Menhut Tegaskan Semua Data Hotspot Karhutla Mengacu Sipongi, Riau dan Jambi Nol Titik Api

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 1 September 2026 - 20:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, Kamis (28/8/2026)(KOMPAS.com/Rahel)

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, Kamis (28/8/2026)(KOMPAS.com/Rahel)

Jakarta, APGtimes.com – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pemerintah menggunakan sistem pemantauan Sipongi sebagai rujukan utama untuk memantau titik panas kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pernyataan itu muncul setelah terdapat perbedaan data perkembangan hotspot antara Kementerian Kehutanan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Data yang kita pakai, antara BNPB, BMKG, dan Kementerian Kehutanan pasti ini, Sipongi tadi yang saya lihat,” kata Raja Juli saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Raja Juli menjelaskan, kementerian dan lembaga terkait menggunakan data Sipongi dalam memantau perkembangan karhutla. Ia juga memastikan masyarakat dapat mengakses sistem tersebut secara terbuka.

Menhut Sebut Data Sipongi Real Time

Raja Juli menunjukkan data Sipongi per 31 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB. Menurut dia, sistem tersebut memperbarui informasi secara real time sehingga masyarakat dapat melihat perkembangan hotspot secara langsung.

“Ini bisa diakses teman-teman media juga ya. Ini bisa diakses. Ini bukan ditutup-tutupi, real time,” tegas Raja Juli.

Baca Juga :  TNI Siagakan 66.510 Personel untuk Tangani Karhutla di Indonesia

Ia menduga perbedaan data antara satu lembaga dengan lembaga lainnya terjadi karena perbedaan waktu pengambilan data.

“Mungkin perbedaannya adalah data yang disampaikan itu kapan,” ujarnya.

Hotspot Kalimantan Masih Fluktuatif

Berdasarkan data Sipongi yang ditampilkan Raja Juli, jumlah hotspot di sejumlah wilayah Kalimantan mengalami perubahan dalam beberapa hari terakhir.

Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah mencatat kenaikan hotspot pada 25 hingga 29 Agustus. Namun, jumlahnya kembali turun pada 30 dan 31 Agustus.

Pada 31 Agustus, Sipongi mencatat 272 hotspot di Kalimantan Barat dan 253 hotspot di Kalimantan Tengah.

Kondisi serupa juga terlihat di Kalimantan Selatan. Jumlah hotspot turun hingga 16 titik pada 28 Agustus. Namun, angka tersebut melonjak menjadi 108 titik pada 29 Agustus sebelum kembali turun menjadi 22 titik pada 31 Agustus.

Riau dan Jambi Catat Nol Hotspot

Sementara itu, Sumatera Selatan menunjukkan tren yang lebih terkendali. Jumlah hotspot sempat turun pada 25 hingga 27 Agustus, kemudian kembali meningkat sebelum turun lagi hingga 31 Agustus.

Baca Juga :  Judol dan Pinjol Saling Berkaitan, Mengapa Anak Muda hingga Orang Tua Sulit Lepas?

Raja Juli juga menceritakan pengalamannya saat mengecek langsung kondisi karhutla di Sumatera Selatan. Saat itu, sistem mencatat 37 hotspot, tetapi pemeriksaan di lapangan menemukan jumlah firespot yang lebih sedikit.

“Ini pengalaman sekaligus saya reviu semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya baru ke Sumatera Selatan, hotspot-nya ada 37 tapi ketika dicek firespot-nya ternyata hanya 11,” kata Raja Juli.

Kabar positif datang dari Riau dan Jambi. Menurut data Sipongi, kedua provinsi tersebut mencatat nol hotspot.

Raja Juli mengatakan Riau bahkan sudah mencatat nol hotspot selama dua hari berturut-turut, yakni pada 30 dan 31 Agustus 2026.

“Dua provinsi yang paling bawah yaitu Riau dan Jambi itu hotspot-nya sudah nol. Alhamdulillah,” ujar Raja Juli.

Pemerintah terus memantau perubahan titik panas di berbagai daerah untuk mengantisipasi munculnya kebakaran baru, terutama di wilayah yang masih menunjukkan pergerakan hotspot secara fluktuatif. (ys*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menkes Ajukan Rp1,39 Triliun untuk Perbaiki RS dan Puskesmas Rusak akibat Gempa NTT
Mendagri Sentil Pemda Lambat Salurkan Bantuan Gempa NTT, Ada yang Baru 1 Persen
Gugatan Perpanjangan Masa Jabatan Kapolri Dicabut, MK Tutup Perkara
Dana Desa untuk Bayar Utang Kopdes, Yandri Pastikan Pembangunan Desa Tak Terganggu
MK Tolak Uji Materi KUHAP dan Anggaran MBG 2026
Polri Tetapkan 138 Tersangka Karhutla, 116 Sengaja Bakar Hutan dan Lahan
Mendes Yandri Usul Desa Ikut Dapat Jatah Tanah Reforma Agraria, Ini Alasannya
Sahroni Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember, Tapi Ada Catatannya
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 7 September 2026 - 23:09 WIB

Menkes Ajukan Rp1,39 Triliun untuk Perbaiki RS dan Puskesmas Rusak akibat Gempa NTT

Senin, 7 September 2026 - 22:09 WIB

Mendagri Sentil Pemda Lambat Salurkan Bantuan Gempa NTT, Ada yang Baru 1 Persen

Senin, 7 September 2026 - 20:09 WIB

Gugatan Perpanjangan Masa Jabatan Kapolri Dicabut, MK Tutup Perkara

Senin, 7 September 2026 - 19:09 WIB

Dana Desa untuk Bayar Utang Kopdes, Yandri Pastikan Pembangunan Desa Tak Terganggu

Senin, 7 September 2026 - 17:09 WIB

Polri Tetapkan 138 Tersangka Karhutla, 116 Sengaja Bakar Hutan dan Lahan

Berita Terbaru