Jakarta, APGtimes.com – Pemerintah Indonesia mulai mempercepat pengembangan energi nuklir untuk memperkuat pasokan listrik nasional. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi menuju energi bersih.
Perkembangan terbaru muncul setelah Direktur Jenderal Rosatom, Alexey Likhachev, bertemu Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 12 Mei 2026.
Pertemuan tersebut turut melibatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), PT PLN, serta Ketua DPD RI Sutan Bachtiar Najamudin.
Kedua pihak membahas peluang kerja sama jangka panjang di sektor energi nuklir untuk tujuan damai.
Mereka juga membicarakan pembangunan PLTN, pengembangan infrastruktur nuklir, pelatihan tenaga ahli, dan pemanfaatan teknologi nuklir di berbagai sektor.
Rusia Tawarkan Beragam Teknologi Nuklir
Rosatom menilai Indonesia memiliki target besar dalam pengembangan energi nuklir.
Karena itu, perusahaan energi atom milik Rusia tersebut menawarkan kerja sama yang mencakup teknologi dan penguatan kapasitas nasional.
Rosatom tidak hanya menawarkan teknologi reaktor modern.
Perusahaan itu juga membuka peluang transfer pengetahuan, pengembangan industri pendukung, dan peningkatan kompetensi tenaga ahli Indonesia.
Selain itu, Rosatom siap menyediakan pembangkit nuklir skala besar, reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor (SMR), serta PLTN terapung.
Menurut Rosatom, teknologi tersebut cocok untuk Indonesia yang memiliki ribuan pulau dan garis pantai yang panjang.
BRIN Soroti Pentingnya Dukungan Masyarakat
Sehari setelah bertemu Presiden Prabowo, Alexey Likhachev mengunjungi BRIN di Jakarta.
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan pihaknya mendapat tugas untuk menjajaki peluang kerja sama teknologi nuklir dengan Rosatom.
Indonesia sebenarnya telah memulai komunikasi terkait teknologi nuklir dengan Rusia sejak 2006.
Arif menilai penguasaan teknologi nuklir harus berjalan bersama pendekatan sosial kepada masyarakat.
Pemerintah perlu mengukur tingkat penerimaan publik terhadap proyek tersebut.
Selain itu, pemerintah juga harus memetakan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul.
Menurut Arif, langkah tersebut akan membantu menciptakan proses yang aman, transparan, dan humanis.
Kesepakatan Berlanjut di Rusia
Pembahasan mengenai PLTN kembali berlanjut dalam Sidang Komisi Bersama ke-14 Indonesia dan Rusia di Kazan.
Forum tersebut membahas kerja sama energi yang mencakup sektor minyak dan gas, energi terbarukan, serta pengembangan PLTN modular kecil.
Wakil Menteri ESDM Yuliot menyebut kerja sama itu penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Selain itu, Indonesia ingin mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dalam jangka panjang.
Indonesia Jajaki PLTN Terapung
Rencana pembangunan PLTN terapung menjadi salah satu proyek yang paling menarik perhatian.
Alexey Likhachev menilai teknologi tersebut sangat cocok untuk kondisi geografis Indonesia.
Teknologi itu memungkinkan operator menempatkan reaktor nuklir di atas kapal atau tongkang.
Konsep tersebut memungkinkan pasokan listrik menjangkau wilayah kepulauan secara lebih fleksibel.
Selain itu, pemerintah tidak perlu membangun infrastruktur besar di setiap lokasi.
Karena alasan itu, Rosatom melihat peluang besar untuk menerapkan teknologi tersebut di Indonesia.
Target Dua PLTN Berkapasitas 500 Megawatt
Pemerintah memasukkan energi nuklir ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 gigawatt.
Sebanyak 40 gigawatt di antaranya akan berasal dari energi baru terbarukan.
Sementara itu, pemerintah menargetkan pembangunan dua unit PLTN dengan kapasitas total 500 megawatt.
Target tersebut menjadi langkah awal pemanfaatan energi nuklir dalam sistem kelistrikan nasional.
Jika seluruh rencana berjalan sesuai jadwal, Indonesia akan memasuki era baru pengembangan energi modern.
Pemerintah berharap teknologi nuklir dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat di berbagai daerah. (de*)
