Kemenag Siapkan Skema Baru untuk Tingkatkan Kesejahteraan Guru Non-ASN

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 3 November 2026 - 19:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Amien Suyitno dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).(KOMPAS.com/FIRDA JANATI)

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Amien Suyitno dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).(KOMPAS.com/FIRDA JANATI)

Jakarta, APGtimes.com — Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan skema baru untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-aparatur sipil negara (non-ASN). Pemerintah ingin memperluas perhatian terhadap tenaga pendidik, tidak hanya mereka yang berstatus ASN.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memikirkan upaya peningkatan kesejahteraan seluruh guru. Arahan tersebut mencakup guru ASN maupun non-ASN.

“Pak Presiden (Prabowo Subianto) minta sedang memikirkan bagaimana skema guru bukan hanya yang ASN, tetapi juga yang non-ASN,” kata Amien dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).

Kemenag menaungi guru melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan. Lingkup pembinaan juga mencakup guru Pendidikan Agama Islam (PAI) serta guru agama binaan Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Kesejahteraan Guru Tidak Hanya Bergantung pada PPG

Amien menegaskan, pemerintah tidak ingin menjadikan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai satu-satunya jalan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Baca Juga :  Polri Kerahkan Ratusan Brimob Tangani Karhutla di Sumsel dan Kalteng, Lampung Kirim Kendaraan Pemadam

Karena itu, pemerintah tengah membahas sejumlah alternatif kebijakan. Langkah tersebut bertujuan memperluas dukungan bagi guru dari berbagai status kepegawaian.

“Pemerintah sedang menggodok dengan serius bagaimana kesejahteraan guru terus dilakukan bukan cuma PPG,” ucapnya.

Meski demikian, Amien belum mengungkapkan bentuk kebijakan yang sedang pemerintah siapkan. Pembahasan masih berlangsung di lingkungan internal kementerian terkait.

Pemerintah Perhatikan Guru ASN dan Non-ASN

Amien memastikan pemerintah memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh guru agama. Perhatian tersebut mencakup pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta tenaga pendidik non-ASN.

“Kesungguhan pemerintah, bukan hanya ingin memberikan atensi yang sungguh-sungguh bagi guru ASN, tidak terkecuali PPPK, PNS, tetapi juga guru-guru non-ASN,” kata Amien.

Baca Juga :  Suyudi Ario Seto Jalani Uji Kelayakan Calon Kapolri di DPR

Ia menyebut pemerintah akan mengumumkan kebijakan tersebut setelah pembahasan mencapai tahap yang lebih matang.

“Pada saatnya nanti akan diumumkan oleh pemerintah ya, oleh kementerian terkait,” sambung dia.

Pemerintah Apresiasi Pengabdian Guru

Lebih lanjut, Amien menilai pemerintah perlu memberikan penghargaan atas pengabdian para guru. Menurutnya, banyak tenaga pendidik tetap menjalankan tugas meski menghadapi keterbatasan, termasuk ketika bencana melanda wilayah tempat mereka mengajar.

“Masih banyak guru kita di tengah-tengah harus mengabdi saat bencana di segala keterbatasan. Kita harus apresiasi, beri tanda penghargaan. Sebagai pemerintah, kita berkewajiban,” ujar dia.

Pemerintah berharap pembahasan skema baru tersebut dapat memperkuat perhatian terhadap kesejahteraan guru. Namun, masyarakat masih perlu menunggu pengumuman resmi mengenai bentuk bantuan maupun mekanisme pelaksanaannya. (ts*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perpol Baru Terbit Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Ini 9 Aturan yang Berubah
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR, Penantian 18 Tahun Masuk Tahap Penentuan
Ferry Boboho Dapat Saham Rp 14 Miliar Tanpa Setor Modal, Jaksa Kaitkan dengan Perkara Febrie
Ahmad Doli Minta Polemik Ijazah Anggota DPR Tak Diperpanjang, Singgung Pilihan Rakyat
Perpol Baru Kapolri Buka Jalan Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Ini 9 Perubahannya
DPR Rampungkan RUU Perampasan Aset, 10 Poin Ini Jadi Sorotan Utama
Gugatan Baru di MK Minta Usia Capres-Cawapres Turun Jadi 19 Tahun, Ini Alasannya
Indonesia Bakal Terima Airbus A340-500 Bekas Pesawat Erdogan, Ini Penjelasan Kemhan
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 11:09 WIB

Perpol Baru Terbit Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Ini 9 Aturan yang Berubah

Kamis, 19 November 2026 - 09:09 WIB

RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR, Penantian 18 Tahun Masuk Tahap Penentuan

Rabu, 18 November 2026 - 22:09 WIB

Ahmad Doli Minta Polemik Ijazah Anggota DPR Tak Diperpanjang, Singgung Pilihan Rakyat

Rabu, 18 November 2026 - 21:09 WIB

Perpol Baru Kapolri Buka Jalan Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Ini 9 Perubahannya

Rabu, 18 November 2026 - 19:09 WIB

DPR Rampungkan RUU Perampasan Aset, 10 Poin Ini Jadi Sorotan Utama

Berita Terbaru