DPR Setujui Anggaran Kemenimipas Rp 25,3 Triliun, Ini Fokus Utamanya

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 18 Juni 2026 - 11:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto saat ditemui di Hotel Gran Melia, Jakarta, Rabu (22/4/2026).(KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI )

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto saat ditemui di Hotel Gran Melia, Jakarta, Rabu (22/4/2026).(KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI )

Jakarta, APGtimes.com – Komisi XIII DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) sebesar Rp 25,3 triliun untuk tahun 2027.

Komisi XIII mengambil keputusan tersebut dalam rapat kerja bersama Kemenimipas di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menjelaskan total anggaran itu berasal dari pagu indikatif dan tambahan anggaran yang diajukan kementerian.

“Total keseluruhan pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Kemenimipas 2027 mencapai Rp 25.358.167.156.000,” kata Rinto.

DPR Terima Tambahan Anggaran Rp 5,2 Triliun

Kementerian Keuangan dan Bappenas menetapkan pagu indikatif Kemenimipas tahun 2027 sebesar Rp 20,1 triliun.

Selanjutnya, Kemenimipas mengajukan tambahan anggaran Rp 5,2 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas.

Komisi XIII DPR RI kemudian menerima usulan tersebut setelah menilai kebutuhan pelayanan dan operasional kementerian terus meningkat.

Baca Juga :  Demo 27 Agustus Bikin 2 Narasumber RUU Perampasan Aset Batal Datang ke DPR

Menurut Rinto, tambahan dana itu penting untuk memperkuat pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan, terutama di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.

Ia juga mendukung pemberian tunjangan bagi pegawai yang bertugas di kawasan terluar Indonesia.

Agus Andrianto Paparkan Prioritas 2027

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan kementeriannya menyusun anggaran 2027 untuk menjawab berbagai tantangan strategis.

Kemenimipas akan memperkuat pengamanan perbatasan dan meningkatkan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

Selain itu, kementerian juga menyiapkan dukungan untuk pelaksanaan KUHP dan KUHAP nasional.

Agus menegaskan pihaknya terus mempercepat transformasi digital dan memperkuat pengawasan internal.

Di sisi lain, Kemenimipas juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Anggaran Naik dari Tahun Sebelumnya

Pada 2026, Kemenimipas mengelola anggaran sebesar Rp 18,28 triliun.

Baca Juga :  Bambang Haryo Minta Kemenhut dan Perhutani Dievaluasi, Penanganan Karhutla Jangan Hanya Sasar 32 Perusahaan

Karena itu, anggaran 2027 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Meski demikian, Agus menilai kementeriannya masih memerlukan dukungan dana tambahan untuk mengoptimalkan pelayanan publik.

Oleh sebab itu, Kemenimipas mengusulkan tambahan anggaran guna memperkuat berbagai program strategis.

Fokus pada Warga Binaan dan Pelayanan Imigrasi

Kemenimipas akan memanfaatkan sebagian anggaran tambahan untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 311 ribu warga binaan.

Kementerian akan menyediakan makanan, layanan kesehatan, dan kebutuhan sandang bagi warga binaan di seluruh Indonesia.

Selain itu, Kemenimipas juga akan memperkuat pelayanan keimigrasian, membangun sarana pendukung, serta menjalankan agenda prioritas nasional.

Agus menegaskan negara harus memenuhi kebutuhan dasar warga binaan secara berkelanjutan.

Melalui anggaran tersebut, Kemenimipas menargetkan peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan dan keimigrasian pada 2027. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru