Washington DC, APGtimes.com — Pemilihan umum sela atau midterm elections Amerika Serikat (AS) pada Selasa (3/11/2026) menjadi penentu arah politik pemerintahan Presiden Donald Trump selama dua tahun terakhir masa jabatan keduanya.
Hasil pemilu tersebut akan menentukan kekuatan Partai Republik di Kongres. Jika Demokrat berhasil menguasai salah satu atau kedua majelis, Trump berpotensi menghadapi perlawanan politik yang lebih besar.
Sejumlah analis menilai situasi itu dapat meningkatkan ketegangan antara Gedung Putih dan oposisi. Trump juga berpeluang mengambil langkah lebih agresif untuk mempertahankan agenda pemerintahannya.
Direktur School of Media and Public Affairs di George Washington University, Peter Loge, meragukan Trump akan menerima kekalahan politik tanpa perlawanan.
“Saya ragu Presiden Trump akan mundur dengan tenang begitu saja,” kata Loge kepada AFP, Selasa (3/11/2026).
Loge menilai Trump cenderung meningkatkan tekanan ketika menghadapi situasi sulit.
“Tidak ada preseden dalam sejarah yang menunjukkan bahwa ia akan bilang, ‘Saya kalah, masa saya sudah berakhir.’ Setiap kali Trump terpojok, ia justru akan bersuara lebih keras dan balik melawan,” tutur Loge.
Trump Ancam Veto Seluruh Agenda Demokrat
Trump telah menyiapkan strategi untuk menghadapi kemungkinan Partai Demokrat menguasai Kongres. Ia bahkan mengancam menggunakan hak veto terhadap agenda legislatif yang diajukan oposisi.
“Kalau kami tidak menang, saya akan memveto segalanya,” tegas Trump kepada New York Post.
Selain ancaman veto, Gedung Putih juga menyiapkan perlawanan terhadap penyelidikan dan kemungkinan proses pemakzulan dari Demokrat.
Trump bahkan mengisyaratkan rencana meminta Departemen Kehakiman menyelidiki tokoh-tokoh oposisi.
“Mereka mungkin akan mengincar saya, dan saya pun akan mengincar mereka,” ujar Trump dalam wawancara dengan majalah Time.
Sikap Trump terhadap hasil pemilu juga menjadi perhatian. Pada pemilihan presiden 2020, ia menolak mengakui kekalahannya meskipun tidak memiliki dasar untuk menyanggah hasil tersebut.
Karena itu, muncul kekhawatiran mengenai kemungkinan Trump menggunakan gugatan penghitungan suara atau penundaan sertifikasi hasil di wilayah yang mengalami sengketa.
Konflik Iran Berpotensi Memengaruhi Kebijakan Trump
Di tengah tekanan politik dalam negeri, Trump tetap memiliki kewenangan luas dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Konflik dengan Iran menjadi salah satu persoalan yang dapat memengaruhi langkah pemerintahannya.
Trump berpeluang kembali mempertimbangkan operasi militer berskala besar terhadap Iran. Namun, sebelumnya ia juga sempat menunjukkan keterbukaan terhadap kemungkinan perundingan baru.
Ryan Hass dari Brookings Institution menilai Trump ingin meninggalkan warisan kepemimpinan yang tidak identik dengan peperangan.
“Menurut saya, ia tidak ingin warisan kepemimpinannya diingat sebagai sosok yang gemar berperang. Ia ingin warisannya dikenang sebagai upaya yang membuat Amerika menjadi lebih kuat,” jelas Hass kepada AFP.
Seiring berlarutnya konflik Iran, muncul pula spekulasi mengenai kemungkinan Trump mencopot Menteri Pertahanan Pete Hegseth.
Pergantian pejabat tersebut dapat menjadi salah satu cara presiden menghadapi tekanan dan kritik terhadap kebijakan pemerintahannya.
Trump Tetap Dorong Diplomasi dengan Rusia dan China
Selain Iran, Trump juga menghadapi sejumlah persoalan diplomatik lainnya. Ia diperkirakan tetap mendesak Ukraina menerima kesepakatan damai dengan Rusia.
Pembicaraan trilateral mengenai konflik tersebut dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya.
Pada saat bersamaan, Trump berupaya meredakan ketegangan dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ketiganya berpeluang bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di China pada akhir November 2026.
Menurut Hass, pemerintahan Trump juga berpotensi mengurangi keterlibatan AS dengan sekutu NATO dan negara-negara Barat lainnya.
Namun, pendekatan agresif dalam sektor perdagangan kemungkinan tetap berlanjut. Hass menggambarkan sikap Trump terhadap Kanada belakangan ini sebagai tindakan yang sangat aktif.
“Sangat aktif,” ujar Hass ketika menyoroti sikap Trump terhadap Kanada.
Trump Mulai Menentukan Arah Politik Menuju 2028
Menjelang pemilihan presiden AS 2028, Trump diperkirakan tetap berusaha mempertahankan pengaruhnya di panggung politik nasional.
Konstitusi AS melarang presiden menjabat lebih dari dua periode. Meski demikian, Trump belum memberikan kepastian mengenai dukungannya terhadap calon penerus dari Partai Republik.
Dua nama yang menjadi perhatian ialah Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Profesor American University sekaligus penulis buku Great American Presidents: The Twelve Who Transformed the Nation, Allan Lichtman, menilai Trump kemungkinan akan memainkan peran sebagai kingmaker.
Istilah tersebut merujuk pada tokoh berpengaruh yang memiliki peran besar dalam menentukan figur utama dalam persaingan politik.
Trump Ingin Tinggalkan Jejak Pembangunan di Washington
Selain mempertahankan pengaruh politik, Trump juga menaruh perhatian pada pembangunan fisik ibu kota AS.
Dalam pidato penutup menjelang pemilu sela pada Senin (2/11/2026), Trump lebih banyak membahas rencana perbaikan infrastruktur Washington daripada kebijakan politik.
Salah satu proyek yang ia singgung ialah renovasi Lincoln Memorial Reflecting Pool.
“Kami sudah merencanakan banyak hal hebat untuk Washington,” kata Trump saat berada di kawasan Reflecting Pool.
Melalui proyek tersebut, Trump ingin meninggalkan jejak pembangunan secara langsung di ibu kota AS. Sementara itu, hasil pemilu sela akan menentukan kekuatan politiknya dalam menjalankan agenda pemerintahan hingga 2028. (mda*)
