KPK Tegaskan Tak Ada Tekanan Politik dalam Kasus CSR BI-OJK yang Jerat Heri Gunawan dan Satori

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 1 Juni 2026 - 14:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (1/6/2026).(KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI)

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (1/6/2026).(KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI)

Jakarta, APGtimes.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak menghadapi tekanan politik dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kasus tersebut menyeret dua anggota DPR RI, Heri Gunawan dan Satori.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memastikan penyidik menjalankan proses hukum sesuai alat bukti yang mereka miliki.

“Tidak ada kalau terkait tekanan politik,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Senin (1/6/2026).

KPK Telusuri Aliran Dana

Asep menjelaskan penyidik membutuhkan waktu lebih panjang karena mereka harus menelusuri aliran dana hingga ke penerima akhir.

Penyidik memeriksa penggunaan setiap dana yang masuk dalam program CSR tersebut.

Mereka juga memverifikasi pihak yang menerima dana dan tujuan penggunaannya.

“Kami harus memeriksa satu per satu aliran uang tersebut, penggunaannya, dan pihak yang menerimanya,” ujar Asep.

Baca Juga :  Pemerintah Usulkan Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan di BGN dan BPOM

KPK Siapkan Pemeriksaan Lanjutan

KPK berencana memanggil kembali Heri Gunawan dan Satori dalam waktu dekat.

Asep juga membuka peluang penggunaan upaya paksa apabila penyidik memerlukan langkah tersebut untuk memperlancar proses hukum.

“Kami kemungkinan akan melakukan pemanggilan kembali dan mempertimbangkan upaya paksa,” katanya.

Menurut Asep, penyidik masih mengumpulkan sejumlah keterangan terkait penggunaan dana CSR.

KPK Ungkap Dugaan Penerimaan Dana Heri Gunawan

KPK menetapkan Heri Gunawan dan Satori sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK periode 2020-2023.

Penyidik menemukan indikasi bahwa yayasan yang Heri Gunawan kelola menerima dana dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Penyidik menduga yayasan tersebut tidak menjalankan program sosial sesuai proposal yang pengelola ajukan.

KPK mencatat Heri Gunawan menerima dana sekitar Rp15,86 miliar.

Jumlah itu terdiri dari Rp6,26 miliar dari program sosial Bank Indonesia, Rp7,64 miliar dari kegiatan penyuluhan keuangan OJK, serta Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Baca Juga :  Rupiah Melemah Tajam, Menkeu Pastikan RI Tak Akan Ulangi Krisis 1998

Penyidik juga menduga Heri memindahkan dana tersebut ke rekening pribadinya melalui sejumlah transaksi transfer.

Satori Diduga Terima Rp12,52 Miliar

Penyidik juga menelusuri aliran dana yang mengarah kepada Satori.

KPK mencatat Satori menerima sekitar Rp12,52 miliar.

Jumlah itu berasal dari Rp6,30 miliar program sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar kegiatan OJK, dan Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Menurut penyidik, Satori memakai sebagian dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

Atas temuan itu, KPK menjerat Heri Gunawan dan Satori dengan pasal tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang.

Saat ini, penyidik terus mengembangkan perkara untuk mengungkap aliran dana dan pihak lain yang kemungkinan ikut terlibat dalam kasus tersebut. (da*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Minta Patroli Karhutla Diperketat, Sugiono Soroti Munculnya Titik Api Baru
Petani Transmigran Papua Barat Kini Bisa Keringkan 2 Ton Gabah dalam Belasan Jam
Bulog Cari Pasokan Beras Alternatif, 8-10 Penggilingan Kecil Dilibatkan
Kapolri Siapkan Program Poliran, Penganggur hingga Mantan Pengguna Narkotika Jadi Sasaran
RUU Perampasan Aset Disorot, DPR Ingin Korban Investasi Bodong Terima Uang Kembali
Prabowo Siapkan Ambulans Udara, TNI AU Kerahkan 5 Helikopter dan 3 Pesawat Casa
Sudaryono Ubah Aturan MBG, Biaya Operasional Rp5.000 per Porsi Kini Dibatasi
Bambang Haryo Minta Kemenhut dan Perhutani Dievaluasi, Penanganan Karhutla Jangan Hanya Sasar 32 Perusahaan
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 19:09 WIB

Prabowo Minta Patroli Karhutla Diperketat, Sugiono Soroti Munculnya Titik Api Baru

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 18:09 WIB

Petani Transmigran Papua Barat Kini Bisa Keringkan 2 Ton Gabah dalam Belasan Jam

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 10:09 WIB

Bulog Cari Pasokan Beras Alternatif, 8-10 Penggilingan Kecil Dilibatkan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 20:09 WIB

Kapolri Siapkan Program Poliran, Penganggur hingga Mantan Pengguna Narkotika Jadi Sasaran

Jumat, 30 Oktober 2026 - 19:09 WIB

RUU Perampasan Aset Disorot, DPR Ingin Korban Investasi Bodong Terima Uang Kembali

Berita Terbaru

Salah satu dapur MBG

Ekonomi & Bisnis

7 Dapur MBG di Padang Panjang Ditutup

Minggu, 1 Nov 2026 - 12:04 WIB