Jakarta, APGtimes.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan timnya menemukan berbagai masalah yang berpotensi menghambat tujuan program tersebut.
Menurut Komnas HAM, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola program agar manfaat MBG benar-benar dirasakan kelompok yang membutuhkan.
Komnas HAM Minta Program Lebih Tepat Sasaran
Komnas HAM menilai pemerintah terlalu luas menetapkan penerima manfaat MBG.
Lembaga itu mendorong pemerintah memprioritaskan kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga miskin, serta masyarakat di wilayah 3T.
Uli menegaskan pemerintah akan memperoleh hasil yang lebih efektif jika fokus pada kelompok yang paling membutuhkan bantuan gizi.
Komnas HAM Soroti Keamanan Pangan
Komnas HAM juga menyoroti tingginya kasus keracunan pangan yang muncul selama pelaksanaan MBG.
Lembaga tersebut mencatat ribuan warga mengalami dampak akibat kasus keracunan yang berkaitan dengan program itu.
Komnas HAM meminta pemerintah memperketat pengawasan keamanan pangan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, Komnas HAM mendorong seluruh SPPG segera mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sehat (SLHS).
Petugas SPPG Butuh Perlindungan
Komnas HAM menemukan banyak petugas SPPG bekerja tanpa kejelasan status hubungan kerja.
Menurut lembaga tersebut, petugas menjalankan tugas dengan jam kerja tertentu dan menerima upah, sehingga pemerintah perlu memberikan kepastian status kerja.
Komnas HAM juga menerima laporan kecelakaan kerja yang menimpa petugas SPPG saat menjalankan aktivitas harian.
Karena itu, pemerintah perlu menyediakan perlindungan kesehatan, keselamatan kerja, dan jaminan sosial bagi petugas.
Komnas HAM Sampaikan Sembilan Rekomendasi
Komnas HAM menyerahkan sembilan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan MBG.
Lembaga itu meminta pemerintah memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas gizi, mempercepat sertifikasi SPPG, dan memperjelas perlindungan petugas.
Komnas HAM juga meminta pemerintah menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap program MBG.
Pigai Minta Publik Melihat MBG Sebagai Proses
Menteri HAM Natalius Pigai menilai publik perlu melihat MBG sebagai proses pembangunan untuk memenuhi hak masyarakat.
Menurut Pigai, pemerintah menjalankan program tersebut untuk memperkuat akses masyarakat terhadap pangan bergizi.
Ia menegaskan pemerintah harus terus mengevaluasi dan menyempurnakan program agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara maksimal.
Pigai juga menilai pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional. (de*)
