Pemprov Jambi Tak Buka CPNS 2026, Ribuan Honorer dan PPPK Jadi Prioritas

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 23 Mei 2026 - 19:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi pemprov jambi tidak membuka cpns 2026

ilustrasi pemprov jambi tidak membuka cpns 2026

Jambi, APGtimes.com — Pemerintah Provinsi Jambi tidak mengajukan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Pemprov Jambi memilih fokus menata pegawai PPPK dan menyelesaikan tenaga honorer yang masih tersisa.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan pemerintah daerah belum membuka kebutuhan ASN baru tahun ini.

“Formasi untuk kebutuhan ASN di Pemprov Jambi itu belum ada, jadi kita belum mengajukan formasi,” kata Sudirman di Kota Jambi, Jumat (22/5/2026).

Pemprov Jambi Fokus Selesaikan PPPK

Sudirman menjelaskan pemerintah pusat memegang penuh kewenangan penerimaan ASN dan PPPK. Karena itu, pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan dengan kuota dari pusat.

Baca Juga :  Pemprov Sumbar Siapkan 6 Langkah Atasi Antrean Solar Subsidi, TNI-Polri Awasi SPBU

Selain itu, Pemprov Jambi saat ini masih fokus menyelesaikan status tenaga honorer yang tersisa.

Menurut Sudirman, jumlah tenaga honorer yang akan dialihkan menjadi PPPK paruh waktu mencapai 6.438 orang.

Karena itu, pemerintah daerah memilih menunda pembukaan formasi CPNS baru.

Pemprov Tekan Belanja Pegawai

Sudirman mengatakan Pemprov Jambi juga tengah berupaya menekan belanja pegawai dalam APBD.

Baca Juga :  Komisi II DPR Tegaskan PPPK dan PPPK Paruh Waktu Tidak Boleh Diberhentikan

Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai 2027.

Namun saat ini, porsi belanja pegawai Pemprov Jambi masih berada di angka 38 persen.

Karena itu, pemerintah provinsi membatasi rekrutmen pegawai baru untuk menyeimbangkan anggaran daerah.

“Kita harus mengurangi belanja pegawai sampai 30 persen pada 2027, kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah PPPK,” ujar Sudirman. (dr*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPJS Kesehatan Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Terancam Gagal Bayar Juli 2027
Jangan Sampai Terlambat, Ini 7 Kondisi yang Mengharuskan Ganti Sertifikat Tanah
Tito Karnavian Ungkap Banyak Daerah Mengaku Tak Mampu Bayar Gaji PPPK
Komisi II DPR Tegaskan PPPK dan PPPK Paruh Waktu Tidak Boleh Diberhentikan
Tito Karnavian Soroti Honorer Datang Jam 8 Pulang Jam 10, Kepala Daerah Diminta Stop Rekrutmen
Mengapa Kasus Rudapaksa di Pesantren Masih Terus Terjadi? Ini Faktor yang Memicunya
Gempa Susulan M 6 Guncang Gorontalo Setelah Gempa Dahsyat M 7,7 Filipina, BMKG Keluarkan Peringatan
Pertamina Ungkap Solar Subsidi di Sumbar Over Kuota 19 Persen
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 11:09 WIB

BPJS Kesehatan Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Terancam Gagal Bayar Juli 2027

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:09 WIB

Jangan Sampai Terlambat, Ini 7 Kondisi yang Mengharuskan Ganti Sertifikat Tanah

Selasa, 9 Juni 2026 - 11:09 WIB

Tito Karnavian Ungkap Banyak Daerah Mengaku Tak Mampu Bayar Gaji PPPK

Senin, 8 Juni 2026 - 17:09 WIB

Komisi II DPR Tegaskan PPPK dan PPPK Paruh Waktu Tidak Boleh Diberhentikan

Senin, 8 Juni 2026 - 14:09 WIB

Tito Karnavian Soroti Honorer Datang Jam 8 Pulang Jam 10, Kepala Daerah Diminta Stop Rekrutmen

Berita Terbaru

Trofi Piala Dunia yang akan diperebutkan kembali dalam Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format baru karena diikuti 48 negara yang dibagi dalam 12 grup di mana dua tim teratas setiap grup plus delapan peringkat ketiga terbaik maju ke babak 32 besar.(TANGKAPAN LAYAR TWITTER FIFA)

Internasional

Iran Tuding AS Cabut Tiket Piala Dunia 2026, FIFA Didesak Bertindak

Selasa, 9 Jun 2026 - 18:09 WIB