DPR Desak Pemerintah Lindungi Kelompok Rentan dari Dampak Asap Karhutla

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 3 September 2026 - 13:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah pengendara melintas di atas jembatan layang simpang Jakabaring yang tertutup kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (27/6/2026). Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera menyatakan luas kebakaran lahan yang masih menyala di Sumatera Selatan mencapai sekitar 400 hektare yang tersebar di delapan Kabupaten/Kota di Sumsel, sedangkan kabut asap menutupi kota Palembang terindikasi berasal dari kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Ogan Ilir (OI). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Sejumlah pengendara melintas di atas jembatan layang simpang Jakabaring yang tertutup kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (27/6/2026). Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera menyatakan luas kebakaran lahan yang masih menyala di Sumatera Selatan mencapai sekitar 400 hektare yang tersebar di delapan Kabupaten/Kota di Sumsel, sedangkan kabut asap menutupi kota Palembang terindikasi berasal dari kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Ogan Ilir (OI). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Jakarta, APGtimes.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi.

Netty menilai anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus karena paparan asap karhutla dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu masyarakat jatuh sakit sebelum mengambil langkah penanganan. Sistem kesehatan harus mulai bersiap ketika kualitas udara menunjukkan penurunan.

“Jangan menunggu masyarakat sakit baru negara bergerak. Ketika kualitas udara mulai memburuk, sistem kesehatan harus sudah bersiap,” kata Netty dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).

Pemerintah Diminta Perkuat Peringatan Dini

Netty mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini terkait dampak kesehatan akibat karhutla. Pemerintah perlu mengintegrasikan data kualitas udara, wilayah terdampak, kepadatan penduduk, hingga tren penyakit pernapasan.

Baca Juga :  Stok Pertalite Turun Jadi 16–18 Hari, Bahlil Ungkap Penyebabnya

Ia menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan menghitung luas lahan yang terbakar. Pemerintah juga perlu menghitung jumlah masyarakat yang terpapar asap serta kebutuhan layanan kesehatan yang muncul akibat kondisi tersebut.

Selain itu, Netty meminta pemerintah memastikan fasilitas kesehatan di daerah rawan karhutla memiliki kesiapan yang memadai.

Puskesmas dan rumah sakit perlu mendapatkan dukungan obat-obatan, alat kesehatan, tenaga medis, serta mekanisme pelayanan khusus bagi kelompok rentan.

“Respons kesehatan jangan hanya bersifat reaktif ketika pasien sudah berdatangan ke puskesmas. Harus ada kesiapsiagaan sebelum, saat, dan setelah karhutla,” ujarnya.

Kasus ISPA Capai 50.891

Dampak kesehatan akibat karhutla terlihat dari meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kementerian Kesehatan mencatat 50.891 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla selama Juli hingga Agustus 2026.

Baca Juga :  Jepang Kirim 3 Helikopter Chinook untuk Karhutla Kalimantan, Menhan Sjafrie Sampaikan Terima Kasih

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Andi Saguni mengatakan pihaknya mulai melakukan pemantauan melalui sistem surveilans sejak karhutla meningkat pada Juli.

Dari total kasus tersebut, sebanyak 12.600 kasus terjadi pada anak usia di bawah lima tahun. Sementara itu, 38.291 kasus lainnya terjadi pada kelompok usia di atas lima tahun.

Andi menjelaskan, peningkatan ISPA tidak hanya terjadi di wilayah dengan indeks standar pencemar udara (ISPU) tinggi atau lokasi yang memiliki titik api.

Asap karhutla dapat terbawa angin ke wilayah lain. Karena itu, masyarakat di daerah yang tidak memiliki titik api tetap dapat mengalami dampak kesehatan akibat paparan asap.

Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memperkuat pemantauan kualitas udara sekaligus mempercepat respons kesehatan di wilayah yang berpotensi terdampak asap karhutla. (ys*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Minta Patroli Karhutla Diperketat, Sugiono Soroti Munculnya Titik Api Baru
Petani Transmigran Papua Barat Kini Bisa Keringkan 2 Ton Gabah dalam Belasan Jam
Bulog Cari Pasokan Beras Alternatif, 8-10 Penggilingan Kecil Dilibatkan
Kapolri Siapkan Program Poliran, Penganggur hingga Mantan Pengguna Narkotika Jadi Sasaran
RUU Perampasan Aset Disorot, DPR Ingin Korban Investasi Bodong Terima Uang Kembali
Prabowo Siapkan Ambulans Udara, TNI AU Kerahkan 5 Helikopter dan 3 Pesawat Casa
Sudaryono Ubah Aturan MBG, Biaya Operasional Rp5.000 per Porsi Kini Dibatasi
Bambang Haryo Minta Kemenhut dan Perhutani Dievaluasi, Penanganan Karhutla Jangan Hanya Sasar 32 Perusahaan
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 18:09 WIB

Petani Transmigran Papua Barat Kini Bisa Keringkan 2 Ton Gabah dalam Belasan Jam

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 10:09 WIB

Bulog Cari Pasokan Beras Alternatif, 8-10 Penggilingan Kecil Dilibatkan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 20:09 WIB

Kapolri Siapkan Program Poliran, Penganggur hingga Mantan Pengguna Narkotika Jadi Sasaran

Jumat, 30 Oktober 2026 - 19:09 WIB

RUU Perampasan Aset Disorot, DPR Ingin Korban Investasi Bodong Terima Uang Kembali

Jumat, 30 Oktober 2026 - 16:09 WIB

Prabowo Siapkan Ambulans Udara, TNI AU Kerahkan 5 Helikopter dan 3 Pesawat Casa

Berita Terbaru