New York, APGtimes.com — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan militer Israel dan Rusia ke daftar hitam pelaku kekerasan seksual di wilayah konflik dalam laporan tahunan yang terbit pada Jumat (29/5/2026).
Keputusan itu memicu reaksi keras dari kedua negara. Selain itu, PBB untuk pertama kalinya mencantumkan Israel dalam daftar tersebut sejak lembaga itu mulai menyusun laporan pemantauan 15 tahun lalu.
PBB mengambil langkah tersebut setelah tim investigasi menemukan dugaan pola kekerasan seksual terhadap tahanan Palestina di fasilitas penahanan dan wilayah pendudukan.
PBB Ungkap Dugaan Pelanggaran
Dalam laporan terbaru, PBB mencantumkan 77 pemerintah dan kelompok non-pemerintah yang diduga terlibat dalam kekerasan seksual di daerah konflik.
Tim investigasi menemukan pola kekerasan seksual yang menyasar warga Palestina, terutama tahanan asal Jalur Gaza.
Tim pencari fakta memverifikasi kasus yang menimpa 14 pria, tujuh perempuan, sembilan anak laki-laki, dan satu anak perempuan di Gaza serta Tepi Barat.
Sebanyak 13 kasus muncul sepanjang 2025.
Sementara itu, 18 kasus lainnya muncul pada periode 2023 hingga 2024.
Laporan tersebut menguraikan berbagai bentuk pelanggaran yang dialami korban.
Menurut dokumen itu, pelaku melakukan pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, kekerasan fisik terhadap alat kelamin, pemaksaan ketelanjangan, hingga ancaman pemerkosaan.
Selain itu, tim investigasi juga menemukan dugaan pemerkosaan tunggal maupun berkelompok di sejumlah lokasi di Jalur Gaza.
Hasil penyelidikan menunjukkan para pelaku berasal dari berbagai unsur aparat keamanan Israel.
Mereka terdiri dari personel militer Israel (IDF), sipir penjara, pasukan khusus, dan aparat kepolisian.
Rusia dan Israel Tolak Temuan PBB
Rusia dan Israel langsung menolak isi laporan tersebut.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyebut laporan itu sebagai tuduhan tanpa dasar.
Ia menilai pihak tertentu menyusun laporan tersebut untuk kepentingan politik.
Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, melontarkan kritik keras terhadap laporan tersebut.
Politikus Israel itu juga mengkritik Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.
Menurut Danon, pemerintah Israel tidak akan menjalin komunikasi formal maupun informal dengan kantor Sekretaris Jenderal PBB selama Guterres masih memimpin organisasi tersebut.
Langkah tersebut menunjukkan respons diplomatik Israel terhadap laporan terbaru PBB. (dr*)
