1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judi Online, Mensos Siapkan Sanksi hingga Pemecatan

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 11 Agustus 2026 - 23:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menghadiri MPLS SRT 1 Sukoharjo, Sabtu (1/8/2026)(KOMPAS.COM/ADINDA BUNGA KUSUMA WARDANI)

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menghadiri MPLS SRT 1 Sukoharjo, Sabtu (1/8/2026)(KOMPAS.COM/ADINDA BUNGA KUSUMA WARDANI)

Jakarta, APGtimes.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap temuan 1.900 pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) yang terindikasi bermain judi online. Bahkan, beberapa pegawai diduga mengakses judi online saat jam kerja.

Saifullah menyampaikan temuan tersebut di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).

“Kelihatan banget namanya siapa, mainnya berapa, jam berapa dia main, bahkan ada yang main pada saat jam kantor,” kata Saifullah.

1.900 Pegawai Terindikasi Judi Online

Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kemensos mencatat 1.900 pegawai yang masuk dalam daftar indikasi judi online.

Data tersebut mencakup 42 PNS dan sekitar 1.800 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sisanya berasal dari PPPK paruh waktu.

Baca Juga :  Pemprov Jambi Tak Buka CPNS 2026, Ribuan Honorer dan PPPK Jadi Prioritas

Saifullah mengatakan pihaknya sudah mengantongi informasi mengenai dugaan pelanggaran disiplin pegawai. Tingkat pelanggaran tersebut beragam, mulai dari kategori ringan hingga berat.

Menurutnya, setiap pegawai harus menjaga kepercayaan yang diberikan negara. Karena itu, Kemensos akan menjatuhkan sanksi jika pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran hukum.

Sanksi Bisa Berujung Pemberhentian

Saifullah memastikan Kemensos akan memberikan sanksi kepada pegawai yang terbukti bermain judi online.

“Saya pastikan, saya akan beri sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari peringatan sampai nanti mungkin juga pemberhentian. Bagi P3K, ada kemungkinan tidak akan kita lanjutkan kontraknya,” ujar Saifullah.

Saat ini, Inspektorat Jenderal Kemensos tengah memeriksa dan memvalidasi 1.900 data tersebut. Proses tersebut bertujuan memastikan siapa saja yang benar-benar terlibat.

Baca Juga :  Judol dan Pinjol Saling Berkaitan, Mengapa Anak Muda hingga Orang Tua Sulit Lepas?

“Yang awalnya terindikasi dan terbukti. Ini sedang kita verifikasi, sedang kita validasi. Jika nanti benar-benar terbukti, maka kita akan berikan sanksi,” tuturnya.

Mensos Ingatkan Disiplin Pegawai

Saifullah mengaku prihatin dengan temuan tersebut. Ia menilai pegawai Kemensos harus menjadi contoh dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan.

Menurut dia, Kemensos memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat.

Karena itu, pegawai Kemensos juga harus menjaga kedisiplinan dan menjalankan tugas secara bertanggung jawab.

“Paling tidak ini bisa jadi cerminan buat kita. Kita punya tugas memberikan perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial sesuai arahan Bapak Presiden, maka kita sendiri harus disiplin,” kata Saifullah. (yp*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mutasi TNI Terbaru 2026, Tri Budi Utomo Jadi Wakil KSAD dan Iwan Setiawan Pangkostrad
Prabowo Targetkan 70.000 Polisi Hutan, Jumlah Personel Bisa Naik Jadi 21.000 pada 2027
DPR RI, UU Ketenagakerjaan, Puan Maharani, Putusan MK, MK, pekerja, buruh, ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja,
Prabowo Ungkap Rp52 Triliun Uang Negara Berhasil Diselamatkan dari Penertiban Hutan
Dudung Bakal Turun Langsung ke Lokasi Karhutla, Rapat Koordinasi Digelar dalam Waktu Dekat
Uang Rp13,2 Triliun Menggunung di Kejagung, Ternyata Berasal dari 3 Sumber Ini
5 Perwira Marinir Ditunjuk Pimpin Brigif 6 dan 4 Batalyon Baru, Ini Daftarnya
TNI AD Ungkap Alasan 6 Kodam Baru Dibentuk, Ada Pertimbangan Geografis hingga Sosial
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 17:09 WIB

Mutasi TNI Terbaru 2026, Tri Budi Utomo Jadi Wakil KSAD dan Iwan Setiawan Pangkostrad

Rabu, 7 Oktober 2026 - 13:09 WIB

Prabowo Targetkan 70.000 Polisi Hutan, Jumlah Personel Bisa Naik Jadi 21.000 pada 2027

Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:09 WIB

Prabowo Ungkap Rp52 Triliun Uang Negara Berhasil Diselamatkan dari Penertiban Hutan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:09 WIB

Dudung Bakal Turun Langsung ke Lokasi Karhutla, Rapat Koordinasi Digelar dalam Waktu Dekat

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:09 WIB

Uang Rp13,2 Triliun Menggunung di Kejagung, Ternyata Berasal dari 3 Sumber Ini

Berita Terbaru