Pemprov Sumbar Klaim Surat Panggilan Sidang Baru Diterima Setelah Persidangan

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 20 Mei 2026 - 18:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Sumatera Barat mengaku akan mengikuti prosedur pasca dilaporkan Walhi atas dugaan maladministrasi ke Ombudsman. (Rahmat Panji (Kompas.com))

Gubernur Sumatera Barat mengaku akan mengikuti prosedur pasca dilaporkan Walhi atas dugaan maladministrasi ke Ombudsman. (Rahmat Panji (Kompas.com))

Padang, APGtimes.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membantah anggapan bahwa Gubernur Sumbar sengaja mangkir dalam sidang pemeriksaan persiapan gugatan bencana ekologis di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, Senin (18/05).

Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumbar Masheri Yanda Boy mengatakan pihaknya baru menerima surat panggilan sidang sehari setelah persidangan berlangsung.

Pemprov Sumbar Klaim Surat Panggilan Terlambat

Menurut Masheri, sidang berlangsung pada Senin (18/05), sedangkan Biro Hukum Setdaprov Sumbar baru menerima relaas atau surat panggilan pada Selasa (19/05).

Baca Juga :  Polisi Selidiki Dugaan Ledakan di MAN 3 Padang, Tim Gegana Turun ke Lokasi

“Sidang berlangsung hari Senin, tetapi kami baru menerima relaas panggilan pada hari Selasa,” kata Masheri, Rabu (20/05).

Karena itu, pihaknya mengaku tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan administrasi persidangan, termasuk surat kuasa.

“Kalau relaas diterima tepat waktu, tentu kami hadir,” ujarnya.

Bantah Sengaja Mangkir Sidang

Masheri membantah tudingan bahwa Gubernur Sumbar sengaja tidak menghadiri persidangan.

Menurut dia, pemanggilan sidang harus mengikuti mekanisme dan prosedur administrasi yang berlaku.

“Bukan mangkir. Semua ada mekanisme dan administrasinya,” katanya.

Baca Juga :  Nelayan Padang Takut Melaut akibat Kabut Asap, Kompas HP Jadi Penunjuk Arah

Dia juga mengaku mendengar informasi bahwa pengadilan telah menerbitkan relaas panggilan kedua. Namun, hingga kini pihak Biro Hukum Pemprov Sumbar belum menerima surat tersebut.

Pemprov Belum Terima Dokumen Gugatan

Selain surat panggilan, Masheri mengatakan pihaknya juga belum menerima dokumen gugatan secara lengkap.

Karena itu, Pemprov Sumbar belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait materi gugatan bencana ekologis tersebut.

“Kami perlu membaca dokumen gugatan terlebih dahulu sebelum memberikan jawaban,” kata Masheri. (dr*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hujan Berhenti, Banjir Bengkulu Belum Surut: 8.662 Warga Terdampak
Kapolda Bengkulu Bersujud di Hadapan Mahasiswa Cipayung Plus, Ini Alasan Yudhi Sulistianto
Kapolda Jambi Turunkan Tim ke Sungai Batanghari, Ratusan Tambang Emas Ilegal Ancam Rumah Warga
Karhutla Riau Mereda, 7 Helikopter Patroli dan Pemadam Resmi Ditarik ke Jakarta
Banjir Sumbar Rendam 1.146 Rumah, 1.100 KK Terdampak dan Warga Butuh Bantuan Pengungsian
Sumbar Siaga Darurat Bencana hingga Januari 2027, 14 Daerah Masuk Status Siaga
Hujan Ekstrem Picu Bencana di Agam, Dua Sekolah Terendam dan Jalan Tertimbun Longsor
Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 17:09 WIB

Hujan Berhenti, Banjir Bengkulu Belum Surut: 8.662 Warga Terdampak

Jumat, 20 November 2026 - 11:09 WIB

Kapolda Bengkulu Bersujud di Hadapan Mahasiswa Cipayung Plus, Ini Alasan Yudhi Sulistianto

Kamis, 19 November 2026 - 22:09 WIB

Kapolda Jambi Turunkan Tim ke Sungai Batanghari, Ratusan Tambang Emas Ilegal Ancam Rumah Warga

Kamis, 19 November 2026 - 20:09 WIB

Karhutla Riau Mereda, 7 Helikopter Patroli dan Pemadam Resmi Ditarik ke Jakarta

Kamis, 19 November 2026 - 19:09 WIB

Banjir Sumbar Rendam 1.146 Rumah, 1.100 KK Terdampak dan Warga Butuh Bantuan Pengungsian

Berita Terbaru