Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Makin Kuat, Pengamat Ungkap 11 Pejabat yang Layak Dievaluasi

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 28 Juli 2026 - 19:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden RI Prabowo Subianto memberi teguran ke aparat TNI, Polri, dan Kejagung saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026). (Dok. YouTube Setpres)

Presiden RI Prabowo Subianto memberi teguran ke aparat TNI, Polri, dan Kejagung saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026). (Dok. YouTube Setpres)

Jakarta, APGtimes.com – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menjadi perhatian publik. Perbincangan itu menguat setelah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai penurunan kepuasan publik berkaitan dengan kinerja pemerintah di sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Menurutnya, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan masyarakat memberikan penilaian rendah terhadap sejumlah bidang strategis. Karena itu, kondisi tersebut ikut memengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

Selain itu, Jamiluddin meminta pemerintah menjadikan hasil survei tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap para pembantu presiden. Dengan begitu, pemerintah dapat memperbaiki kinerja di sektor yang paling banyak mendapat sorotan.

Pengamat Soroti Kinerja Sejumlah Menteri

Di bidang ekonomi, Jamiluddin menilai beberapa pejabat perlu menjalani evaluasi. Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Baca Juga :  Pemerintah Libatkan Banyak Kementerian Awasi PT DSI

Menurut Jamiluddin, berbagai kebijakan di sektor ekonomi dan energi ikut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan pada sektor tersebut.

Sementara itu, Jamiluddin juga menyoroti sektor politik dan komunikasi publik. Ia menyebut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari sebagai pejabat yang perlu menjalani evaluasi.

Bidang Hukum Tak Lepas dari Sorotan

Di bidang penegakan hukum, Jamiluddin juga memasukkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ke dalam daftar pejabat yang menurutnya perlu mendapat evaluasi.

Baca Juga :  SBY Apresiasi Rupiah dan IHSG Menguat, Sebut Jadi Pertanda Baik bagi Ekonomi Indonesia

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa evaluasi tersebut dapat membantu pemerintah meningkatkan kinerja pada sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Dengan demikian, pemerintah berpeluang memulihkan kembali kepercayaan masyarakat.

Survei SMRC Tunjukkan Kepuasan Publik Menurun

Survei SMRC mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 51,1 persen pada Juli 2026. Sebelumnya, survei pada November 2025 mencatat angka kepuasan sebesar 81,2 persen.

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan rencana resmi mengenai reshuffle kabinet. Di sisi lain, Istana juga belum memberikan kepastian terkait perubahan susunan Kabinet Merah Putih.

Daftar 11 pejabat yang menurut Jamiluddin perlu menjalani evaluasi:

  • Airlangga Hartarto
  • Zulkifli Hasan
  • Purbaya Yudhi Sadewa
  • Budi Santoso
  • Bahlil Lahadalia
  • Muhammad Tito Karnavian
  • Meutya Hafid
  • Muhammad Qodari
  • Supratman Andi Agtas
  • Sanitiar Burhanuddin
  • Listyo Sigit Prabowo (de*)
Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Zulhas Tegaskan Kopdes Merah Putih Tak Matikan Warung dan UMKM, Ini Peran Utamanya
BPJS Kesehatan PBI Nonaktif? Begini Cara Mengaktifkannya Kembali dengan Mudah
Membludak! Pendaftar Magang Nasional 2026 Capai 300 Ribu, Kuota Tahap I Cuma 50 Ribu
Prabowo Resmikan 7 Kejari Baru, Kejagung Langsung Siapkan Kantor dan Operasional
Aturan Baru Pilkades 2027 Resmi Berlaku, Calon Tunggal Kini Bisa Melawan Kotak Kosong
Pemerintah Resmi Terbitkan Izin, Pembangunan 17 Yonif Teritorial TNI AD Segera Berjalan
Sudaryono Larang Dapur MBG Cari Bahan Murah, Wajib Ikuti Harga Acuan Pemerintah
Sudaryono Tegas! Dapur MBG Ketahuan Pakai Barang Subsidi Terancam Ditutup
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 23:09 WIB

Zulhas Tegaskan Kopdes Merah Putih Tak Matikan Warung dan UMKM, Ini Peran Utamanya

Selasa, 28 Juli 2026 - 21:09 WIB

BPJS Kesehatan PBI Nonaktif? Begini Cara Mengaktifkannya Kembali dengan Mudah

Selasa, 28 Juli 2026 - 19:09 WIB

Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Makin Kuat, Pengamat Ungkap 11 Pejabat yang Layak Dievaluasi

Selasa, 28 Juli 2026 - 17:09 WIB

Prabowo Resmikan 7 Kejari Baru, Kejagung Langsung Siapkan Kantor dan Operasional

Selasa, 28 Juli 2026 - 16:09 WIB

Aturan Baru Pilkades 2027 Resmi Berlaku, Calon Tunggal Kini Bisa Melawan Kotak Kosong

Berita Terbaru

Baliho bergambar mantan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini (kiri) dan yang baru saja meninggal Ayatollah Ali Khamenei (kanan) dipasang di Teheran, Iran, 8 Juni 2026.(AFP/ATTA KENARE)

Internasional

Iran Ancam Balas Ukraina, Serangan di Laut Kaspia Picu Ketegangan Baru

Selasa, 28 Jul 2026 - 22:09 WIB