setiap pihak dalam kasus ini.

Baca Juga :  Tito Karnavian Ungkap Kondisi Terbaru Banjir Padang, Pastikan Tak Ada Kerusakan Berat

“Kita hormati penegakan hukum oleh Bareskrim Polri. Kita minta penangannya secara transparan dan bongkar semua siapa saja yang terlibat. Ini sangat mencoreng institusi polri,” kata Hinca.

Tiga Perwira Tinggi Polri Terseret Kasus Penyadapan

Sebelumnya, Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengumumkan penetapan tersebut di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).

Ketiga tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Asep menjelaskan, penyidik menduga ketiganya melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah pihak. Sasaran dugaan tindakan itu mencakup Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat.

“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM,” kata Asep.

Penyidik Telusuri Dugaan Penyadapan sejak 2025

Menurut Asep, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan tindakan tersebut tanpa mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Baca Juga :  Prabowo Bahas BPJS Kesehatan, Pemerintah Siapkan Suntikan Dana Rp20 Triliun

Selain itu, polisi menduga para tersangka menghapus jejak penyadapan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.

Dalam penyidikan perkara ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Penyidik menyita 11 telepon seluler, satu tablet iPad, dan empat USB flash drive.

Ancaman Hukuman Mencapai 10 Tahun Penjara

Polisi menerapkan sejumlah pasal terhadap ketiga tersangka. Salah satunya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang memuat ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.

Selain itu, penyidik menggunakan Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut memiliki ancaman pidana penjara maksimal enam tahun.

Polisi juga menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.

Hingga kini, perkara tersebut masih menjalani proses hukum. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan belum menjadi putusan bersalah dari pengadilan. (aw*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perpol Baru Terbit Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Ini 9 Aturan yang Berubah
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR, Penantian 18 Tahun Masuk Tahap Penentuan
Ferry Boboho Dapat Saham Rp 14 Miliar Tanpa Setor Modal, Jaksa Kaitkan dengan Perkara Febrie
Ahmad Doli Minta Polemik Ijazah Anggota DPR Tak Diperpanjang, Singgung Pilihan Rakyat
Perpol Baru Kapolri Buka Jalan Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Ini 9 Perubahannya
DPR Rampungkan RUU Perampasan Aset, 10 Poin Ini Jadi Sorotan Utama
Gugatan Baru di MK Minta Usia Capres-Cawapres Turun Jadi 19 Tahun, Ini Alasannya
Indonesia Bakal Terima Airbus A340-500 Bekas Pesawat Erdogan, Ini Penjelasan Kemhan
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 11:09 WIB

Perpol Baru Terbit Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Ini 9 Aturan yang Berubah

Kamis, 19 November 2026 - 09:09 WIB

RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR, Penantian 18 Tahun Masuk Tahap Penentuan

Rabu, 18 November 2026 - 23:09 WIB

Ferry Boboho Dapat Saham Rp 14 Miliar Tanpa Setor Modal, Jaksa Kaitkan dengan Perkara Febrie

Rabu, 18 November 2026 - 21:09 WIB

Perpol Baru Kapolri Buka Jalan Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Ini 9 Perubahannya

Rabu, 18 November 2026 - 19:09 WIB

DPR Rampungkan RUU Perampasan Aset, 10 Poin Ini Jadi Sorotan Utama

Berita Terbaru