Kerinci, APGtimes.com–Kerinci kembali gelap. Lampu padam bergilir sejak siang hingga malam. Mesin air mati. Warung kopi lumpuh. Sinyal internet ikut terganggu.
Warga kesal karena pemadaman terjadi justru saat daerah ini memiliki pembangkit listrik terbesar di Sumatera.
Pertanyaan itu kini terdengar di mana-mana: Untuk siapa sebenarnya listrik PLTA Kerinci?
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) milik PT Kerinci Merangin Hidro menghasilkan sekitar 350 megawatt.
Empat turbin sudah beroperasi penuh sejak November 2025. Kapasitas itu bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik Kerinci, Sungai Penuh, hingga sebagian besar wilayah Jambi.
Tetapi rumah warga tetap gelap. Masyarakat mulai merasa hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Mereka melihat listrik dari tanah Kerinci mengalir keluar daerah, sementara warga lokal justru terkena pemadaman bergilir.
“Kalau begini, apa gunanya kami punya PLTA besar?” kata seorang warga dengan nada geram.
Kemarahan warga bukan tanpa alasan. Selama ini PLTA Kerinci Merangin Hidro sering dipromosikan sebagai kebanggaan daerah.
Pemerintah menyebut proyek itu sebagai penguat energi Sumatra. Investasinya besar. Dampaknya juga besar.
Namun saat krisis datang, masyarakat merasa tidak mendapat manfaat utama. Fakta inilah yang memancing kritik keras terhadap sistem distribusi listrik PLN.
Manager PLTA KMH, Aslori, memastikan tidak ada masalah pada produksi listrik. Seluruh turbin tetap berjalan normal.
“Pasokan listrik surplus. Produksi aman,” ujarnya. Artinya, sumber listrik tidak bermasalah.
Gangguan justru terjadi pada sistem transmisi interkoneksi Sumatra setelah jalur Muara Bungo–Sungai Rumbai mengalami gangguan besar pada 22 Mei 2026.
Karena listrik PLTA masuk ke jaringan interkoneksi 150 kV Sumatra, distribusinya tidak otomatis diprioritaskan untuk Kerinci dan Sungai Penuh. Sistem langsung membagi daya ke berbagai wilayah yang terdampak blackout.
Akibatnya, daerah penghasil listrik ikut dikorbankan. PLN mengakui melakukan manajemen beban lewat pemadaman bergilir untuk menstabilkan jaringan.
Manajer PLN ULP Sungai Penuh, Eko Pitono, menyebut langkah itu bersifat sementara demi mempercepat pemulihan sistem Sumatra.
Namun penjelasan teknis itu sulit meredam kemarahan warga. Masyarakat tidak bicara soal transmisi 150 kV atau sistem interkoneksi regional.
Mereka hanya melihat kenyataan sederhana: listrik diproduksi di daerah mereka, tetapi mereka tetap kebagian gelap.
Di sinilah persoalan berubah menjadi isu keadilan. Secara teknis, PLN memang benar. Tetapi secara sosial, masyarakat juga merasa benar.
Warga menilai daerah penghasil energi seharusnya mendapat perlindungan pasokan lebih dulu saat kondisi darurat.
Jika tidak, keberadaan PLTA raksasa hanya akan menjadi simbol megah tanpa manfaat nyata bagi rakyat sekitar.
Polemik ini juga membuka satu persoalan besar: lemahnya komunikasi publik.
PLN dan pihak terkait terlalu sibuk menjelaskan sistem, tetapi lupa menjelaskan rasa keadilan kepada masyarakat. Akibatnya, surplus listrik yang seharusnya menjadi kebanggaan justru berubah menjadi sumber kemarahan.
Kerinci hari ini memberi pelajaran penting.
Membangun pembangkit besar ternyata belum cukup.
Sebab bagi rakyat, ukuran keberhasilan listrik sangat sederhana: lampu rumah mereka harus tetap menyala. (al)
