Kemenkes Hidupkan Lagi Dokter Teladan Era Soeharto, Ada Beasiswa Spesialis

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 28 Agustus 2026 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kamis (27/8/2026).(KOMPAS.com/Tria Sutrisna)

Suasana rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kamis (27/8/2026).(KOMPAS.com/Tria Sutrisna)

Jakarta, APGtimes.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan rencana untuk menghidupkan kembali penghargaan “Dokter Teladan” yang pernah populer pada era Presiden Soeharto.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program tersebut dapat menjadi bentuk penghargaan bagi dokter dan tenaga kesehatan yang memilih mengabdi di daerah.

“Dulu waktu zamannya Pak Harto, nama ‘Dokter Teladan’ itu recognition-nya bagus sekali. Kita ingin membangun lagi sistem dokter-dokter teladan ini,” kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (27/8/2026).

Menurut Budi, pemerintah tidak ingin penghargaan tersebut sekadar memberikan apresiasi. Kemenkes juga menyiapkan sejumlah keuntungan bagi tenaga kesehatan yang mendapat predikat Dokter Teladan.

Dokter Teladan Bisa Dapat Prioritas Pendidikan

Budi mengatakan dokter yang memperoleh predikat tersebut akan mendapat prioritas untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau hospital-based.

Selain itu, Kemenkes membuka peluang memberikan beasiswa khusus hingga kesempatan berkarier di rumah sakit milik Kemenkes.

Baca Juga :  Kuota Internet Tak Bisa Hangus Sembarangan, Menkomdigi Beri Waktu Operator hingga 28 September

“Malah kalau perlu beasiswa pendidikan yang berbeda, dan kalau perlu saya bilang ke Pak Aco, bisa kerja di rumah sakit Kemenkes,” ujar Budi.

Langkah tersebut sekaligus menjadi strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan jumlah dokter antara kota besar dan daerah terpencil.

Budi menilai pemberian beasiswa harus mempertimbangkan asal daerah dokter. Dengan begitu, dokter yang mendapat pendidikan spesialis memiliki peluang lebih besar kembali mengabdi di daerah asalnya.

Dokter Daerah Akan Jadi Prioritas

Budi mencontohkan dokter asal Nias. Menurutnya, dokter dari daerah seperti Nias harus mendapat prioritas lebih tinggi ketika pemerintah membuka beasiswa.

“Kalau kita mau kasih beasiswa dokter gigi, kita nanti akan pastikan orang Jakarta susah dapatnya. Orang Jakarta yang dapat rekomendasi dari Nias, itu prioritas nomor dua. Karena biasa kan dia kabur habis lima tahun,” jelasnya.

Baca Juga :  Menkes Budi Gunadi Sadikin Ditugaskan Prabowo Maju sebagai Calon Dirjen WHO

Karena itu, dokter yang memang berasal dari daerah membutuhkan tenaga medis akan mendapat prioritas utama.

Kemenkes juga berkomitmen memperbanyak beasiswa pendidikan spesialis dan fellowship S2 bagi dokter. Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu memperkuat layanan kesehatan di berbagai wilayah Indonesia.

Pernah Berjalan pada Era Soeharto

Program Dokter Teladan bukan gagasan baru. Pemerintah pernah menjalankannya pada era Presiden Soeharto, terutama pada dekade 1970-an hingga 1980-an.

Saat itu, pemerintah memberikan penghargaan kepada dokter dan tenaga kesehatan yang mengabdi di wilayah pelosok serta daerah terpencil.

Kini, Kemenkes ingin menghidupkan kembali konsep tersebut dengan memberikan manfaat yang lebih luas. Penghargaan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga dapat membuka peluang pendidikan dan pengembangan karier bagi dokter yang mengabdi di daerah. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Isma Yatun Kembali Pimpin BPK, Budi Prijono Resmi Jadi Wakil Ketua
Tujuh Senjata Api Disita Usai Kontak Tembak TNI dan OPM di Yahukimo
Tambang Emas Ilegal Rusak 119 Hektare Hutan TNKS, Satgas PKH Buru Jaringan Pemodal
Ahrie Sonta Siap Buka-bukaan soal Dugaan Penyadapan Prabowo, Kuasa Hukum Pastikan Kooperatif
Biaya Dapur MBG Dipangkas Jadi Rp 3.000 per Porsi, BGN Tegaskan Gaji Pengawas Aman
PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu Mulai Januari 2027, Ini Daftar Profesinya
11 Dubes Negara Sahabat Temui Prabowo di Istana, Ada Perwakilan Jepang hingga Vatikan
BGN Ungkap Jumlah Relawan SPPG untuk Program MBG, Dapur 3.000 Porsi Butuh 47 Orang
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 19:09 WIB

Isma Yatun Kembali Pimpin BPK, Budi Prijono Resmi Jadi Wakil Ketua

Sabtu, 7 November 2026 - 17:09 WIB

Tambang Emas Ilegal Rusak 119 Hektare Hutan TNKS, Satgas PKH Buru Jaringan Pemodal

Sabtu, 7 November 2026 - 15:09 WIB

Ahrie Sonta Siap Buka-bukaan soal Dugaan Penyadapan Prabowo, Kuasa Hukum Pastikan Kooperatif

Sabtu, 7 November 2026 - 14:09 WIB

Biaya Dapur MBG Dipangkas Jadi Rp 3.000 per Porsi, BGN Tegaskan Gaji Pengawas Aman

Sabtu, 7 November 2026 - 11:09 WIB

PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu Mulai Januari 2027, Ini Daftar Profesinya

Berita Terbaru