Topik DPR

Beberapa prajurit TNI AL bersiaga di atas KRI Ki Hajar Dewantara saat melanjutkan operasi pengamanan laut Bali di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Selasa (18/10/2011).(ANTARA/Nyoman Budhiana)

Nasional

Eks KRI Ki Hajar Dewantara Dilelang Rp2 Miliar, Dulu Bernilai Rp370 Miliar

Nasional | Jumat, 28 Agustus 2026 - 19:09 WIB

Jumat, 28 Agustus 2026 - 19:09 WIB

Jakarta, APGtimes.com – Pemerintah segera melelang eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 dengan nilai limit Rp2,03 miliar. Komisi I DPR telah menyetujui rencana penjualan kapal…

Warga melintas di salah satu permukiaman padat penduduk Kwitang, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah penduduk miskin di Jakarta sebanyak 432,62 ribu orang atau 3,96 persen pada Maret 2026, berkurang sekitar 6,5 ribu orang dibandingkan dengan September 2025 yang mencapai 439,12 ribu orang, seiring pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan I 2026 serta penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). (ANTARA FOTO/Salma Talita)

Nasional

Desil Warga Bisa Berubah Ekstrem, DPR Minta BPS Audit Nasional

Nasional | Kamis, 27 Agustus 2026 - 18:09 WIB

Kamis, 27 Agustus 2026 - 18:09 WIB

Jakarta, APGtimes.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mengevaluasi penetapan desil kesejahteraan masyarakat secara nasional….

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Komisi III DPR menjawab tudingan yang menyebutkan bahwa usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari usulan pemerintah jadi inisiatif DPR untuk memperlambat pembentukan RUU Perampasan Aset. (ASPRILLA DWI ADHA)

Nasional

RUU Perampasan Aset Dikebut DPR, Pembahasan Ditargetkan Rampung Desember 2026

Nasional | Selasa, 25 Agustus 2026 - 11:09 WIB

Selasa, 25 Agustus 2026 - 11:09 WIB

Jakarta, APGtimes.com – Komisi III DPR RI mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. DPR menargetkan pengesahan aturan tersebut pada Desember 2026. Ketua Komisi III DPR…

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai sebut siaran langsung terhadap proses persidangan yang belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran(KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA)

Nasional

Revisi UU HAM Bakal Perkuat Komnas HAM, Bisa Bentuk Tim Ad Hoc dan Subpoena

Nasional | Senin, 25 Mei 2026 - 18:09 WIB

Senin, 25 Mei 2026 - 18:09 WIB

Jakarta, APGtimes.com — Pemerintah akan memasukkan pembentukan tim ad hoc penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999…

Ilustrasi TNI AD. Sejumlah prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) TNI AD melaksanakan defile dalam upacara HUT ke-65 Kostrad di Markas Divisi Infanteri (Madivif) 1 Kostrad, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2026).(ANTARA/Aditya Pradana putra)

Nasional

ICJR Tolak TNI Ikut Berantas Begal, Sebut Penegakan Hukum Wewenang Polisi

Nasional | Senin, 25 Mei 2026 - 12:09 WIB

Senin, 25 Mei 2026 - 12:09 WIB

Jakarta, APGtimes.com — Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menolak keterlibatan TNI dalam operasi pemberantasan begal yang belakangan ramai dilakukan di sejumlah daerah. ICJR…

Prabowo geram tutup dapur MBG

Bisnis

Prabowo mulai gerah, Tutup Dapur MBG Bermasalah

Bisnis | Nasional | Rabu, 20 Mei 2026 - 19:57 WIB

Rabu, 20 Mei 2026 - 19:57 WIB

Jakarta, APGtimes.com–Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah ternyata belum berjalan sempurna. Pemerintah masih menemukan banyak masalah di lapangan. Sejumlah dapur MBG…

Mahfud MD

Uncategorized

Mahfud MD Kritik Penegakan Hukum, Singgung Kasus Tom Lembong hingga Nadiem

Uncategorized | Selasa, 12 Mei 2026 - 17:09 WIB

Selasa, 12 Mei 2026 - 17:09 WIB

Jakarta, APGtimes.com — Mahfud MD kembali mengkritik kondisi penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya memunculkan banyak kejanggalan dalam sejumlah perkara besar nasional. Dalam perbincangan…