TB Hasanuddin Minta Pemerintah Libatkan DK PBB untuk Selamatkan 9 WNI

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 20 Mei 2026 - 22:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

9 Relawan Global Sumud Flotilla asal Indonesia yang ditangkap oleh tentara Israel, Rabu (20/5/2026).(Dok. Global Peace Convoy Indonesia)

9 Relawan Global Sumud Flotilla asal Indonesia yang ditangkap oleh tentara Israel, Rabu (20/5/2026).(Dok. Global Peace Convoy Indonesia)

Jakarta, APGtimes.com — Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta pemerintah segera menggalang dukungan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan keselamatan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang kini berada dalam tahanan Israel.

TB Hasanuddin meminta pemerintah bergerak cepat lewat jalur diplomasi bilateral dan multilateral untuk memulangkan para WNI yang mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla ke Gaza, Palestina.

DPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat

TB Hasanuddin meminta pemerintah memaksimalkan langkah diplomasi internasional demi melindungi para WNI.

Menurut dia, Indonesia perlu meminta bantuan Dewan Keamanan PBB dan Komite Internasional Palang Merah agar bisa memantau kondisi sembilan WNI.

Baca Juga :  16 WNI Meninggal dalam Insiden Kapal Tenggelam di Malaysia, 23 Korban Selamat

“Pemerintah harus bergerak cepat melalui jalur diplomasi bilateral maupun multilateral,” ujar TB Hasanuddin, Rabu (20/05).

TB Hasanuddin Soroti Pelanggaran Hukum Internasional

TB Hasanuddin menilai Israel melanggar hukum internasional karena menangkap relawan kemanusiaan dan jurnalis sipil di perairan internasional.

Dia mengatakan hukum internasional melindungi relawan kemanusiaan dan jurnalis dalam konflik bersenjata.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut keselamatan WNI, tetapi juga penghormatan terhadap hukum internasional.

Kemlu Upayakan Pemulangan WNI

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan pemerintah terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk memulangkan sembilan WNI.

Baca Juga :  Enam Dokter Magang Meninggal pada 2026, Kemenkes Akhirnya Evaluasi Program Internship

Yvonne menegaskan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI terus memaksimalkan langkah diplomatik serta perlindungan kekonsuleran.

Indonesia juga mendesak Israel segera membebaskan seluruh awak dan kapal misi kemanusiaan internasional.

Ini Daftar 9 WNI

Sembilan WNI tersebut terdiri dari empat jurnalis dan lima aktivis kemanusiaan.

Mereka yakni Andi Angga Prasadewa, Josef Rahendro Herubowo, Andre Prasetyo Nugroho, Thoudy Badai, Bambang Noroyono, Herman Budianto Sudarsono, Ronggo Wirasanu, Asad Aras Muhammad, dan Hendro Prasetyo. (dr*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mahfud MD Soroti Kasus Listyo Sigit, Singgung Pujian DPR hingga Ketegasan Prabowo
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Tiga Jenderal Polri Termasuk Listyo Sigit Jadi Tersangka
Kapolri Suyudi Mutasi 264 Perwira Polri, Enam Wakapolda Berganti Jabatan
MBG Serap 1,03 Juta Tenaga Kerja Lokal, BGN Ungkap Dampak Ekonominya
DPR Siapkan Aturan Baru, Pertimbangan Hukum Putusan MK Wajib Ditindaklanjuti
Kemenag Siapkan Skema Baru untuk Tingkatkan Kesejahteraan Guru Non-ASN
Kapolri Suyudi Tekankan Peran Humas pada Setiap Anggota Polri
Sidang Febrie Adriansyah, Tan Kian Ungkap Fakta Baru soal Penyerahan Rp 55 Miliar
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 13:09 WIB

Mahfud MD Soroti Kasus Listyo Sigit, Singgung Pujian DPR hingga Ketegasan Prabowo

Rabu, 4 November 2026 - 12:09 WIB

Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Tiga Jenderal Polri Termasuk Listyo Sigit Jadi Tersangka

Rabu, 4 November 2026 - 11:09 WIB

Kapolri Suyudi Mutasi 264 Perwira Polri, Enam Wakapolda Berganti Jabatan

Selasa, 3 November 2026 - 22:09 WIB

MBG Serap 1,03 Juta Tenaga Kerja Lokal, BGN Ungkap Dampak Ekonominya

Selasa, 3 November 2026 - 20:09 WIB

DPR Siapkan Aturan Baru, Pertimbangan Hukum Putusan MK Wajib Ditindaklanjuti

Berita Terbaru