Jakarta, APGtimes.com – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan penambahan polisi hutan secara bertahap hingga mencapai 70.000 personel.
Prabowo menyebut jumlah polisi hutan saat ini baru sekitar 4.500 orang. Menurutnya, jumlah tersebut belum sebanding dengan luas kawasan hutan Indonesia yang mencapai puluhan juta hektare.
“Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah tambahan dari jumlah saat ini 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan,” ujar Prabowo saat menghadiri penyerahan hasil penertiban Satgas PKH di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Target 21.000 Polisi Hutan pada 2027
Pemerintah akan menambah personel sesuai kemampuan anggaran negara. Berdasarkan perhitungan sementara, jumlah polisi hutan bisa mencapai sekitar 21.000 orang pada 2027.
Selanjutnya, pemerintah menargetkan jumlah tersebut terus bertambah hingga mencapai 70.000 personel dalam waktu sekitar tiga sampai empat tahun.
Prabowo menilai penambahan personel penting untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan. Selain itu, pemerintah ingin mencegah penjarahan liar dan pembakaran hutan.
“Menjaga puluhan juta (hektar) hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjarahan liar, bagaimana mereka yang membakar hutan, kita terus akan memperbaiki,” kata Prabowo.
Petugas di Pelabuhan dan Bandara Juga Jadi Perhatian
Prabowo mengatakan pemerintah tidak hanya menghadapi keterbatasan personel di sektor kehutanan.
Menurutnya, sejumlah titik strategis seperti pelabuhan dan lapangan terbang juga membutuhkan tambahan petugas serta sarana pendukung.
Pemerintah memahami kondisi tersebut. Karena itu, Prabowo memastikan pembenahan akan berlangsung secara bertahap sesuai kemampuan negara.
“Kita memahami kondisi itu. Karena itu, kita akan terus mengejar dan memperbaikinya,” ujarnya.
Prabowo Minta Kebijakan Berpihak pada Rakyat
Prabowo meyakini Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan dengan memperkuat kapasitas negara.
Ia juga meminta seluruh menteri dan kepala badan menjadikan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan.
Prabowo menekankan agar setiap keputusan pemerintah memberikan manfaat bagi bangsa dan masyarakat, terutama kelompok masyarakat kecil.
“Kalau ada kebijakan yang harus kita ambil, tanya. Kebijakan ini menguntungkan bangsa, menguntungkan rakyat, terutama rakyat kecil,” tutup Prabowo. (aw*)
