Kemenkes Hidupkan Lagi Dokter Teladan Era Soeharto, Ada Beasiswa Spesialis

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 28 Agustus 2026 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kamis (27/8/2026).(KOMPAS.com/Tria Sutrisna)

Suasana rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kamis (27/8/2026).(KOMPAS.com/Tria Sutrisna)

Jakarta, APGtimes.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan rencana untuk menghidupkan kembali penghargaan “Dokter Teladan” yang pernah populer pada era Presiden Soeharto.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program tersebut dapat menjadi bentuk penghargaan bagi dokter dan tenaga kesehatan yang memilih mengabdi di daerah.

“Dulu waktu zamannya Pak Harto, nama ‘Dokter Teladan’ itu recognition-nya bagus sekali. Kita ingin membangun lagi sistem dokter-dokter teladan ini,” kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (27/8/2026).

Menurut Budi, pemerintah tidak ingin penghargaan tersebut sekadar memberikan apresiasi. Kemenkes juga menyiapkan sejumlah keuntungan bagi tenaga kesehatan yang mendapat predikat Dokter Teladan.

Dokter Teladan Bisa Dapat Prioritas Pendidikan

Budi mengatakan dokter yang memperoleh predikat tersebut akan mendapat prioritas untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau hospital-based.

Selain itu, Kemenkes membuka peluang memberikan beasiswa khusus hingga kesempatan berkarier di rumah sakit milik Kemenkes.

Baca Juga :  Relawan Medis ke Wilayah Gempa NTT Dapat Uang Harian Rp350.000 per Hari

“Malah kalau perlu beasiswa pendidikan yang berbeda, dan kalau perlu saya bilang ke Pak Aco, bisa kerja di rumah sakit Kemenkes,” ujar Budi.

Langkah tersebut sekaligus menjadi strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan jumlah dokter antara kota besar dan daerah terpencil.

Budi menilai pemberian beasiswa harus mempertimbangkan asal daerah dokter. Dengan begitu, dokter yang mendapat pendidikan spesialis memiliki peluang lebih besar kembali mengabdi di daerah asalnya.

Dokter Daerah Akan Jadi Prioritas

Budi mencontohkan dokter asal Nias. Menurutnya, dokter dari daerah seperti Nias harus mendapat prioritas lebih tinggi ketika pemerintah membuka beasiswa.

“Kalau kita mau kasih beasiswa dokter gigi, kita nanti akan pastikan orang Jakarta susah dapatnya. Orang Jakarta yang dapat rekomendasi dari Nias, itu prioritas nomor dua. Karena biasa kan dia kabur habis lima tahun,” jelasnya.

Baca Juga :  Harga Obat Bisa Naik hingga 20 Persen, Menkes: Jangan Ambil Untung dari Rupiah Melemah

Karena itu, dokter yang memang berasal dari daerah membutuhkan tenaga medis akan mendapat prioritas utama.

Kemenkes juga berkomitmen memperbanyak beasiswa pendidikan spesialis dan fellowship S2 bagi dokter. Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu memperkuat layanan kesehatan di berbagai wilayah Indonesia.

Pernah Berjalan pada Era Soeharto

Program Dokter Teladan bukan gagasan baru. Pemerintah pernah menjalankannya pada era Presiden Soeharto, terutama pada dekade 1970-an hingga 1980-an.

Saat itu, pemerintah memberikan penghargaan kepada dokter dan tenaga kesehatan yang mengabdi di wilayah pelosok serta daerah terpencil.

Kini, Kemenkes ingin menghidupkan kembali konsep tersebut dengan memberikan manfaat yang lebih luas. Penghargaan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga dapat membuka peluang pendidikan dan pengembangan karier bagi dokter yang mengabdi di daerah. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Militer Yordania Lirik Produk Taktikal Indonesia, Molay Siapkan Peluang Ekspor ke Timur Tengah
Febrie Adriansyah Bantah Miliki Emas 74 Kg, Singgung Informasi yang Diterima Presiden
DPR Minta KBRI dan KJRI Perkuat Perlindungan WNI di Arab Saudi
Menhut Raja Juli Minta Satwa Diselamatkan Saat Karhutla, BKSDA Siapkan Penanganan
Gerindra Tegaskan Keakraban Prabowo-Pramono di LRT Bukan Agenda Politik 2029
Natalius Pigai Minta TNI-Polri Buka Data Jumlah Personel di Papua
94 Korban Gempa NTT Meninggal di Pengungsian, DPR Minta Pemerintah Audit Layanan Kesehatan
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 19:09 WIB

Militer Yordania Lirik Produk Taktikal Indonesia, Molay Siapkan Peluang Ekspor ke Timur Tengah

Jumat, 18 September 2026 - 18:09 WIB

DPR Minta KBRI dan KJRI Perkuat Perlindungan WNI di Arab Saudi

Jumat, 18 September 2026 - 15:09 WIB

Menhut Raja Juli Minta Satwa Diselamatkan Saat Karhutla, BKSDA Siapkan Penanganan

Kamis, 17 September 2026 - 23:09 WIB

Gerindra Tegaskan Keakraban Prabowo-Pramono di LRT Bukan Agenda Politik 2029

Kamis, 17 September 2026 - 21:09 WIB

Natalius Pigai Minta TNI-Polri Buka Data Jumlah Personel di Papua

Berita Terbaru