Buku Pelajaran SD-SMA Mau Diganti, JPPI Minta Pemerintah Buka Anggaran

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 10 Agustus 2026 - 17:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkapkan pemerintah melakukan pembaruan buku pelajaran di Istana, Jakarta, Jumat (7/8/2026). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkapkan pemerintah melakukan pembaruan buku pelajaran di Istana, Jakarta, Jumat (7/8/2026). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Jakarta, APGtimes.com – Rencana pemerintah mengganti buku pelajaran siswa SD hingga SMA mendapat perhatian dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Lembaga tersebut meminta pemerintah membuka seluruh informasi terkait rencana penggantian buku agar kebijakan tidak berubah menjadi proyek bisnis.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka seluruh proses pengadaan buku. Informasi tersebut mencakup jenis buku yang akan diganti, anggaran, penyusun, tim penilai, percetakan, hingga mekanisme pengadaannya.

JPPI Minta Pemerintah Transparan

Ubaid menilai pemerintah perlu memastikan pembaruan buku benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurutnya, pemerintah harus melibatkan proses yang transparan sejak penyusunan hingga distribusi buku ke sekolah.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan penggantian buku sebagai proyek yang hanya menghabiskan anggaran.

JPPI ingin pemerintah menjadikan pembaruan buku sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Perubahan buku, menurut Ubaid, harus berjalan bersama upaya meningkatkan kemampuan membaca dan menalar siswa.

Baca Juga :  Daftar Harga Pupuk Subsidi dan Non Subsidi Juni 2026, Urea hingga NPK Terbaru

Jangan Hanya Ganti Buku

Ubaid menilai penggantian buku tidak akan menyelesaikan persoalan pendidikan jika pemerintah tidak memperbaiki kualitas pembelajaran secara menyeluruh.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada pola perubahan kebijakan setiap kali terjadi pergantian pejabat atau pemerintahan.

Menurut Ubaid, Indonesia perlu menghindari pola mengganti menteri lalu mengganti kurikulum atau mengganti presiden lalu mengganti buku pelajaran.

Pengeluaran anggaran untuk mencetak buku baru harus memberikan dampak nyata terhadap proses belajar siswa. Pemerintah juga perlu memastikan buku yang baru benar-benar membantu siswa memahami materi dan meningkatkan kemampuan berpikir.

Prabowo Ingin Buku Pelajaran Diperbarui

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meninjau kondisi buku pelajaran di sekolah. Dalam peninjauan pada Jumat, 7 Agustus 2026, Prabowo menilai kualitas sejumlah buku masih kurang memadai.

Pemerintah kemudian berencana merombak buku pelajaran untuk siswa SD hingga SMA. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut pemerintah memiliki dua alasan utama untuk melakukan perubahan tersebut.

Baca Juga :  Perpol Baru Kapolri Buka Jalan Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Ini 9 Perubahannya

Pertama, sejumlah buku fisik mudah rusak. Kedua, ukuran tulisan dalam buku dinilai terlalu kecil sehingga dapat mengurangi kenyamanan siswa saat membaca.

Pemerintah Siapkan Pembaruan Buku

Rencana tersebut mencakup pembaruan buku pelajaran secara nasional. Pemerintah ingin memperbaiki kualitas buku agar siswa mendapatkan bahan belajar yang lebih nyaman dan layak.

Namun, JPPI meminta pemerintah tidak berhenti pada perbaikan fisik buku. Pemerintah juga perlu memastikan isi, metode pembelajaran, dan sistem pendidikan ikut berkembang.

Transparansi anggaran dan proses pengadaan menjadi bagian penting dalam kebijakan tersebut. Pemerintah perlu membuka informasi kepada publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran pendidikan.

Dengan demikian, pembaruan buku pelajaran tidak sekadar menghasilkan buku baru. Kebijakan tersebut harus memberikan dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan prestasi siswa di Indonesia. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru