Jakarta, APGtimes.com – Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menindak tegas petugas yang terbukti terlibat dalam dugaan penggunaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
Desakan itu muncul setelah Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah fasilitas yang disebut menyerupai standar apartemen di kawasan lapas tersebut.
“Menteri Imipas dan Dirjen Lapas perlu mengambil tindakan tegas terhadap Kalapas dan petugas-petugas yang terlibat,” ujar Andreas kepada wartawan, Jumat (25/9/2026).
DPR Minta Imipas Telusuri Fasilitas Mewah
Andreas meminta Kementerian Imipas menelusuri temuan Ombudsman secara menyeluruh. Pemerintah perlu memeriksa status bangunan, sumber pembiayaan, pihak yang menggunakan fasilitas, serta pejabat yang memberikan persetujuan.
Menurut Andreas, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan bentuk atau kemewahan kamar. Pemerintah juga perlu memastikan penempatan warga binaan dan pemberian fasilitas mengikuti aturan.
“Persoalan utamanya bukan semata-mata bentuk sebuah kamar, tetapi apakah fasilitas dan penempatannya sesuai aturan serta diberikan melalui keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Untuk sementara, Andreas mendorong Imipas menutup klaster tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung.
DPR Dorong Pemeriksaan Petugas
Jika pemeriksaan membuktikan warga binaan menggunakan fasilitas tersebut, Andreas meminta Imipas menghapus fasilitas itu.
Ia juga meminta pemerintah mengembalikan pola penempatan warga binaan sesuai ketentuan. Selain itu, Imipas perlu memeriksa petugas maupun pihak lain yang memberikan atau menerima kemudahan.
“Jika pelanggaran terbukti, pemecatan bisa dilakukan,” ujar Andreas.
Andreas juga mendorong Imipas mengaudit lapas lain. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mencegah praktik serupa kembali muncul.
“Fasilitas mewah di Lapas atau Rutan bukan kali ini saja terjadi dan harus ada tindakan tegas untuk membuat jera pelaku yang masih mau bermain-main dengan aturan demi kepentingan pribadi,” katanya.
Ombudsman Temukan Klaster Rumah Mewah
Sebelumnya, Ombudsman RI menyoroti sejumlah bangunan di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong.
Tim Ombudsman menemukan fasilitas yang disebut memiliki standar seperti apartemen saat meninjau kawasan tersebut pada Rabu (23/9/2026). Ombudsman juga menduga pihak tertentu mengomersialkan klaster rumah mewah tersebut.
Anggota Ombudsman Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan tim memperoleh informasi itu setelah mewawancarai salah satu penghuni yang juga berstatus warga binaan.
Temuan tersebut kemudian memicu perhatian terhadap pengelolaan fasilitas dan penempatan warga binaan di Lapas Cibinong. Andreas meminta Kementerian Imipas segera menindaklanjuti seluruh temuan Ombudsman sesuai ketentuan. (de*)
