Cara Cek PBI JK September 2026 Lewat HP, Ketahui Status BPJS Kesehatan Gratis

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 17 September 2026 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menegaskan iuran JKN belum berubah dan mengungkap besaran tarif yang masih berlaku hingga saat ini.(ANTARA FOTO/Risky Andrianto.)

Ilustrasi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menegaskan iuran JKN belum berubah dan mengungkap besaran tarif yang masih berlaku hingga saat ini.(ANTARA FOTO/Risky Andrianto.)

Jakarta, APGtimes.com – Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tidak perlu membayar iuran BPJS Kesehatan. Namun, tidak semua masyarakat otomatis masuk dalam daftar penerima bantuan tersebut.

Pemerintah menetapkan penerima berdasarkan data sosial ekonomi yang terus diperbarui. Karena itu, masyarakat perlu mengecek status PBI JK secara berkala menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada KTP.

Cara Cek PBI JK Lewat Situs Kemensos

Masyarakat dapat mengecek status PBI JK September 2026 melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

  1. Buka situs Cek Bansos Kemensos.
  2. Masukkan NIK sesuai KTP.
  3. Ketik kode captcha yang tampil pada layar.
  4. Klik tombol “Cari Data”.
  5. Sistem akan menampilkan informasi bantuan yang diterima, termasuk status PBI JK dan kelompok desil.

Hasil pencarian juga dapat menunjukkan informasi mengenai periode penyaluran bantuan.

Baca Juga :  DPR Desak Pemerintah Lindungi Kelompok Rentan dari Dampak Asap Karhutla

Cek PBI JK Lewat Aplikasi Cek Bansos

Selain melalui situs web, masyarakat dapat memeriksa status PBI JK lewat aplikasi Cek Bansos.

Berikut langkahnya:

  1. Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store.
  2. Buka aplikasi tersebut.
  3. Pilih menu “Cek Bansos”.
  4. Masukkan NIK sesuai KTP.
  5. Isi kode verifikasi atau hasil perhitungan yang muncul.
  6. Tekan tombol “Cari Data”.

Jika sistem menunjukkan status PBI JK aktif, peserta tercatat sebagai penerima bantuan iuran. Dengan status tersebut, pemerintah menanggung iuran BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Siapa yang Bisa Menerima PBI JK?

Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan bagi masyarakat yang ingin masuk dalam kepesertaan PBI JK.

Kriteria tersebut antara lain:

  • Warga Negara Indonesia (WNI).
  • Memiliki NIK yang valid dan terdaftar di Dukcapil.
  • Masuk kategori fakir miskin atau masyarakat tidak mampu.
  • Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
  • Masuk dalam kelompok desil yang menjadi sasaran program sesuai ketentuan pemerintah.
Baca Juga :  SE Guru Non-ASN Bikin Heboh, Pemerintah Pastikan Honorer Tetap Aman

Data desil dapat berubah karena pemerintah melakukan pemutakhiran data secara berkala. Karena itu, status seseorang sebagai penerima PBI JK juga dapat berubah mengikuti hasil pemutakhiran tersebut.

Bagaimana Jika Belum Terdaftar?

Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum tercatat sebagai penerima PBI JK dapat melakukan pengecekan dan mengajukan pembaruan data melalui mekanisme yang tersedia pada pemerintah daerah maupun Kementerian Sosial.

Sebelum mengajukan, pastikan data NIK dan data kependudukan sudah sesuai. Pembaruan data diperlukan agar pemerintah dapat menilai kembali kelayakan penerima berdasarkan kondisi sosial ekonomi terbaru. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Indonesia Gelar Latihan Militer Gabungan Tiga Bidang, Libatkan Negara ASEAN dan Mitra
Putusan Kasasi Ijazah Gibran Jadi Sorotan, MA Belum Terima Salinan Resmi
Banjir Aceh Barat Meluas, 43 Gampong Terendam dan Dua Jembatan Gantung Rusak Berat
Prabowo Minta Patroli Karhutla Diperketat, Sugiono Soroti Munculnya Titik Api Baru
Petani Transmigran Papua Barat Kini Bisa Keringkan 2 Ton Gabah dalam Belasan Jam
Bulog Cari Pasokan Beras Alternatif, 8-10 Penggilingan Kecil Dilibatkan
Kapolri Siapkan Program Poliran, Penganggur hingga Mantan Pengguna Narkotika Jadi Sasaran
RUU Perampasan Aset Disorot, DPR Ingin Korban Investasi Bodong Terima Uang Kembali
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 16:09 WIB

Indonesia Gelar Latihan Militer Gabungan Tiga Bidang, Libatkan Negara ASEAN dan Mitra

Senin, 2 November 2026 - 11:09 WIB

Putusan Kasasi Ijazah Gibran Jadi Sorotan, MA Belum Terima Salinan Resmi

Senin, 2 November 2026 - 10:09 WIB

Banjir Aceh Barat Meluas, 43 Gampong Terendam dan Dua Jembatan Gantung Rusak Berat

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 19:09 WIB

Prabowo Minta Patroli Karhutla Diperketat, Sugiono Soroti Munculnya Titik Api Baru

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 18:09 WIB

Petani Transmigran Papua Barat Kini Bisa Keringkan 2 Ton Gabah dalam Belasan Jam

Berita Terbaru