Mahfud MD Sebut Penahanan Dadan Hindayana Tepat, Singgung Banyak Masalah di MBG

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 11 Juni 2026 - 13:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berada di dalam mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dan dua mantan Wakil Kepala BGN yakni Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025-2026. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/bar(M RISYAL HIDAYAT)

Tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berada di dalam mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dan dua mantan Wakil Kepala BGN yakni Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025-2026. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/bar(M RISYAL HIDAYAT)

Yogyakarta, APGtimes.com — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kejagung juga menetapkan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan mantan pejabat BGN Sony Sonjaya sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Mahfud menilai keputusan Kejagung sudah tepat karena berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG telah muncul sejak awal program berjalan.

“Pak Dadan itu tidak punya pengalaman di birokrasi dan tidak memahami hukum keuangan negara. Karena itu, banyak keputusan yang menurut saya bermasalah,” kata Mahfud di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (6/6/2026).

Mahfud Sebut Banyak Masalah Muncul Sejak Awal

Mahfud mengatakan publik sebenarnya sudah melihat berbagai persoalan sejak program MBG mulai berjalan.

Ia menyoroti sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah dalam beberapa bulan pertama pelaksanaan program.

Baca Juga :  Bantuan Rp435,3 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera Siap Disalurkan, Aceh Utara Terbesar

Kasus tersebut memicu kritik dari masyarakat dan pengamat kebijakan publik.

Banyak pihak meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.

Namun, menurut Mahfud, pemerintah saat itu belum merespons berbagai masukan secara maksimal.

Program Dinilai Baik, Tata Kelola Jadi Sorotan

Mahfud menegaskan Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang baik.

Program tersebut dinilai mampu membantu pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

Meski begitu, ia menilai pengelolaan program masih menyimpan banyak kelemahan.

Menurutnya, pengelola program perlu memperkuat sistem pengawasan, transparansi anggaran, dan mekanisme pelaksanaan di lapangan.

“MBG ini program yang baik. Yang menjadi masalah adalah tata kelolanya. Dari awal banyak pihak meminta evaluasi, tetapi masukan itu tidak berjalan optimal,” ujarnya.

Mahfud Yakin Fakta Baru Akan Bermunculan

Mahfud meyakini proses hukum yang berjalan saat ini akan membuka fakta-fakta baru.

Baca Juga :  ABK WNI Hilang Usai Serangan Drone di Yaman, Kemenlu Temui Keluarga

Ia menilai penyidik masih terus mendalami berbagai dugaan penyimpangan dalam tata kelola MBG.

Karena itu, ia memperkirakan persidangan nantinya akan mengungkap informasi yang lebih luas mengenai kasus tersebut.

Menurut Mahfud, publik perlu mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan tuntas.

“Saya yakin fakta-fakta lain akan muncul dalam persidangan. Proses hukum masih berjalan dan kemungkinan masih berkembang,” katanya.

Kejagung Terus Kembangkan Kasus

Kejaksaan Agung saat ini terus mendalami dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026.

Penyidik menelusuri berbagai pengadaan barang dan jasa yang diduga tidak sesuai aturan.

Selain itu, penyidik juga memeriksa kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang menyasar jutaan pelajar di Indonesia. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Minta Patroli Karhutla Diperketat, Sugiono Soroti Munculnya Titik Api Baru
Petani Transmigran Papua Barat Kini Bisa Keringkan 2 Ton Gabah dalam Belasan Jam
Bulog Cari Pasokan Beras Alternatif, 8-10 Penggilingan Kecil Dilibatkan
Kapolri Siapkan Program Poliran, Penganggur hingga Mantan Pengguna Narkotika Jadi Sasaran
RUU Perampasan Aset Disorot, DPR Ingin Korban Investasi Bodong Terima Uang Kembali
Prabowo Siapkan Ambulans Udara, TNI AU Kerahkan 5 Helikopter dan 3 Pesawat Casa
Sudaryono Ubah Aturan MBG, Biaya Operasional Rp5.000 per Porsi Kini Dibatasi
Bambang Haryo Minta Kemenhut dan Perhutani Dievaluasi, Penanganan Karhutla Jangan Hanya Sasar 32 Perusahaan
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 19:09 WIB

Prabowo Minta Patroli Karhutla Diperketat, Sugiono Soroti Munculnya Titik Api Baru

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 18:09 WIB

Petani Transmigran Papua Barat Kini Bisa Keringkan 2 Ton Gabah dalam Belasan Jam

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 10:09 WIB

Bulog Cari Pasokan Beras Alternatif, 8-10 Penggilingan Kecil Dilibatkan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 20:09 WIB

Kapolri Siapkan Program Poliran, Penganggur hingga Mantan Pengguna Narkotika Jadi Sasaran

Jumat, 30 Oktober 2026 - 19:09 WIB

RUU Perampasan Aset Disorot, DPR Ingin Korban Investasi Bodong Terima Uang Kembali

Berita Terbaru

Salah satu dapur MBG

Ekonomi & Bisnis

7 Dapur MBG di Padang Panjang Ditutup

Minggu, 1 Nov 2026 - 12:04 WIB