Dasco Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola PPPK, Cegah Penumpukan Honorer di Daerah

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 30 Juli 2026 - 17:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (8/12/2025).(DPR/Munchen dan Vel)

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (8/12/2025).(DPR/Munchen dan Vel)

Jakarta, APGtimes.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak pemerintah segera membenahi tata kelola pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, langkah itu penting agar daerah tidak terus menambah honorer maupun PPPK paruh waktu.

Dasco mengatakan DPR sudah membahas persoalan tersebut bersama Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri. Ia meminta pemerintah segera menyusun aturan yang lebih jelas.

DPR Soroti Mekanisme Pengangkatan PPPK

Dasco menilai banyak kepala daerah mengangkat PPPK setelah Pilkada. Kondisi itu memicu bertambahnya jumlah tenaga honorer di sejumlah daerah.

Baca Juga :  Bima Arya Gelar Gerakan Bersih Pantai Bersama ASN dan Praja IPDN di Lombok Barat

Karena itu, ia meminta pemerintah memperbaiki aturan mengenai kewenangan kepala daerah dalam merekrut aparatur.

“Karena biasanya pengangkatan dilakukan setelah Pilkada,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Ia berharap pemerintah segera menerapkan tata kelola baru agar setiap daerah mengangkat PPPK sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.

Komisi II Bahas Fiskal Daerah

Komisi II DPR menggelar rapat bersama Apkasi, APPSI, Apeksi, serta Kementerian Dalam Negeri.

Rapat itu membahas kondisi fiskal daerah, inflasi, pembangunan, dana bagi hasil, remunerasi, dan berbagai usulan pemerintah daerah.

Baca Juga :  DPR Minta Pemerintah Siapkan SOP dan PCR untuk Antisipasi Hantavirus

APBD Harus Tetap Sehat

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan DPR juga menyoroti kemampuan APBD membayar gaji ASN dan PPPK.

Menurutnya, pemerintah daerah harus menjaga kondisi fiskal agar mampu memenuhi kewajiban kepada seluruh pegawai.

DPR berharap pemerintah segera merampungkan aturan baru. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat merekrut PPPK secara terukur, menjaga keuangan daerah, dan menghindari penumpukan tenaga honorer. (aw*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Tiba di Manila, Kabut Asap Lintas Negara Jadi Isu Penting KTT ASEAN ke-49
Menhut Raja Juli Ungkap Strategi Tingkatkan Produktivitas 163 Ribu Hektare Hutan Sosial di Sulteng
Kementan Siapkan 1.000 Teknologi Pertanian, Ini Target Besar untuk Petani dan Generasi Muda
Prabowo Sentil Pengusaha yang Bawa Keuntungan ke Luar Negeri meski Nikmati Izin Negara
Tarif Feri Indonesia Jauh Lebih Murah dari Thailand, GAPASDAP Desak Pemerintah Segera Bertindak
Pengganti Gibran Belum Diusulkan Parpol, Pengamat Ungkap Alasan Koalisi Menjaga Loyalitas kepada Prabowo
158.000 Formasi CPNS Segera Dibuka, Kemenkeu Pastikan Anggaran Gaji Sudah Tersedia
Syarat Ijazah Capres Digugat ke MK, Pemohon Jadikan Amerika Serikat sebagai Perbandingan
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 23:09 WIB

Prabowo Tiba di Manila, Kabut Asap Lintas Negara Jadi Isu Penting KTT ASEAN ke-49

Sabtu, 14 November 2026 - 22:09 WIB

Menhut Raja Juli Ungkap Strategi Tingkatkan Produktivitas 163 Ribu Hektare Hutan Sosial di Sulteng

Sabtu, 14 November 2026 - 20:09 WIB

Kementan Siapkan 1.000 Teknologi Pertanian, Ini Target Besar untuk Petani dan Generasi Muda

Sabtu, 14 November 2026 - 19:09 WIB

Prabowo Sentil Pengusaha yang Bawa Keuntungan ke Luar Negeri meski Nikmati Izin Negara

Sabtu, 14 November 2026 - 15:09 WIB

Pengganti Gibran Belum Diusulkan Parpol, Pengamat Ungkap Alasan Koalisi Menjaga Loyalitas kepada Prabowo

Berita Terbaru