Jakarta, APGtimes.com — Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak membantah adanya instruksi langsung dari TNI terkait pembubaran acara nonton bareng film Pesta Babi karya Dandhy Laksono.
Maruli menegaskan pemerintah daerah mengambil keputusan tersebut demi menjaga keamanan wilayah dan mencegah potensi keributan.
“Pembubaran itu keputusan pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Tidak ada instruksi langsung,” kata Maruli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/05).
Maruli Sebut Pemda Punya Wewenang
Maruli menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjaga situasi keamanan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, aparat daerah melakukan koordinasi untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban saat pemutaran film berlangsung.
“Pemda punya koordinasi dan mereka berwenang mengamankan wilayah,” ujarnya.
Maruli juga menilai isi film Pesta Babi belum tentu sepenuhnya benar.
Namun, dia menepis anggapan bahwa TNI antikritik karena ikut hadir dalam pembubaran acara nobar tersebut.
Soroti Pendanaan Produksi Film
Dalam keterangannya, Maruli juga menyinggung pihak yang memproduksi film Pesta Babi.
Dia mempertanyakan sumber pendanaan produksi film tersebut karena menurutnya pembuatan film membutuhkan biaya besar.
“Orang sampai membuat video, terbang sini terbang sana, tentu orang berduit,” kata Maruli.
Meski begitu, dia tetap menegaskan setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk melalui karya film.
TNI Klaim Banyak Bantu Warga Papua
Maruli juga menegaskan TNI selama ini aktif membantu masyarakat Papua, terutama di wilayah yang masih kekurangan fasilitas dasar.
Menurutnya, banyak daerah di Papua yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih dan pendidikan.
“Kami justru banyak hadir membantu masyarakat di sana,” ujarnya.
Sebelumnya, aparat gabungan membubarkan acara nobar film Pesta Babi di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/05) malam.
Ketua HMI Cabang Sumbawa Barat, Indra Dwi Herfiansyah, mengatakan aparat gabungan dari Intel Kodim 1628/KSB, Satpol PP, dan perangkat lingkungan membubarkan kegiatan tersebut.
Menurut Indra, pihaknya sempat berencana menggelar nobar di sebuah sekolah swasta. Namun, penolakan membuat acara dipindahkan ke sekretariat HMI sebelum akhirnya aparat kembali membubarkan kegiatan itu. (dr*)
