Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Makin Kuat, Pengamat Ungkap 11 Pejabat yang Layak Dievaluasi

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 28 Juli 2026 - 19:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden RI Prabowo Subianto memberi teguran ke aparat TNI, Polri, dan Kejagung saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026). (Dok. YouTube Setpres)

Presiden RI Prabowo Subianto memberi teguran ke aparat TNI, Polri, dan Kejagung saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026). (Dok. YouTube Setpres)

Jakarta, APGtimes.com – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menjadi perhatian publik. Perbincangan itu menguat setelah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai penurunan kepuasan publik berkaitan dengan kinerja pemerintah di sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Menurutnya, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan masyarakat memberikan penilaian rendah terhadap sejumlah bidang strategis. Karena itu, kondisi tersebut ikut memengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

Selain itu, Jamiluddin meminta pemerintah menjadikan hasil survei tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap para pembantu presiden. Dengan begitu, pemerintah dapat memperbaiki kinerja di sektor yang paling banyak mendapat sorotan.

Pengamat Soroti Kinerja Sejumlah Menteri

Di bidang ekonomi, Jamiluddin menilai beberapa pejabat perlu menjalani evaluasi. Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Baca Juga :  Destry Damayanti Calon Gubernur BI, DPR Siapkan Uji Kelayakan

Menurut Jamiluddin, berbagai kebijakan di sektor ekonomi dan energi ikut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan pada sektor tersebut.

Sementara itu, Jamiluddin juga menyoroti sektor politik dan komunikasi publik. Ia menyebut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari sebagai pejabat yang perlu menjalani evaluasi.

Bidang Hukum Tak Lepas dari Sorotan

Di bidang penegakan hukum, Jamiluddin juga memasukkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ke dalam daftar pejabat yang menurutnya perlu mendapat evaluasi.

Baca Juga :  1,49 Juta Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Kemensos Siapkan Sanksi Tegas

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa evaluasi tersebut dapat membantu pemerintah meningkatkan kinerja pada sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Dengan demikian, pemerintah berpeluang memulihkan kembali kepercayaan masyarakat.

Survei SMRC Tunjukkan Kepuasan Publik Menurun

Survei SMRC mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 51,1 persen pada Juli 2026. Sebelumnya, survei pada November 2025 mencatat angka kepuasan sebesar 81,2 persen.

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan rencana resmi mengenai reshuffle kabinet. Di sisi lain, Istana juga belum memberikan kepastian terkait perubahan susunan Kabinet Merah Putih.

Daftar 11 pejabat yang menurut Jamiluddin perlu menjalani evaluasi:

  • Airlangga Hartarto
  • Zulkifli Hasan
  • Purbaya Yudhi Sadewa
  • Budi Santoso
  • Bahlil Lahadalia
  • Muhammad Tito Karnavian
  • Meutya Hafid
  • Muhammad Qodari
  • Supratman Andi Agtas
  • Sanitiar Burhanuddin
  • Listyo Sigit Prabowo (de*)
Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

18 Agustus 2026 Bukan Libur, Pemerintah Beri Kelonggaran untuk Pesta Rakyat
SBY Beri Pesan Tegas ke Pemerintah Prabowo: Jangan Sampai Fiskal Indonesia Bermasalah
Setahun Jadi Tersangka, KPK Ungkap Nasib Heri Gunawan dan Satori di Kasus CSR BI-OJK
Prabowo Usul Dwi Kewarganegaraan, DPR: Jangan Sampai Indonesia Kehilangan Talenta Global
Kepala BGN Naik Pitam, Kepala SPPG Terancam Dipecat Usai 353 Siswa Diduga Keracunan MBG
Gempa Susulan M 5,0 Guncang Upacara HUT RI di Manggarai Timur, Peserta Sempat Panik
Update Korban Gempa NTT Hari Ini: 53 Orang Meninggal, 135 Luka
CPNS Sekolah Kedinasan 2026: Jadwal, Formasi dan 9 Instansi
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 17 Agustus 2026 - 23:09 WIB

18 Agustus 2026 Bukan Libur, Pemerintah Beri Kelonggaran untuk Pesta Rakyat

Senin, 17 Agustus 2026 - 22:09 WIB

SBY Beri Pesan Tegas ke Pemerintah Prabowo: Jangan Sampai Fiskal Indonesia Bermasalah

Senin, 17 Agustus 2026 - 17:09 WIB

Prabowo Usul Dwi Kewarganegaraan, DPR: Jangan Sampai Indonesia Kehilangan Talenta Global

Senin, 17 Agustus 2026 - 14:09 WIB

Kepala BGN Naik Pitam, Kepala SPPG Terancam Dipecat Usai 353 Siswa Diduga Keracunan MBG

Senin, 17 Agustus 2026 - 13:09 WIB

Gempa Susulan M 5,0 Guncang Upacara HUT RI di Manggarai Timur, Peserta Sempat Panik

Berita Terbaru