Prabowo Perintahkan Bea Cukai Perketat Balpres, Selat Malaka Jadi Sorotan

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 23 September 2026 - 21:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dirjen Bea Cukai sekaligus eks Tim Mawar Djaka Budhi Utama saat ditemui di Istana, Jakarta, Selasa (22/9/2026). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Dirjen Bea Cukai sekaligus eks Tim Mawar Djaka Budhi Utama saat ditemui di Istana, Jakarta, Selasa (22/9/2026). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Jakarta, APGtimes.com – Presiden Prabowo Subianto meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperketat pengawasan terhadap penyelundupan barang ilegal. Pakaian bekas impor atau balpres juga masuk dalam sasaran pengawasan.

Prabowo menyampaikan arahan tersebut kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama saat bertemu di Istana Kepresidenan, Selasa (22/9/2026).

Djaka mengatakan Prabowo meminta Bea Cukai memperketat pengawasan di wilayah perbatasan dan pesisir. Petugas juga akan menindak penyelundupan barang ilegal serta barang yang dilarang, termasuk narkoba dan balpres.

Balpres Dinilai Ganggu Industri Garmen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memberi perhatian terhadap masuknya pakaian bekas dari luar negeri.

Baca Juga :  Usai Dilantik Jadi KSAD, Tandyo Budi Revita Masuk Bursa Calon Panglima TNI

Menurut Airlangga, impor pakaian secara ilegal dalam bentuk balpres mengganggu produsen garmen dalam negeri. Karena itu, pemerintah meminta Bea Cukai segera melakukan penertiban.

Airlangga menyampaikan arahan tersebut setelah mengikuti rapat di Istana Jakarta pada Selasa (22/9/2026).

Bea Cukai Perkuat Pengawasan Perbatasan

Djaka mengatakan Bea Cukai akan memperkuat pengawasan di jalur perbatasan dan kawasan pesisir. Langkah itu mencakup penambahan peralatan serta penguatan satuan tugas.

Selat Malaka menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian Bea Cukai. Djaka menyebut pihaknya memiliki lebih dari 100 kapal di pangkalan sarana operasi sepanjang kawasan tersebut.

Baca Juga :  Pejabat Bea Cukai Akui Pertama Kali Kenal Pemilik Blueray Cargo pada 2025

Bea Cukai akan mengoptimalkan kapal-kapal tersebut untuk mendukung pengawasan. Namun, pelaksanaannya tetap menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Pengawasan Balpres Jadi Perhatian

Pemerintah sebelumnya telah melakukan penindakan terhadap berbagai barang impor ilegal. Pakaian bekas menjadi salah satu komoditas yang masuk dalam pengawasan Bea Cukai.

Pengetatan pengawasan bertujuan mencegah barang ilegal masuk melalui jalur perbatasan dan pesisir. Pemerintah juga ingin menjaga industri garmen dalam negeri dari tekanan akibat peredaran pakaian impor ilegal.

Djaka menegaskan Bea Cukai akan menindak barang yang masuk secara ilegal. Selain balpres, petugas juga akan memperkuat pengawasan terhadap narkoba dan barang lain yang dilarang pemerintah. (aw*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Indonesia Siap Teken ASEAN DEFA di Filipina, Ekonomi Digital ASEAN Berpotensi Tembus 2.000 Miliar Dollar AS
Propam Periksa Brigjen TK dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Kapolri Ungkap Dugaan Perannya
MPR Siapkan Tim Verifikasi 36 Anggota untuk Seleksi Cawapres Pengganti Gibran
2.500 Prajurit AS Masih Hilang di Indonesia, Papua dan Morotai Jadi Fokus Pencarian
Pajak Kekayaan Konglomerat Belum Berlaku, Dirjen Pajak Ungkap Alasan Pemerintah
Yusril Ungkap Cara Cegah Polemik Cawapres Terulang, Prabowo Berwenang Pilih Dua Kandidat
BNPB Tegaskan Status Siaga Darurat Aceh Bukan Berarti Lumpuh, Ini Imbauan untuk Warga
Prabowo Undang 9 Partai Koalisi Bahas Pengganti Gibran, Ini Tahapan Pemilihan Wapres Baru
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 20:09 WIB

Indonesia Siap Teken ASEAN DEFA di Filipina, Ekonomi Digital ASEAN Berpotensi Tembus 2.000 Miliar Dollar AS

Jumat, 13 November 2026 - 17:09 WIB

Propam Periksa Brigjen TK dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Kapolri Ungkap Dugaan Perannya

Jumat, 13 November 2026 - 16:09 WIB

MPR Siapkan Tim Verifikasi 36 Anggota untuk Seleksi Cawapres Pengganti Gibran

Jumat, 13 November 2026 - 11:09 WIB

Pajak Kekayaan Konglomerat Belum Berlaku, Dirjen Pajak Ungkap Alasan Pemerintah

Jumat, 13 November 2026 - 10:09 WIB

Yusril Ungkap Cara Cegah Polemik Cawapres Terulang, Prabowo Berwenang Pilih Dua Kandidat

Berita Terbaru