Padang, APGtimes.com — Pemerintah Kota Padang mencium dugaan praktik pengoplosan elpiji 3 kilogram bersubsidi menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Dugaan tersebut muncul setelah masyarakat mulai kesulitan mendapatkan tabung gas melon di sejumlah wilayah.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengatakan pemerintah daerah tidak ingin distribusi elpiji subsidi bocor akibat praktik ilegal yang merugikan masyarakat kecil.
“Ini disinyalir jadi penyebab hilangnya pasokan tabung melon di pasaran. Kita harus awasi ketat di lapangan agar hak masyarakat kecil tidak dirampas,” kata Maigus dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang, Kamis (7/5/2026).
Pemko Padang Perketat Pengawasan Elpiji
Maigus menegaskan isu elpiji oplosan kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Karena itu, Pemko Padang meminta pengawasan distribusi elpiji subsidi diperketat hingga tingkat pangkalan agar tidak terjadi penyimpangan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga melibatkan unsur Forkopimda, Pertamina, Bank Indonesia, Bulog, dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyusun langkah antisipasi menjelang Iduladha.
Selain elpiji, antrean panjang Biosolar subsidi di sejumlah SPBU juga menjadi sorotan pemerintah daerah karena mulai mengganggu aktivitas lalu lintas.
Pemerintah meminta Pertamina membuka informasi kuota distribusi BBM subsidi secara transparan.
Pemko Waspadai Gejolak Ekonomi
Maigus mengatakan pemerintah daerah saat ini menghadapi sejumlah ancaman yang berpotensi memicu gejolak ekonomi.
Menurut dia, konflik di Timur Tengah ikut mendorong kenaikan harga minyak dunia dan tiket pesawat. Selain itu, permintaan bahan pangan menjelang Iduladha juga terus meningkat.
Pemerintah daerah juga mencermati fluktuasi harga BBM karena kondisi tersebut dapat memengaruhi biaya distribusi barang.
Meski begitu, Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Iqbal Ramadi Payana, memastikan kondisi pangan Kota Padang masih aman.
“Cadangan beras kita bahkan mampu bertahan hingga tiga bulan ke depan. Secara umum kondisi pangan kita sangat aman,” ujar Iqbal.
Pemko Padang Dorong Urban Farming
Pemerintah daerah tetap mewaspadai harga komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang yang masih bergerak fluktuatif akibat keterbatasan masa simpan.
Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, TPID bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari pemantauan stok harian di 19 kabupaten/kota hingga distribusi pasokan antarwilayah.
Pemerintah juga mengoperasikan lima unit mobil Toko Tani Indonesia Center (TTIC) untuk menjaga ketersediaan pangan.
Selain itu, Pemko Padang mulai memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui program urban farming yang bekerja sama dengan Bank Indonesia.
Program tersebut telah melibatkan sekitar 200 kepala keluarga dari komunitas majelis taklim sejak Ramadan lalu.
“Kalau masyarakat bisa tanam cabai sendiri di rumah, mereka tidak akan terlalu terpukul saat harga di pasar naik,” kata Maigus. (dr*)
