Jakarta, APGtimes.com – Anggota Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi, terutama jemaah umrah, di tengah situasi keamanan yang dinamis.
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah meningkatkan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi. Menurut dia, perwakilan Indonesia juga perlu terus memantau perkembangan keamanan.
“Pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap WNI, khususnya jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi,” kata Dini, Jumat (18/9/2026).
Kementerian Luar Negeri sebelumnya juga mengimbau WNI di Arab Saudi meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan otoritas setempat serta perwakilan RI.
Jemaah Diminta Ikuti Informasi Resmi
Dini meminta pemerintah menyampaikan informasi dan arahan kepada jemaah secara cepat melalui saluran resmi.
Ia juga mengimbau jemaah umrah tetap tenang dan mengikuti setiap petunjuk dari otoritas Arab Saudi maupun perwakilan Indonesia.
“Saya mengimbau jemaah umrah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tetap waspada, ikuti setiap instruksi resmi dari otoritas Arab Saudi maupun perwakilan Republik Indonesia,” ujarnya.
KBRI dan KJRI Diminta Aktif Beri Informasi
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq turut meminta KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah lebih aktif memberikan informasi kepada WNI.
Menurut Maman, perwakilan RI perlu menyampaikan pembaruan kondisi keamanan secara berkala. Dengan begitu, jemaah umrah dan pekerja Indonesia tidak bergantung pada informasi yang belum terverifikasi.
“Kami meminta KBRI dan KJRI tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi aktif menyampaikan informasi resmi secara berkala,” ujar Maman.
Ia juga meminta perwakilan RI menyediakan pusat bantuan atau hotline yang mudah dijangkau WNI selama 24 jam.
“KBRI dan KJRI harus menjadi rujukan utama bagi WNI agar masyarakat tidak mendapatkan informasi simpang siur dari media sosial,” katanya.
Informasi Keamanan Perlu Menjangkau PPIU
Maman selanjutnya meminta pemerintah menyampaikan perkembangan keamanan di Mekkah dan Madinah kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Informasi tersebut juga perlu menjangkau pembimbing lapangan dan pengelola hotel tempat jemaah menginap.
“Jemaah umrah Indonesia jangan dibiarkan mencari informasi sendiri di tengah situasi keamanan yang dinamis. Pemerintah harus hadir memberikan panduan jelas mengenai apa yang perlu dilakukan dan ke mana harus melapor,” kata Maman.
Perlindungan Berlaku untuk Semua WNI
Maman menegaskan pemerintah perlu memperhatikan seluruh WNI di Arab Saudi, bukan hanya jemaah umrah.
Pekerja migran Indonesia yang berada di wilayah terdampak juga membutuhkan informasi mengenai kontak darurat dan cara meminta bantuan.
“Perlindungan WNI harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada jemaah umrah saja. Kita perlu memastikan seluruh pekerja Indonesia mengetahui kontak darurat dan mekanisme meminta bantuan,” pungkas Maman.
Perwakilan RI di Arab Saudi menyediakan layanan pelindungan bagi WNI melalui KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah. Pemerintah juga menyediakan kanal Safe Travel untuk informasi perjalanan dan imbauan keamanan terbaru. (de*)
