Jakarta, APGtimes.com — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai menyiapkan proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Lembaga tersebut membentuk dua tim khusus dan menetapkan jadwal sidang paripurna untuk memilih sekaligus melantik wakil presiden baru pada 9 Desember 2026.
MPR juga menetapkan batas waktu bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua kandidat pengganti Gibran. Prabowo harus menyerahkan nama-nama tersebut paling lambat 25 November 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, jadwal pelantikan berubah dari rencana awal pada 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Perubahan itu mengikuti permintaan Presiden melalui surat resmi kepada MPR.
Menurut Muzani, Prabowo membutuhkan waktu untuk berdiskusi dengan partai koalisi dan sejumlah tokoh sebelum menentukan dua calon wakil presiden.
“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” imbuh Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
MPR kemudian menyepakati tanggal 9 Desember sebagai waktu pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden sekaligus mengesahkan dan melantik penggantinya.
Lestari Moerdijat dan Habiburokhman Pimpin Tim Verifikasi
Dalam rapat gabungan, MPR menunjuk Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem, Lestari Moerdijat, sebagai koordinator Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden.
Lestari akan bekerja bersama politikus Partai Gerindra Habiburokhman yang dipercaya menjadi ketua tim. Sementara itu, posisi sekretaris akan diisi oleh perwakilan dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Ahmad Muzani menjelaskan susunan tim tersebut setelah rapat gabungan MPR.
“Tim verifikasi koordinatornya adalah Ibu Lestari Moerdijat dengan ketua tim Saudara Habiburokhman dan sekretarisnya dari DPD juga,” ujar Muzani.
Tim verifikasi bertugas memeriksa persyaratan dan dokumen kedua kandidat sebelum MPR melanjutkan proses pemilihan. Langkah ini juga bertujuan memastikan calon memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga proses pengisian jabatan tidak menimbulkan persoalan terkait persyaratan di kemudian hari.
Lestari menyatakan timnya siap bekerja setelah menerima dua nama dari Presiden.
“Nanti begitu setelah nama diterima, Tim Verifikasi akan segera bekerja,” kata Rerie kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (16/11/2026).
Ia menambahkan, aturan mengenai persyaratan calon wakil presiden maupun mekanisme penggantinya telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
Lestari juga memastikan MPR akan menyampaikan nama-nama kandidat kepada masyarakat secara terbuka setelah menerima hasil pengajuan Presiden.
Bambang Wuryanto Pimpin Tim Ad Hoc
Selain tim verifikasi, rapat gabungan MPR membentuk Tim Ad Hoc untuk menangani proses pengisian jabatan wakil presiden.
MPR menunjuk Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, sebagai ketua tim tersebut. Keanggotaannya terdiri atas 36 orang dari unsur fraksi dan kelompok DPD, dengan dukungan dua wakil ketua.
“Rapat gabungan juga memutuskan bahwa tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh dua orang wakil ketua dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD,” jelas Muzani.
Tim Ad Hoc akan menangani tahapan pengisian jabatan yang kosong, sedangkan Tim Verifikasi berfokus pada pemeriksaan kelengkapan dan persyaratan kandidat.
Ini Jadwal Pemilihan Pengganti Gibran
MPR telah menyepakati sejumlah tenggat dalam proses penggantian wakil presiden. Presiden Prabowo harus menyerahkan dua nama kandidat paling lambat 25 November 2026.
Setelah menerima usulan tersebut, Tim Verifikasi akan memeriksa dokumen dan persyaratan masing-masing calon. Selanjutnya, MPR menjadwalkan sidang paripurna untuk pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru pada Rabu, 9 Desember 2026.
Ahmad Muzani menegaskan, seluruh tahapan tersebut telah menjadi kesepakatan dalam rapat gabungan MPR. Perubahan jadwal pelantikan dari 2 Desember menjadi 9 Desember mengikuti permintaan Presiden agar tersedia waktu untuk berkonsultasi dengan partai koalisi dan sejumlah tokoh.
Dengan tenggat pengajuan kandidat pada 25 November, proses verifikasi menjadi tahapan penting sebelum MPR menggelar sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. (ys*)







