Jakarta, APGtimes.com – Pemerintah akan mengembangkan budidaya ikan darat tematik di 4.000 lokasi seluruh Indonesia sepanjang 2026. Program tersebut bertujuan meningkatkan ketersediaan ikan konsumsi sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah menargetkan pengembangan budidaya ikan darat di ribuan lokasi pada tahun ini.
“Pada 2026 target program ditetapkan mencapai 4.000 lokasi di seluruh Indonesia,” kata Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).
Menurut Qodari, pemerintah akan menambah lokasi secara bertahap. Prosesnya mencakup pengusulan dan verifikasi kesiapan lahan, penetapan penerima, pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan, penebaran benih, hingga pendampingan produksi dan pemasaran.
Lele dan Nila Jadi Komoditas Utama
Pada tahap awal, pemerintah telah menjalankan program tersebut di 100 lokasi yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Pemerintah memilih lele dan nila sebagai komoditas utama pada 2026. Kedua jenis ikan tersebut mudah dibudidayakan, memiliki masa pemeliharaan relatif singkat, serta memiliki permintaan pasar yang tinggi.
Selain itu, masyarakat dapat membudidayakan lele dan nila pada lahan yang terbatas. Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pengembangan patin, gurame, ikan mas, serta berbagai jenis ikan air tawar lokal sesuai potensi daerah.
Pemerintah juga menggunakan teknologi bioflok dalam program tersebut. Teknologi ini dapat menghemat penggunaan air, mengoptimalkan pakan, meningkatkan produktivitas, serta mendukung praktik budidaya yang lebih ramah lingkungan.
Libatkan Pemerintah Desa dan Masyarakat
Program budidaya ikan darat sebelumnya berjalan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Namun, pada 2026 pemerintah menetapkan pemerintah desa sebagai penerima program.
Pengelolaannya dapat melibatkan berbagai kelompok masyarakat, BUMDes, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dengan pola tersebut, pemerintah berharap manfaat program menjangkau lebih banyak warga.
Penerima manfaat tidak hanya pembudidaya ikan. Program ini juga membuka peluang bagi pengurus dan anggota koperasi, tenaga kerja lokal, pembenih, pemasok pakan, penyedia sarana produksi, hingga pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Hasil panen nantinya dapat masuk ke berbagai saluran pemasaran. Koperasi atau lembaga pengelola akan menyalurkan ikan ke satuan layanan pemenuhan gizi, pasar tradisional, pelaku pengolahan, rumah makan, dan jaringan ritel.
“Alhasil, program ini tidak hanya meningkatkan produksi ikan tetapi juga membuka lapangan kerja, menambah pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi desa, menggerakkan usaha di tingkat lokal, dan meningkatkan asupan protein masyarakat,” ujar Qodari.
Empat Program Perikanan Tambah Produksi 3,95 Juta Ton
Selain budidaya ikan darat, pemerintah mengembangkan tiga program prioritas lain di sektor kelautan dan perikanan.
Program tersebut meliputi modernisasi ribuan kapal ikan, pembangunan tambak udang terintegrasi di Waingapu, serta pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (KSIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah memproyeksikan empat program prioritas tersebut mampu menambah volume produksi sektor kelautan dan perikanan hingga 3,95 juta ton per tahun.
Melalui pengembangan budidaya ikan di 4.000 lokasi, pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan produksi. Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus membantu memenuhi kebutuhan protein masyarakat melalui program MBG. (ys*)
