DPR Dukung Prabowo Jual KRI Ki Hajar Dewantara, Negara Pembeli Masih Rahasia

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 19 Agustus 2026 - 11:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menjual kapal perang KRI Ki Hajar Dewantara-364.(dpr.go.id/Alma/Karisma)

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menjual kapal perang KRI Ki Hajar Dewantara-364.(dpr.go.id/Alma/Karisma)

Jakarta, APGtimes.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto menjual eks kapal perang KRI Ki Hajar Dewantara-364.

Dave mengatakan rencana tersebut sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertahanan (Kemhan).

“Ya, ini kan memang sesuai dengan Renstra daripada Kemhan,” kata Dave kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Komisi I Kawal Proses Penjualan

Dave memastikan Komisi I DPR RI akan mengawal proses penjualan kapal tersebut. Ia menyebut DPR akan memastikan proses tersebut mengikuti aturan dan koridor hukum yang berlaku.

Sementara itu, pemerintah belum mengumumkan negara yang akan membeli kapal tersebut. Dave menduga ada informasi tertentu yang membuat pemerintah belum membuka identitas calon pembeli kepada publik.

Baca Juga :  DPR Soroti Sejarah KRI Ki Hajar Dewantara yang Akan Dijual Prabowo

“Mungkin karena ada rahasia khusus yang tidak bisa diumumkan,” ujar Dave.

Dave meminta publik menanyakan detail calon pembeli kepada Kemhan. Ia juga mengatakan Komisi I masih menunggu penjelasan teknis dari kementerian terkait.

Pernah Diwacanakan Ditenggelamkan

Rencana penjualan KRI Ki Hajar Dewantara juga mengubah wacana pemerintah sebelumnya. Pada 2022, pemerintah sempat berencana menenggelamkan kapal tersebut di perairan Buleleng, Bali.

Namun, Kemhan akhirnya memilih opsi penjualan. Dave menyebut pemerintah mengambil keputusan tersebut setelah mempertimbangkan berbagai aspek.

“Ya, hal itu kembali lagi tadi ada aturan dan kebijakan Kemhan dan juga kesepakatan yang melalui pertimbangan-pertimbangan khusus,” ujarnya.

Menurut Dave, situasi dan kebijakan pemerintah turut memengaruhi keputusan akhir terkait kapal tersebut.

DPR Tunggu Penjelasan Kemhan

Komisi I DPR RI menyatakan dukungan terhadap rencana pemindahtanganan eks KRI Ki Hajar Dewantara. Namun, DPR masih menunggu rincian dan penjelasan teknis dari Kemhan.

Baca Juga :  Saham Tambang Kompak Merah! HRUM hingga NICL Anjlok Usai Prabowo Minta Negara Ambil 70 Persen Keuntungan

Dave mengatakan Komisi I akan menggelar rapat bersama Kemhan untuk membahas rencana tersebut. Jadwal rapat akan menyesuaikan agenda para pejabat terkait.

“Nanti akan dijadwalkan rapat dengan Kemhan karena jadwalnya sudah ada,” kata Dave.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan persetujuan DPR untuk menjual eks KRI Ki Hajar Dewantara.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membacakan Surat Presiden (Surpres) tersebut dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/8/2026).

Surpres bernomor R-33 tertanggal 14 Juli itu berisi permohonan persetujuan DPR untuk menjual satu unit eks KRI Ki Hajar Dewantara yang tercatat sebagai Barang Milik Negara. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru