Jakarta, APGtimes.com — Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti, mengaku tidak terkejut dengan laporan majalah asal Inggris The Economist yang menyoroti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam dua laporan berbeda yang terbit pada 14 Mei 2026, The Economist menilai Indonesia berada di jalur berisiko dan menyoroti kebijakan ekonomi serta demokrasi di bawah kepemimpinan Prabowo.
Dua artikel tersebut berjudul “Indonesia’s President is Jeopardising the Economy and Democracy” dan “Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country is on a Risky Path”.
Bivitri Sebut Kritik Sudah Banyak Muncul
Bivitri mengatakan isi laporan tersebut sebenarnya tidak berbeda jauh dengan kritik yang sebelumnya sudah muncul di sejumlah media nasional.
Namun, menurut dia, laporan The Economist memberi dampak lebih luas karena ditulis dalam Bahasa Inggris dan dibaca publik internasional.
“Yang menulis hal itu sudah banyak. Beberapa media, termasuk Tempo dan IDN Times juga pernah menulis. Tetapi karena yang menerbitkan tulisan itu orang luar, jadi tidak bisa dibungkam atau diteror,” kata Bivitri, Jumat (14/5/2026).
Menurut Bivitri, laporan tersebut membuka gambaran nyata mengenai kondisi Indonesia kepada masyarakat internasional.
Ia juga menyinggung pidato Prabowo saat melakukan kunjungan luar negeri yang dinilai sering menampilkan gambaran berbeda dari situasi di dalam negeri.
Soroti Program MBG dan Defisit Anggaran
Bivitri menilai Prabowo kemungkinan tidak akan mengubah kebijakan hanya karena laporan tersebut.
Ia mengatakan The Economist juga menyoroti pengeluaran negara yang semakin besar, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Majalah itu menilai batas defisit fiskal Indonesia sudah mendekati ambang maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pada 2025, defisit fiskal Indonesia tercatat mencapai 2,9 persen dari PDB.
Selain ekonomi, The Economist juga menyoroti isu demokrasi dan dugaan sikap otoriter pemerintah.
Bivitri menyebut laporan itu turut membahas kasus teror air keras terhadap aktivis HAM, Andrie Yunus.
Menurut dia, laporan tersebut menggambarkan kekhawatiran terhadap pelebaran peran TNI di ranah sipil.
Investor Dinilai Sudah Punya Gambaran Sendiri
Bivitri juga menilai laporan The Economist tidak akan menjadi faktor utama yang memengaruhi investor asing.
Menurut dia, calon investor biasanya sudah melakukan riset mendalam sebelum menanamkan modal di Indonesia.
“Meskipun mereka tidak membaca The Economist, pasti ada konsultan yang memberikan masukan. Mereka juga mengecek lewat kedutaan dan kamar dagang,” ujarnya.
Ia menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini memang sedang menghadapi tantangan, tetapi bukan akibat laporan media asing tersebut.
Fahri Hamzah Bela Program MBG
Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, membela program Makan Bergizi Gratis yang mendapat sorotan The Economist.
Menurut Fahri, program tersebut bukan bentuk pemborosan anggaran, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“The Economist cemas terhadap program sosial masif seperti Makan Bergizi Gratis dan perumahan rakyat. Ini cara pandang akuntansi jangka pendek, bukan ekonomi pembangunan,” kata Fahri melalui akun media sosialnya.
Fahri menyebut konsep “Prabowonomics” sebagai gagasan ekonomi yang fokus membangun modal manusia melalui pemenuhan gizi anak dan ibu hamil.
Ia menilai langkah tersebut dapat meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang sekaligus menekan angka stunting di Indonesia. (dr*)
