Resmi! Pemerintah Perpanjang WFH ASN hingga September 2026, Ini Alasannya

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 5 Agustus 2026 - 10:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi PNS. Gaji 13 2026 kapan cair. Kapan gaji ke 13 2026 cair. Gaji 13 pensiunan 2026 kapan cair.(SHUTTERSTOCK/WIBISONO ARI)

Ilustrasi PNS. Gaji 13 2026 kapan cair. Kapan gaji ke 13 2026 cair. Gaji 13 pensiunan 2026 kapan cair.(SHUTTERSTOCK/WIBISONO ARI)

Jakarta, APGtimes.com – Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari setiap pekan hingga September 2026.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan kebijakan tersebut mulai berlaku pada Agustus 2026 sebagai bagian dari transformasi budaya kerja birokrasi.

Pemerintah Lanjutkan Program WFH ASN

Muhammad Qodari menjelaskan pemerintah memperpanjang kebijakan itu setelah mengevaluasi pelaksanaannya selama dua bulan terakhir.

Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan kebijakan WFH mampu mendorong birokrasi menjadi lebih modern, lincah, dan efisien. Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan kebijakan tersebut untuk mendukung penghematan energi.

Baca Juga :  Gaji Ke-13 Mulai Cair Juni 2026, Pensiunan Taspen Terima Dana Mulai 2 Juni

Ia menegaskan pemerintah tidak hanya mengubah lokasi kerja ASN. Sebaliknya, pemerintah ingin membangun budaya kerja yang lebih adaptif dan tetap berorientasi pada hasil.

WFH Percepat Digitalisasi Pemerintahan

Qodari menilai pelaksanaan WFH selama ini ikut mempercepat proses digitalisasi di lingkungan pemerintahan.

Karena itu, pemerintah memasukkan kebijakan tersebut ke dalam agenda reformasi birokrasi agar tata kelola pemerintahan semakin dinamis dan mampu mengikuti perubahan yang berlangsung sangat cepat.

Pemerintah juga akan terus mengevaluasi pelaksanaan WFH berdasarkan kinerja organisasi, efektivitas pelayanan, dan pencapaian target kerja.

Baca Juga :  Bima Arya Gelar Gerakan Bersih Pantai Bersama ASN dan Praja IPDN di Lombok Barat

Layanan Publik Tetap Berjalan Normal

Meski memperpanjang kebijakan WFH, pemerintah memastikan seluruh layanan publik tetap beroperasi secara penuh pada hari kerja.

Unit pelayanan seperti Mal Pelayanan Publik, layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan perizinan tetap melayani masyarakat secara langsung tanpa perubahan jadwal.

Selain itu, pemerintah juga mengendalikan perjalanan dinas secara lebih selektif serta mendorong ASN memanfaatkan transportasi umum untuk mendukung efisiensi anggaran dan pengurangan konsumsi energi.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap birokrasi mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. (ys*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TNI Siagakan 66.510 Personel untuk Tangani Karhutla di Indonesia
Prabowo Tinjau Karhutla Kalbar, 3.704 Hotspot Terdeteksi
Natalius Pigai Usul Pendidikan HAM Punya Kurikulum dan Buku Khusus
Komdigi Kirim 15 Ton Logistik dan 20 Starlink untuk Korban Gempa NTT
Prabowo Tiba di Kalimantan, Langsung Cek Penanganan Karhutla
KPK Pastikan Mahasiswa Terkait Kasus Korupsi Unsoed Tetap Bisa Kuliah
Menkes Ingatkan Bahaya Asap Karhutla, PM2,5 Bisa Picu ISPA
Prabowo Kerahkan TNI-Polri Tangani Karhutla di 4 Provinsi Kalimantan
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 23:59 WIB

TNI Siagakan 66.510 Personel untuk Tangani Karhutla di Indonesia

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 23:09 WIB

Prabowo Tinjau Karhutla Kalbar, 3.704 Hotspot Terdeteksi

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 22:09 WIB

Natalius Pigai Usul Pendidikan HAM Punya Kurikulum dan Buku Khusus

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 20:09 WIB

Komdigi Kirim 15 Ton Logistik dan 20 Starlink untuk Korban Gempa NTT

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 17:09 WIB

Prabowo Tiba di Kalimantan, Langsung Cek Penanganan Karhutla

Berita Terbaru

Tangkapan layar Presiden Prabowo Subianto saat meninjau salah satu titik lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026).(Dokumentasi YouTube Sekretariat Presiden)

Nasional

Prabowo Tinjau Karhutla Kalbar, 3.704 Hotspot Terdeteksi

Sabtu, 22 Agu 2026 - 23:09 WIB