Jakarta, APGtimes.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa dirinya sejak awal menolak pemekaran wilayah Papua.

Pigai mengatakan pemekaran saat itu muncul sebagai salah satu pilihan untuk meredam gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Namun, menurut dia, perkembangan konflik setelah kebijakan tersebut menunjukkan persoalan Papua masih belum selesai.

“Saya dari awal penentang pemekaran, penolak pemekaran. Padahal waktu itu posisi saya bisa menjadi gubernur kalau pemekaran. Sangat bisa, tapi saya mengesampingkan ambisi karena masa depan kondisi Papua,” kata Pigai di Hotel Borobudur, Kamis (17/9/2026).

Pigai Nilai Pendekatan Kasuistik Belum Cukup

Pigai menilai pemerintah tidak cukup menangani persoalan Papua dengan menyelesaikan kasus kekerasan satu per satu.

Menurut dia, pendekatan tersebut dapat membuat persoalan baru muncul setelah pemerintah menyelesaikan kasus sebelumnya.

“Kalau kita diminta menyelesaikan, misalnya Komnas HAM atau Kementerian HAM, atau lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah Papua secara gradual, kasuistik, tidak akan selesai lagi,” ujarnya.

Karena itu, Pigai meminta pemerintah, partai politik, dan para pemimpin nasional mencari langkah bersama untuk membangun perdamaian jangka panjang di Papua.

Dialog Jadi Salah Satu Pilihan

Pigai menyebut dialog sebagai salah satu pilihan untuk menciptakan perdamaian di Papua. Ia menyampaikan opsi tersebut jika pemerintah belum menemukan pendekatan lain yang dapat menghasilkan perdamaian.

“Lebih demokratis ya lakukan dialog untuk menciptakan perdamaian supaya kita bisa hidup sebagai satu bangsa dan satu negara secara aman dan tenteram, adil dan damai,” kata Pigai.

Ia berharap pemerintah dapat menemukan pendekatan yang mampu mencegah munculnya kembali kekerasan di Papua.

Pigai Soroti Perubahan Pola Konflik

Pigai menyampaikan pandangannya saat menanggapi kasus warga sipil yang menjadi korban penembakan di Papua.

Menurut dia, pola konflik di Papua kini mengalami perubahan. Ia mengatakan persoalan tersebut tidak lagi hanya berkaitan dengan konflik bersenjata antara OPM dan TNI-Polri.

“Pola gerakan akhir-akhir ini sudah geser tidak sebatas revolusioner bersenjata, yaitu OPM melawan TNI-Polri. Dulu warga sipil biasa saja, tidak pernah ditembak,” ucapnya.

Pigai juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap munculnya konflik yang membawa identitas ras, etnik, suku, dan agama.

Pemerintah Diminta Cari Penyelesaian Jangka Panjang

Pigai menilai penyelesaian persoalan Papua membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Ia meminta pemerintah tidak hanya merespons setiap kasus ketika kekerasan terjadi.

Menurut dia, pemerintah perlu mengambil keputusan yang dapat membuka jalan menuju perdamaian dan kehidupan masyarakat yang lebih aman.

Pigai juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih demokratis apabila pemerintah memilih dialog sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik Papua. (de*)