Karhutla Capai 202 Ribu Hektare, DPR Desak Menhut Raja Juli Bergerak Cepat

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Komisi IV DPR bersama Menhut Raja Juli Antoni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Rapat Komisi IV DPR bersama Menhut Raja Juli Antoni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Jakarta, APGtimes.com – Komisi IV DPR meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mempercepat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. DPR menilai pemerintah harus bergerak sebelum titik api berkembang menjadi kebakaran besar.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyampaikan desakan itu saat rapat bersama Raja Juli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Alex meminta Kementerian Kehutanan memperbaiki tata kelola pengendalian karhutla secara mendasar. Ia juga meminta pemerintah memperkuat mitigasi di wilayah yang memiliki potensi kebakaran tinggi.

“Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekadar penanggulangan saat api sudah membesar,” kata Alex.

Luas Karhutla Capai 202.004 Hektare

Data terbaru Kementerian Kehutanan menunjukkan luas karhutla hingga Juli 2026 mencapai sekitar 202.004 hektare. Sekitar 57 persen kebakaran terjadi di kawasan hutan, sedangkan 43 persen lainnya berada di area penggunaan lain.

Baca Juga :  Menkes Ajukan Rp1,39 Triliun untuk Perbaiki RS dan Puskesmas Rusak akibat Gempa NTT

Angka tersebut sudah melampaui luas karhutla pada periode yang sama pada 2019 dan 2023. Kemenhut juga menilai kondisi El Nino yang datang lebih cepat meningkatkan risiko kebakaran tahun ini.

Pemerintah memberi perhatian khusus kepada Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Namun, perubahan lokasi titik kebakaran membuat pemerintah perlu memperluas pemantauan ke daerah lain.

DPR Minta Pemerintah Perkuat Pencegahan

Komisi IV DPR meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah meluas. Pemerintah perlu memperkuat patroli, pemantauan hotspot, deteksi dini, serta pemeriksaan langsung di wilayah rawan.

Kemenhut sendiri terus menjalankan pemantauan hotspot, patroli, pengecekan lapangan, dan penanganan titik api untuk menekan risiko kebakaran.

Baca Juga :  YLBHI Soroti Pembahasan UU Polri di DPR, Nilai Partisipasi Publik Minim

Selain itu, Alex meminta aparat menindak pihak yang terbukti memicu kebakaran. Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan bersama strategi pencegahan.

Bromo hingga Sumatera Jadi Perhatian

Sejumlah wilayah menghadapi kebakaran dalam beberapa pekan terakhir. Di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, pemerintah bahkan memperkuat pemadaman melalui operasi darat dan water bombing.

Sementara itu, DPR juga sebelumnya menyoroti kebakaran berulang di Sumatera Selatan. Anggota Komisi IV DPR meminta Kemenhut menyusun pola mitigasi yang lebih efektif agar kebakaran tidak terus muncul di lokasi yang sama setiap musim kemarau.

Dengan meningkatnya luas karhutla dan ancaman El Nino, Komisi IV DPR mendorong Kemenhut bergerak lebih cepat. Pemerintah diharapkan mampu menemukan titik api sejak dini sehingga kebakaran tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan. (rm*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Targetkan 70.000 Polisi Hutan, Jumlah Personel Bisa Naik Jadi 21.000 pada 2027
DPR RI, UU Ketenagakerjaan, Puan Maharani, Putusan MK, MK, pekerja, buruh, ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja,
Prabowo Ungkap Rp52 Triliun Uang Negara Berhasil Diselamatkan dari Penertiban Hutan
Dudung Bakal Turun Langsung ke Lokasi Karhutla, Rapat Koordinasi Digelar dalam Waktu Dekat
Uang Rp13,2 Triliun Menggunung di Kejagung, Ternyata Berasal dari 3 Sumber Ini
5 Perwira Marinir Ditunjuk Pimpin Brigif 6 dan 4 Batalyon Baru, Ini Daftarnya
TNI AD Ungkap Alasan 6 Kodam Baru Dibentuk, Ada Pertimbangan Geografis hingga Sosial
BGN Benahi Data Penerima MBG, Sudaryono Minta Identitas dan Alamat Harus Akurat
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 13:09 WIB

Prabowo Targetkan 70.000 Polisi Hutan, Jumlah Personel Bisa Naik Jadi 21.000 pada 2027

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:09 WIB

DPR RI, UU Ketenagakerjaan, Puan Maharani, Putusan MK, MK, pekerja, buruh, ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja,

Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:09 WIB

Prabowo Ungkap Rp52 Triliun Uang Negara Berhasil Diselamatkan dari Penertiban Hutan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:09 WIB

Uang Rp13,2 Triliun Menggunung di Kejagung, Ternyata Berasal dari 3 Sumber Ini

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:09 WIB

5 Perwira Marinir Ditunjuk Pimpin Brigif 6 dan 4 Batalyon Baru, Ini Daftarnya

Berita Terbaru