Prabowo Usul Dwi Kewarganegaraan, DPR: Jangan Sampai Indonesia Kehilangan Talenta Global

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 17 Agustus 2026 - 17:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). ANTARA FOTO/Fauzan/sgd/kye(FAUZAN)

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). ANTARA FOTO/Fauzan/sgd/kye(FAUZAN)

Jakarta, APGtimes.com – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta tertentu. Menurut Mafirion, kebijakan tersebut dapat menjaga hubungan Indonesia dengan warga negara yang memiliki kemampuan dan jaringan internasional.

Mafirion menilai Indonesia memiliki banyak warga negara yang mengembangkan karier di luar negeri. Sebagian dari mereka kemudian mengambil kewarganegaraan asing karena tuntutan pekerjaan atau kehidupan di negara tempat mereka tinggal.

“Jangan sampai karena mereka menjadi warga negara asing, Indonesia kemudian kehilangan hubungan dengan anak-anak bangsa yang memiliki kemampuan dan jaringan global. Mereka tetap bisa menjadi aset strategis bagi Indonesia,” ujar Mafirion dalam keterangannya, dikutip Senin (17/8/2026).

Kewarganegaraan Ganda Hanya untuk Talenta Tertentu

Mafirion menegaskan konsep kewarganegaraan ganda yang pemerintah usulkan bersifat terbatas. Artinya, pemerintah tidak akan memberikan status tersebut kepada seluruh warga negara secara umum.

Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan kriteria yang jelas. Kelompok yang dapat masuk dalam skema tersebut antara lain ilmuwan, profesional, akademisi, dokter, teknolog, pengusaha, atlet, serta talenta lain yang memiliki kontribusi bagi Indonesia.

Baca Juga :  TB Hasanuddin Khawatir Kertajati Dianggap Jadi Pangkalan Militer AS

“Indonesia jangan kehilangan talenta hanya karena mereka memilih kewarganegaraan lain. Negara harus mampu menarik kembali kemampuan, jaringan dan pengalaman mereka untuk kepentingan nasional,” katanya.

Selain itu, Mafirion menilai rencana tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ia merujuk Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa persoalan warga negara dan penduduk diatur lebih lanjut melalui undang-undang.

“Artinya, konstitusi memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan desain kewarganegaraan Indonesia. Karena itu, tidak harus mengubah UUD 1945,” ujarnya.

DPR Dorong Revisi UU Kewarganegaraan

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Mafirion meminta pemerintah dan DPR mengatur mekanisme kewarganegaraan ganda secara rinci jika revisi UU tersebut berjalan.

Menurut dia, aturan baru harus menjelaskan hak dan kewajiban pemegang kewarganegaraan ganda. Ketentuan itu juga perlu mencakup hak politik, jabatan publik, serta aspek pertahanan dan keamanan.

Baca Juga :  Prabowo Usulkan Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, DPR Gelar Uji Kelayakan

“Kita tidak perlu takut terhadap kewarganegaraan ganda. Yang penting desain hukumnya jelas, kepentingan nasional terlindungi, dan talenta Indonesia di seluruh dunia tetap memiliki ikatan kuat dengan tanah air,” kata Mafirion.

Prabowo Usulkan Dwi Kewarganegaraan Terbatas

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan usulan kewarganegaraan ganda terbatas dalam Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo meminta pemerintah membuka peluang dwi kewarganegaraan bagi talenta tertentu yang memiliki kemampuan khusus dan dapat memberikan kontribusi besar bagi Indonesia.

“kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menyoroti jutaan diaspora Indonesia yang tinggal di berbagai negara. Sebagian dari mereka harus memilih satu kewarganegaraan karena aturan Indonesia saat ini tidak memberikan ruang bagi kewarganegaraan ganda.

Karena itu, pemerintah berencana mengajukan perubahan undang-undang agar Indonesia dapat menerapkan kewarganegaraan ganda secara terbatas. Kebijakan tersebut akan menyasar talenta istimewa yang memiliki potensi memberikan manfaat besar bagi kepentingan nasional. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru